Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sulawesi Barat: Pimpinan Daerah Sepakat Percepat Penyelesaian
Mamuju, 16 September 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di Aula Kantor BPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, dan dihadiri oleh kepala daerah serta Ketua...
Koordinasi Satgas Pencegahan KPK dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju
(19/03), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini telah mendukung
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan melalui
kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
13 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Selain pemeriksaan investigatif, BPK juga...
Pengambilan Sumpah PNS di BPK Perwakilan Sulawesi Barat
Foto Bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, (29/01). Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK RI tahun 2018 di Auditorium BPK Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan sumpah tersebut diikuti oleh 9 peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, yang terdiri...
HUT ke-72, Ketua BPK RI Tekankan Perkuat Semangat Persaudaraan Antar Insan BPK
Kepala Perwakilan sebagai Inspektur Upcara Menyampaikan Pidato Ketua BPK RI
Mamuju, (21/01). Pelaksanan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-72 berlangsung di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, bertindak sebagai Inspektur upacara dan...
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (10/01). Mengawali rangkaian semarak Hari Ulang Tahun BPK RI ke- 72, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan family gathering di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng. Family gathering diisi dengan kegiatan outbound dan pengumuman doorprize.
Dengan dipandu oleh...
Energi, Sinergi, Prestasi dalam Sportivitas
Pembukaan PORSENI HUT BPK RI ke-72
Sebagai rangkaian dari perayaan
Hari Ulang Tahun ( HUT ) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )
ke-72, beragam perlombaan yang terdiri atas kategori olahraga dan fun games diadakan pada Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak pembukaan Porseni tanggal 13
November 2018 silam.
Perlombaan...
Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (20/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, berlangsung acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dari Arif Ardiyanto kepada Fauqi Achmad Kharir oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Acara pelantikan ini dihadiri
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Wakil...
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima DIPA Tahun 2019
Mamuju (18/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Danan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Menerima DIPA Tahun...
Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (13/12). Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembahasan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2018 pada
pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rangkaian proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh BPK.
Kegiatan
yang berlangsung hingga Jumat, 14 Desember 2018 ini dihadiri oleh...
Pemeriksaan Semester II 2024
Saat ini BPK Sulbar tengah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja antara lain:
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Kepatuhan) atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Kinerja 2024 Terendah, Arwin: Apalagi Alasan Pejabat Polman
SKOR News, Polman - Pejabat Kab. Polman selama ini jika ditanyakan terkait buruknya tatakelola keuangan, pemerintahan TA 2023. Beralasan bahwa, dirinya tidak tau karena baru menjabat pada Januari 2024.
Jurus ngeles mulai dari Pj. Bupati Polman diantaranya "mallikkaia tobattang" artinya, saya menjabat dalam kondisi yang sudah buruk. Sementara itu, beberapa Pejabat eselon 2 dan 3 (koreksi: sebelumnya...
Kejati Sulbar Diminta Selidiki Dugaan Mark up Dana Penanganan Stunting di Majene
MAJENE — Program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tengah diterpa isu panas menyusul dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan untuk program tersebut. Berita selengkapnya. . .
Masyarakat Desa Karya Bersama Soroti Pengelolaan Dana BUMdes, Disebut Kurang Terbuka
TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU-Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, jadi sorotan masyarakat.
Hal tersebut menyusul terungkapnya fakta bahwa program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang digelontorkan oleh pemerintah setempat belum tersosialisasikan dengan maksimal. Berita selengkapnya. . .
Bulan September, Angka Stunting Tembus 5.025 Balita Tertinggi di Kecamatan Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Jumlah penderita stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tembus di angka 5.025 balita.
Angka itu merupakan hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju pada September 2024, dari total balita yang diukur berjumlah 16.151 atau 31,1 persen. Berita selengkapnya. . .
Pjs. Bupati Majene Habibi Gelar Audiensi Terkait Rekap Unit Kerja BPK dan Inspektorat
Terassulbar.com, Majene – Pjs. Bupati Majene, Habibi Azis mengadakan audiensi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene pada Selasa, 29 Oktober 2024. Pertemuan tersebut membahas rekapan unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Majene sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah. Berita selengkapnya. . .
Warga Kembali Pertanyakan Dana Bantuan Stimulan
Pj Bupati Majene Habibi Azis mengatakan harusnya pekan ini sudah cair. Namun saat ini tertunda karena adanya pelantikan menteri kabinet baru. namun pihaknya akan tetap berusahan agar proses pencairan ke rekening yang telah dibuat oleh penerima dana stimulan tahap kedua segera dicairkan.
Empat Desa Belum Cairan ADD Triwulan II : Realisasi PBB Jadi Syarat Pencairan ADD
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Polman Muhammad Nawir menyampaikan syarat pencairan ADD triwulan dua pihaknya memang mempersyaratkan realisasi PBB minimal 50 persen. Hal ini memang tak diatur dalam peraturan Bupati (Perbup) dan regulasi lainnya pencairan ADD. Tetapi sesuai surat yang dikeluarkan pj Bupati Polman menambah persyaratan realisasi PBB harus diatas 50 persen.
Pungli Dana BOS : Polres Majene Tetapkan SB Jadi Tersangka
Hal ini terungkap saat Kapolres Majene AKBP Toni Sugadri memimpin press release didampini Kasat Reskrim AKP Budi Adi. Adapun modus operandi tersangka SB meminta setiap bendahara dan kepala sekolah untuk menyerahkan 1 persen dari total dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diterima. Total anggran BOSP untuk 172 SD dan 38 SMP di Majene mencapai Rp25.265.500.000...
Bawaslu Mamuju Sudah Laporkan 17 Pelanggaran ASN ke BKN
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju sudah melaporkan sebanyak 17 pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Badan Kepegawaian Negera (BKN) selama 33 hari masa kampaye 2024. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mnyampaikan 17 temuan pelanggaran itu berasal dari oknum pejabat di sekretariat Pemerintah Kabuapten (Pemkab) Mamuju. Berita selengkapnya. . .