Target PAD Tidak Rasional, Pemkab Majene Terbebani Utang Belanja Tiga Tahun Terakhir
MAJENE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene dinilai tidak rasional dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir.
Imbasnya, analisis...
Pilkada Mamasa Terancam Tertunda, DPRD Sulbar Desak Pemprov Turun Tangan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sudirman, angkat suara terkait keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan...
NPHD untuk Pilkada Mamasa Baru Cair Rp3 Miliar, Kepala BPKAD Herry: Panjang Kalau Mau...
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementrian dalam negeri (Kemendagri) yakni 40...
NPHD Baru Cair Rp3 Miliar Pilkada Mamasa Terancam Tertunda
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta DPRD Sulbar membantu mengkonsolidasikan dana untuk KPU Mamasa. Permintaan ini disampaikan oleh...
DPRD Mamuju Belum Bahas APBD Perubahan 2024, Sekwan Syahrir: RKPD Masih Tahap Penyusunan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mamuju, Muhammad Syahrir mengatakan anggota dewn belum membahas APBD Perubahan 2024. Syahrir menjelaskan, rencana pembahasan APBD Perubahan akan dilaksanakan, setelah pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)....
Mantan Kadishub Mamuju Andi Zulkifli Rahman Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Kapal Feri...
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Mantan Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Andi Zulkifli Rahman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta atas kasus korupsi pengadaan Kapal Feri Mini di Dinas Perhubungan Mamuju, Sulawesi Barat...
Ada Temuan Perjalanan Dinas Fiktif Rp5,03 Miliar, Bos Bapanas Buka Suara
Bisnis.com, INDRAMAYU - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif. Hal tersebut disampaikan Arief...
Kemenkumham Sulbar Dukung Percepatan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK
TRIBUN-SULBAR.COM, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pembukaan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, Senin (10/6/2024)....
Pemprov Sulbar Raih Predikat WTP, DPRD Ingatkan Jangan Lagi Ajak Kerjasama Perusahaan Bermasalah
TRIBUN-SULBAR.COM MAMUJU - Pemprov Sulbar mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar...
Komisi III DPRD Sulbar Soroti Dinas PUPR Sulbar Tidak Kooperatif Atas Temuan BPK
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar tidak kooperatif dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI....
Komisi I DPRD Sulbar Ultimatum Pemprov: Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan Bermasalah!
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi I DPRD Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak lagi menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Temuan BPK Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS di 2023 Hingga Rp39,2 Miliar Ada DLK...
TRIBUN-SULBAR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, dari berbagai kementerian dan lembaga sepanjang tahun 2023.
Penyimpangan disebutkan mencapai angka Rp39,26 miliar. Berita selengkapnya. . .
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, Bahtiar Apresiasi Kinerja DPRD Sulbar
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Pemprov Sulbar mendapatkan...
Komisi II DPRD Sulbar Desak Pemerintah Daerah Tertibkan Keuangan dan Kelola Aset dengan Baik
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar dalam rapat...
Tindak Lanjut LHP BPK, Bahtiar Segera Tertibkan Pengelolaan Aset
MAMUJU, RADAR SULBAR –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin turut hadir pada Paripurna DPRD Sulbar membahas Penyampaian Komisi tentang LHP-BPB terhadap LKPD 2023.
Setelah mendengar beberapa pandangan Komisi...
Perusahaan Masuk Temuan BPK, DPRD Sulbar: Jangan Menangkan Tender Berikutnya
MAMUJU, RADAR SULBAR — Sejumlah paket pekerjaan infrastruktur menjadi temuan BPK dalam LHP BPK terhadap LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2023.
Hal ini menjadi atensi sejumlah Komisi-Komisi DPRD...
Tindak Lanjut Hasil LHP BPK, DPRD Sulbar Langsung Gelar Raker Dengan OPD
Mamuju, 8enam.com.-Bahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Komisi II DPRD Provinsi...
Komisi II DPRD Sulbar Bahas Tindak Lanjut LHP BPK Terhadap LKPD 2023
Mamuju, Katinting.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulbar, Rabu, (5/6).
Rapat tersebut membahas tindak...
LHP BPK RI, Komisi I DPRD Provinsi Sulbar Gelar Rapat Bersama OPD
MAMUJU || SUARANEGERI – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Mitra Kerja...
Curhat PPPK Guru dan Nakes di Polman, Belum Terima Notifikasi Gaji Selama 3 Bula...
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pengangkatan 2024 curhat soal gajinya tiga bulan terakhir belum dibayarkan...
