Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Sulawesi Barat: Pimpinan Daerah Sepakat Percepat Penyelesaian
Mamuju, 16 September 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di Aula Kantor BPK RI Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, dan dihadiri oleh kepala daerah serta Ketua...
Koordinasi Satgas Pencegahan KPK dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju
(19/03), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini telah mendukung
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan melalui
kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
13 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Selain pemeriksaan investigatif, BPK juga...
Pengambilan Sumpah PNS di BPK Perwakilan Sulawesi Barat
Foto Bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, (29/01). Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPK RI tahun 2018 di Auditorium BPK Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan sumpah tersebut diikuti oleh 9 peserta dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, yang terdiri...
HUT ke-72, Ketua BPK RI Tekankan Perkuat Semangat Persaudaraan Antar Insan BPK
Kepala Perwakilan sebagai Inspektur Upcara Menyampaikan Pidato Ketua BPK RI
Mamuju, (21/01). Pelaksanan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-72 berlangsung di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan, bertindak sebagai Inspektur upacara dan...
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (10/01). Mengawali rangkaian semarak Hari Ulang Tahun BPK RI ke- 72, keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan family gathering di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng. Family gathering diisi dengan kegiatan outbound dan pengumuman doorprize.
Dengan dipandu oleh...
Energi, Sinergi, Prestasi dalam Sportivitas
Pembukaan PORSENI HUT BPK RI ke-72
Sebagai rangkaian dari perayaan
Hari Ulang Tahun ( HUT ) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )
ke-72, beragam perlombaan yang terdiri atas kategori olahraga dan fun games diadakan pada Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak pembukaan Porseni tanggal 13
November 2018 silam.
Perlombaan...
Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (20/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, berlangsung acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dari Arif Ardiyanto kepada Fauqi Achmad Kharir oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Acara pelantikan ini dihadiri
oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Wakil...
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima DIPA Tahun 2019
Mamuju (18/12). Bertempat di Ruang Pola lantai 4 Kantor Gubernur, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Danan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Menerima DIPA Tahun...
Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju (13/12). Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembahasan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2018 pada
pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rangkaian proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh BPK.
Kegiatan
yang berlangsung hingga Jumat, 14 Desember 2018 ini dihadiri oleh...
(Catatan Berita) : BPKPD Sulbar Tuntaskan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Mamuju, Dorong Transparansi dan Kepatuhan Keuangan Daerah
Dalam rangka memperkuat akurasi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menuntaskan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mamuju.
(Catatan Berita) : Pansel Umumkan Tiga Nama Calon Sekda Polman, Penilaian Berdasarkan Empat Komponen
Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar resmi mengumumkan tiga nama kandidat yang lolos seleksi akhir, berdasarkan penilaian rekam jejak dan kompetensi. Pengumuman disampaikan pada Selasa, 5 Agustus 2025. [selengkapnya}
(Catatan Berita) : Suhardi Duka Tegaskan Temuan BPK Harus Dituntaskan, Kalau Tidak akan Dilimpahkan ke Kejaksaan
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menuntaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
(Catatan Berita) : Tingkatkan Integritas, Dua ASN BPKPD Sulbar Lulus Sangat Memuaskan E-Learning Gratifikasi KPK 2025
Dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 700/240/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menugaskan dua ASN-nya, Mutmainnah dan Elvy Suhartaty Amir, untuk mengikuti E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 4...
(Catatan Berita) : Paripurna DPRD Sulbar Bahas Ranperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Soroti Sektor Prioritas dan Transparansi Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penting terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin,(4/8/2025).
1.200 PPPK Guru Mamuju Dievaluasi Kinerja dan Absensi, Penyebab Honor Belum dibayarkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, Khatma Ahmad mengatakan keterlambatan pembayaran honor 1.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat karena evaluasi kinerja. Berita selengkapnya. . .
Gubernur Sulbar Janjikan Penyelesaian Akses Jalan ke Unsulbar melalui Bantuan Keuangan Daerah
Terassulbar.com, Majene – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan akses jalan menuju Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Melalui bantuan keuangan daerah (Banrub). Berita selengkapnya. . .
Gubernur SDK Janjikan Penyelesaian Akses Jalan ke Unsulbar melalui Bantuan Keuangan Daerah
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan akses jalan menuju Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Melalui bantuan keuangan daerah (Banrub). Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Sosialisasi Fiktif Rp470 Juta di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasangkayu
PASANGKAYU – Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA), Juniardi, menyebut adanya dugaan pelaksanaan sosialisasi Fiktif yang dilaksanakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasangkayu. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Mamuju Tunda Gaji 1.200 PPPK Guru, Kok Bisa?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Sebanyak 1.200 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, belum menerima gaji untuk bulan Agustus 2025. Berita selengkapnya. . .
Pondasi GOR Indoor Sport Center Polewali Keropos, Proyek Rp 2 Miliar Terancam Mubazir
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Bangunan pondasi Gelanggang Olahraga (GOR) indoor di kawasan Sport Center Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulbar, memprihatinkan.
Pembangunan pondasi yang dibiayai melalui APBD Polman dengan pagu Rp 2 miliar pada 2018 lalu itu, kini mulai keropos dan dinilai mubazir karena tak kunjung dilanjutkan. Berita selengkapnya. . .
Polemik Gaji ASN dan PPPK di Polman Belum Terbayarkan, Kaban Keuangan: Akan Segera Dibayarkan
Voice Sulawesi - Masalah penggajian ASN dan PPPK di Kabupaten Polewali Mandar diberitakan mengalami penunggakan pembayaran gaji. Berita selengkapnya. . .
Jalan di Mateng Diperbaiki Pakai Aspal Bekas Rusak Lagi, Hanya Bertahan 8 Bulan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Warga keluhkan jalan menuju Ponpes Assunnah, Dusun Balata Tomene, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Sulawesi Barat.
Padahal jalan pernah diperbaiki. Berita Selengkapnya. . .
Sinergi Akuntabilitas : BPKPD Sulbar Sambut Tim BPK Terkait Hibah Pilkada 2024
SULBARONLINE.COM, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar dalam rangka pembahasan dan klarifikasi terkait dana hibah Pilkada Tahun Anggaran 2024. Berita selengkapnya. . .
Lima SKPD di Mamuju Tengah Palsukan Nota Belanja ATK Hingga Rp707 Juta
MATENG – Belanja ATK dan bahan cetak tidak sesuai ketentuan pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) diduga palsukan nota belanja ATK dan bahan cetak senilai Rp707.684.620,00. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Optimalkan PAD Sektor Pajak BPKPD Sulbar Cek Data Tunggakan Randis KPU
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, terkait data tunggakan kendaraan dinas milik KPU.
Kejari Pasangkayu Diminta Usut Dugaan Korupsi Belanja ATK Rp859 Juta di Sekretariat Daerah
PASANGKAYU – Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA), Juniardi, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditaksir merugikan keuangan daerah hingga Rp859.457.216,00. Berita selengkapnya. . .
