PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1, Poin 1, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi...

BPK Sulbar Raih Predikat Nilai IKPA Terbaik Ketiga

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju yang masuk dalam kategori Satker dengan Pagu Besar

Tahukah Anda?

Selain melalui website https://sulbar.bpk.go.id, BPK Sulbar memiliki akun media sosial seperti X @bpkrisulbar

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Hasil...

Tata Cara Permintaan LHP BPK?

Permintaan LHP BPK dapat dilakukan dengan cara: Datang langsung ke Kantor BPK dhi. Pusat Informasi dan...

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.   ...

BPK Sulbar Meraih Penghargaan Peringkat I Kualitas Utilitas BMN

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dalam kategori Klasterisasi Satker Besar di Lingkup...

Selain Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Sulbar juga melakukan Pemeriksaan Penanganan Prevalensi Stunting dalam lingkup...

Pemeriksaan atas Penanganan Prevalensi Stunting dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan Prevalensi Stunting melalui program/kegiatan yang berkaitan dengan...

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Hasil...

Tata Cara Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara: Datang langsung ke Kantor BPK dhi. Pusat Informasi dan Komunikasi;

Jenis Opini BPK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion). dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer).

BPK Sulbar Meraih Penghargaan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan

Penghargaan tersebut merupakan capaian ke-dua kalinya yang diperoleh dari BPK RI Pusat di Jakarta atas Pelayanan Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi...

Tujuan Pemeriksaan LKPD?

Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa Tanggapan pejabat...

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah?

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara...

Hasil Pemeriksaan

Berasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan, Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari rangkaian proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan...

Kedudukan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan...
Free WordPress Themes, Free Android Games