Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sulawesi Barat: Pimpinan Daerah Sepakat Percepat Penyelesaian
Mamuju, 16 September 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di Aula Kantor BPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, dan dihadiri oleh kepala daerah serta Ketua...
Koordinasi Satgas Pencegahan KPK dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju
(19/03), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini telah mendukung
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan melalui
kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
13 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Selain pemeriksaan investigatif, BPK juga...
Pengambilan Sumpah PNS di BPK Perwakilan Sulawesi Barat
Foto Bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, (29/01). Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK RI tahun 2018 di Auditorium BPK Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan sumpah tersebut diikuti oleh 9 peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, yang terdiri...
HUT ke-72, Ketua BPK RI Tekankan Perkuat Semangat Persaudaraan Antar Insan BPK
Kepala Perwakilan sebagai Inspektur Upcara Menyampaikan Pidato Ketua BPK RI
Mamuju, (21/01). Pelaksanan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-72 berlangsung di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, bertindak sebagai Inspektur upacara dan...
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (10/01). Mengawali rangkaian semarak Hari Ulang Tahun BPK RI ke- 72, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan family gathering di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng. Family gathering diisi dengan kegiatan outbound dan pengumuman doorprize.
Dengan dipandu oleh...
Energi, Sinergi, Prestasi dalam Sportivitas
Pembukaan PORSENI HUT BPK RI ke-72
Sebagai rangkaian dari perayaan
Hari Ulang Tahun ( HUT ) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )
ke-72, beragam perlombaan yang terdiri atas kategori olahraga dan fun games diadakan pada Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak pembukaan Porseni tanggal 13
November 2018 silam.
Perlombaan...
Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (20/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, berlangsung acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dari Arif Ardiyanto kepada Fauqi Achmad Kharir oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Acara pelantikan ini dihadiri
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Wakil...
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima DIPA Tahun 2019
Mamuju (18/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Danan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Menerima DIPA Tahun...
Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (13/12). Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembahasan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2018 pada
pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rangkaian proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh BPK.
Kegiatan
yang berlangsung hingga Jumat, 14 Desember 2018 ini dihadiri oleh...
(Catatan Berita) : Wakil Ketua DPRD Mamasa Arwin Rahman: DTSEN Buruk, Dinsos Harus Berbenah
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Mamasa dinilai sangat jauh dari data faktual dan masih dalam kategori sangat buruk. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, kepada Tribun-Sulbar.com pada Selasa (22/07/2025). Ia menuturkan bahwa itulah yang ditemukan, ternyata DTSEN kita masih sangat buruk.
(Catatan Berita) : DPRD Mamasa Protes, Tak Pernah Dilibatkan Dalam Pergeseran Anggaran Pemda Selama 5 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Bahkan, kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.
(Catatan Berita) : Mantan Kadis Pertanian Pasangkayu Terdakwa Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat Divonis Bebas
Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Nazlah, terdakwa dugaan korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Kamis (10/7/2025).
(Catatan Berita) : Jalan Ke Kampus Unsulbar Rusak Parah, Rektor Ajukan Perbaikan, Tapi Diabaikan Pemkab Majene
Kondisi jalan menuju Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali jadi sorotan. Jalan utama yang menjadi akses ribuan mahasiswa dan civitas akademika itu dinilai memprihatinkan dan belum juga mendapat penanganan serius.
Sewa Gedung Kegiatan Dinkes dan Disdikbud Mateng Diduga Mark Up Hingga Rp191 Juta
MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menemukan kelebihan pembayaran belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan di dua SKPD Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp191.700.000,00. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan LPJ Belanja Pimpinan DPRD Mamuju Tak Sesuai Kondisi Riil di Toko
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menemukan selisih antara catatan riil toko dengan bukti laporan pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Natura dan Pakan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju. Berita selengkapnya. . .
Uang Rp1,3 Miliar Dikuasai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Polman Tidak Dipertanggungjawabkan
POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Umum dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Polewali Mandar senilai Rp1.365.000.000,00 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran tidak dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Legislator Soroti Krisis Air RSUD Pasangkayu, Dorong Pengadaan Mobil Tangki
Anggota DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Subar) Ersad menyoroti krisi air bersih yang terus berulang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu. Ersad mendorong pihak rumah sakit menganggarkan pengadaan 2 unit mobil tangki air untuk tahun 2026.
Dukung TMMD di Desa Sejati, Pemkab Mamuju Tengah Kucurkan Rp750 Juta
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1418/Mamuju, akan berlangsung 30 hari di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat. Dari 23 Juli hingga 21 Agustus 2025 Berita selengkapnya. . .
Gubernur SDK Serahkan Rancangan APBDP 2025 ke DPRD Sulbar
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Perubahan 2025 ke DPRD Provinsi Sulbar, Rabu 23 Juli 2025.
Paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 sekaligus ekspose KUA PPAS APBD 2026 dan Laporan Realisasi Semester I APBD 2025 dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri...
Respon Temuan BPK, Pemprov Sulbar Perbaiki Sistem Pembayaran Honor dan TPP
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar rapat penyesuaian alokasi honor pengelola keuangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini dilakukan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta perubahan struktur organisasi yang memicu perpindahan antar OPD di lingkup Pemprov Sulbar. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Potensi Penyalahgunaan Dana Hibah Rp345 Juta di Pemprov Sulbar
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp345.000.000,00 yang sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Sudah Ditindaklanjuti, Pemprov Sulbar Diminta Perbaiki Sistem Pengendalian Internal
Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, 18-20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto.
BPK Rekomendasi Bupati Mamuju Tengah Instruksikan Kepala Disdikbud Kembalikan Rp512 Juta Kelebihan Bayar Pelatihan
MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran belanja kursus singkat (pelatihan) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) senilai Rp512.705.000,00. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Kelebihan Bayar ATK Rp859 Juta di Sekretariat Daerah Pasangkayu
PASANGKAYU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menemukan belanja alat (bahan) untuk kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp859.457.216,00. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Proyek Hanggar Sampah Di Polman Menyisakan Persoalan, Warga Anggap Tak Transparan
Proyek pembangunan hanggar pengelolaan sampah di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, masih menyisakan sejumlah persoalan.
(Catatan Berita) : SP2D Online Pemprov Sulbar Mulai Diterapkan 14 Juli 2025, Proses Pencairan Lebih Cepat Dan Transparan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan peluncuran sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu 13 Juli 2025.
(Catatan Berita) : 80 Persen APBD Polman Bergantung Pada Dana Transfer Pemerintah Pusat
Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat audiensi dan workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Kantor Bupati Polman, Senin 7 Juli 2025.
(Catatan Berita) : Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Asnawi mengatakan sungguh ironi besar dalam wajah penegakan hukum dan moralitas publik.
(Catatan Berita) : BKN Batalkan Uji Kompetensi Pejabat Sulbar, Ada Peserta Eks Napi Korupsi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan persetujuan uji kompetensi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor).
