Mamuju, 16 September 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di Aula Kantor BPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, dan dihadiri oleh kepala daerah serta Ketua DPRD se-Sulawesi Barat.
Acara akselerasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah di Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan BPK. “Kami berharap seluruh kepala daerah dan DPRD dapat bersinergi dalam menyelesaikan rekomendasi ini secara tepat waktu, agar tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Bupati dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat serta Ketua DPRD yang turut menyampaikan komitmennya dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Dalam diskusi yang digelar, beberapa kepala daerah menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, termasuk keterbatasan anggaran dan masalah teknis lainnya.
Beberapa isu penting yang menjadi perhatian dalam acara ini antara lain:
- Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah: BPK menemukan beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten yang perlu segera diperbaiki untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Pengoptimalan Penggunaan Anggaran: Kepala daerah dituntut untuk lebih bijak dalam penggunaan anggaran, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat yang jelas dan terukur.
- Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK: Masih terdapat beberapa temuan lama yang belum terselesaikan, dan BPK meminta percepatan penyelesaiannya agar tidak menjadi beban di masa mendatang.
- Sinergi Antar Lembaga: Pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait lainnya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan adanya kegiatan akselerasi ini, diharapkan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Barat.
