Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sulawesi Barat: Pimpinan Daerah Sepakat Percepat Penyelesaian
Mamuju, 16 September 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di Aula Kantor BPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, dan dihadiri oleh kepala daerah serta Ketua...
Koordinasi Satgas Pencegahan KPK dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju
(19/03), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini telah mendukung
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan melalui
kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
13 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Selain pemeriksaan investigatif, BPK juga...
Pengambilan Sumpah PNS di BPK Perwakilan Sulawesi Barat
Foto Bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, (29/01). Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK RI tahun 2018 di Auditorium BPK Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan sumpah tersebut diikuti oleh 9 peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, yang terdiri...
HUT ke-72, Ketua BPK RI Tekankan Perkuat Semangat Persaudaraan Antar Insan BPK
Kepala Perwakilan sebagai Inspektur Upcara Menyampaikan Pidato Ketua BPK RI
Mamuju, (21/01). Pelaksanan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-72 berlangsung di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, bertindak sebagai Inspektur upacara dan...
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (10/01). Mengawali rangkaian semarak Hari Ulang Tahun BPK RI ke- 72, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan family gathering di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng. Family gathering diisi dengan kegiatan outbound dan pengumuman doorprize.
Dengan dipandu oleh...
Energi, Sinergi, Prestasi dalam Sportivitas
Pembukaan PORSENI HUT BPK RI ke-72
Sebagai rangkaian dari perayaan
Hari Ulang Tahun ( HUT ) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )
ke-72, beragam perlombaan yang terdiri atas kategori olahraga dan fun games diadakan pada Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak pembukaan Porseni tanggal 13
November 2018 silam.
Perlombaan...
Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (20/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, berlangsung acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dari Arif Ardiyanto kepada Fauqi Achmad Kharir oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Acara pelantikan ini dihadiri
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Wakil...
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima DIPA Tahun 2019
Mamuju (18/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Danan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Menerima DIPA Tahun...
Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (13/12). Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembahasan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2018 pada
pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rangkaian proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh BPK.
Kegiatan
yang berlangsung hingga Jumat, 14 Desember 2018 ini dihadiri oleh...
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lain Sebagaimana...
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2024Download
(Catatan Berita) : Dana Desa Rp 388 Juta Dalam Mobil Kades di Mamuju Dicuri, Pelaku Diburu
Mobil Pj Kepala Desa (Kades) Tapandullu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sasaran pencurian. Uang dana desa (DD) sebanyak Rp 388 juta yang berada dalam mobil raib dibawa kabur pelaku.
(Catatan Berita) : Kejari Majene Didesak Tahan Tersangka Korupsi Kapal Rp 2,1 M, KAMRI: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Kota Majene menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene yang hingga kini belum menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene.
(Catatan Berita) : Realisasi APBD Sulbar 2024 Tembus Rp1,91 Triliun, Surplus Rp 76 Miliar
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melaporkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (24/6/2025).
Dinas PUPR Mamasa Manipulasi Anggaran BTT
SKOR News, Mamasa || Sulbar - Dinas PUPR Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat diduga memanipulasi realisasi belanja Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1 Miliar lebih, TA. 2024 untuk penanganan bencana longsor di Tiga tempat, yakni Ruas Jalan Salualo-Salumaka, Nosu-Pana dan Pana-Tabang.
Sumber skornews mengatakan bahwa bukti pertanggungjawaban realisasi BTT dibuat sendiri dengan mencocokkan nilainya dengan...
BPK Temukan Rp2,2 Miliar Potensi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anggota DPRD Polman
POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan potensi kelebihan pembayaran tunjangan anggota DPRD Polewali Mandar Senilai Rp2.248.890.000,00.
Hal itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, Nomor : 13.B/LHP/XIX.MAM/06/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 13...
Diduga Ada Makelar Pada Proses Penyaluran Bibit Durian King dan Hewan Ternak
Majene, Sulbar,99news.id—Proses pengadaan bibit durian musang king dan hewan ternak pada Dinas Peternakan Sulawesi Barat yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8 miliar itu kini mendapat sorotan publik.
Hal itu lantaran publik menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan sebanyak 18 ribu ekor ternak kambing dan bibit durian musang king yang...
BPK Temukan Potensi Penyalahgunaan Pendapatan Parkir RSUD Mamuju
MAMUJU – Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan potensi penyalahgunaan penggunaan langsung atas pendapatan parkir RSUD Mamuju.
Hal itu terungkap dalam dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2024, Nomor : 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2025. Beritas selengkapnya. . .
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulbar Senilai Rp2 Miliar Dinilai BPK Pemborosan Belanja Pegawai
MAJENE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar menemukan adanya pemborosan belanja pegawai Pemprov Sulbar senilai Rp2 miliar atas honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Temuan itu tercatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor : 08.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Anggaran Mencekik, Pemkab Mamuju Batalkan Penerimaan PPPK Tahap Dua
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju membatalkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua tahun ini.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, karena keterbatasan anggaran daerah (APBD) meski kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah Mamuju masih dibutuhkan. Berita selengkapnya. . .
Mamasa, Tunjangan Guru Diselewengkan Oknum Dinas Pendidikan
SKOR News, Mamasa || Sulbar - Ribuan Guru Sekolah Dasar penerima (TPG dan TKG) Kab. Mamasa, TA. 2024 dikurangi tunjangannya, Puluhan Guru penerima melebihi jumlah seharusnya dan Ratusan Guru penerima tidak berhak menerima tunjangan.
Diketahui, Penerima serta besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) jenjang Sekolah Dasar telah ditetapkan dalam SK Menteri Pendidikan dan...
Prof Zudan Ungkap Alasan BKN Tak Terbitkan Pertek Usulan Pelantikan JPT Eselon II Pemprov Sulbar
TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh memberi jawaban, atas kekecewaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terkait tak diprosesnya persetujuan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar oleh BKN.
Prof Zudan yang juga mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat mengatakan, BKN tak memproses persetujuan teknis (pertek) usulan pelantikan pejabat tinggi pratama, atau eselon II di Sulbar, karena eks...
Gaji ke-13 ASN Guru Tak Dibayar Pemda, Kadis Pendidikan Mamasa Bilang Begini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, meminta para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersabar menunggu pembayaran gaji ke-13 yang hingga akhir Juni 2025 belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 ASN, termasuk guru dan tenaga kesehatan, biasanya sudah dibayarkan pada awal Juni. Berita selengkapnya. . .
Gaji ke-13 ASN di Pemkab Mamasa Belum Terbayarkan hingga Akhir Juni 2025
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), hingga akhir Juni 2025 belum terbayarkan.
Hal ini dijelaskan oleh salah satu guru di Mamasa, Rimawati, kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (30/6/2025). Berita selengkapnya. . .
Pemprov Sulbar Distribusikan 1.870 Ekor Kambing ke Kabupaten
POLMAN, RADAR SULBAR–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Dinas TPHP) Sulawesi Barat mulai mendistribusikan ternak kambing untuk 5 Kabupaten Se Sulbar.
Adapun jumlah ternak kambing yang rencana akan didistribusikan Pemprov Sulbar, sebanyak 1.870 ekor, terdiri dari 1.700 ekor betina dan 170 ekor jantan, dimana kelompok penerima berjumlah 95 kelompok tani/ternak. Berita selengkapnya. . .
