Mamuju, (10/11) – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, BPK Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan upacara bendera di lapangan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Minggu 10 November 2024. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat  Muhammad Ali Porseni Baso sebagai Inspektur Upacara, dengan Fadillah Faharuddin sebagai Komandan...

Jakarta (6/11) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengelola Implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2024 yang digelar pada Rabu, 6 November 2024. Acara ini dilaksanakan di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja BPK Se-Indonesia.

Pembayaran gaji PPPK ini bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Spesific Grant (SG) Khusus. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Kasman Kabil menjelaskan anggaran yang dipersiapkan untuk penggajian PPPK bersumber dari DAU Khusus. Penerimaan DAU terbagi dua yakni DAU Block Grant (BG) yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada DAU SG anggaran pemerintah pusat...

Belanja Jasa non kapitasi yang belum dibayarkan yakni makan minum pasien, rawat inap, persalinan dan rujukan selama tiga bulan yakni mulai dari september hingga november 2023. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman Muhammad Nawir menjelaskan belum dibayarkan karena pemakaian bendahara dinas kesehatan. Di bagian keuangan sudah dibayarkan tinggal di dinas kesehatan. masalah nya dan...

Inspektur Inspektorat Polman Ahmad Saifuddin menyampaikan, pemeriksaan terkait dana desa kedepan bukan lagi Diskrimsus Polda tapia akan langsung diperiksa dibawah Koordinasi Kabupaten yang melaporkan langsung ke Kaporli

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kabupaten Majene Kasman Kabil menyebutkan RAPBD 2025 diproyeksi sebesar Rp900 miliar lebih. Paling lambat 30 Novembersudah harus disepakati. Jika tidak disepakati maka APBD 2025 akan menggunakan lagi Peraturan Bupati (Perbup) bukan Perda, seperti APBD Perubahan tahun 2024. Untuk saat ini utang yang masih tersisa sekitar Rp 10 miliar. Utang...

Plt Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana menjelaskan sejumlah program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD 2025. Program tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengembangan sumber daya manusia serta penguatan sektor ekonomi daerah.

Inspektur Inspektorat Polman Ahmad Saifudin membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik Dirkrimsus Polda Polman terkait penggunaan ADD dan DD dikabupaten Polman. Kedepan Polda tidak lagi menangani korupsi yang ada di desa. Tapi yang menangani adalah Korps pemberantasan tindak pidana korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Pemeriksaan ini berdasarkan surat dari Ditreskrimsus Polda Sulbar tanggal 21 oktober 2024 menyebutkan bahwa...

Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan selain mengolah limbah B3 sulbar, pabrik limbah ini juga akan mengolah limbah yang berasal dari sulteng dan kaltim. bantuan ini dari kementerian lingkungan hidup untuk pengelolaan libah bahan berbahaya dan beracun. kita juga mendapatkan hibah dari kementerian satu unit truck sebagai pendukung sarana pengelolaan pengangkutan limbah B3.

KONI Polman belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah termin pertama senilai 500 juta. Dana Hibah dari pemkab polman melalui Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata (Dispop) telah digunakan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang menerima bantuan termin tahap pertama. Kabid OLahraga Dispop Polman, Mawardi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang meminta laporan terkait serapan anggaran ke cabor dari KONI. Permohonan...

SKOR News, Polman - Pejabat Kab. Polman selama ini jika ditanyakan terkait buruknya tatakelola keuangan, pemerintahan TA 2023. Beralasan bahwa, dirinya tidak tau karena baru menjabat pada Januari 2024. Jurus ngeles mulai dari Pj. Bupati Polman diantaranya "mallikkaia tobattang" artinya, saya menjabat dalam kondisi yang sudah buruk. Sementara itu, beberapa Pejabat eselon 2 dan 3 (koreksi: sebelumnya...

MAJENE — Program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tengah diterpa isu panas menyusul dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan untuk program tersebut. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU-Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, jadi sorotan masyarakat. Hal tersebut menyusul terungkapnya fakta bahwa program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang digelontorkan oleh pemerintah setempat belum tersosialisasikan dengan maksimal. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Jumlah penderita stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tembus di angka 5.025 balita. Angka itu merupakan hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju pada September 2024, dari total balita yang diukur berjumlah 16.151 atau 31,1 persen. Berita selengkapnya. . .

Terassulbar.com, Majene – Pjs. Bupati Majene, Habibi Azis mengadakan audiensi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene pada Selasa, 29 Oktober 2024. Pertemuan tersebut membahas rekapan unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Majene sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah. Berita selengkapnya. . .

Pj Bupati Majene Habibi Azis mengatakan harusnya pekan ini sudah cair. Namun saat ini tertunda karena adanya pelantikan menteri kabinet baru. namun pihaknya akan tetap berusahan agar proses pencairan ke rekening yang telah dibuat oleh penerima dana stimulan tahap kedua segera dicairkan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Polman Muhammad Nawir menyampaikan syarat pencairan ADD triwulan dua pihaknya memang mempersyaratkan realisasi PBB minimal 50 persen. Hal ini memang tak diatur dalam peraturan Bupati (Perbup) dan regulasi lainnya pencairan ADD. Tetapi sesuai surat yang dikeluarkan pj Bupati Polman menambah persyaratan realisasi PBB harus diatas 50 persen.

Hal ini terungkap saat Kapolres Majene AKBP Toni Sugadri memimpin press release didampini Kasat Reskrim AKP Budi Adi. Adapun modus operandi tersangka SB meminta setiap bendahara dan kepala sekolah untuk menyerahkan 1 persen dari total dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diterima. Total anggran BOSP untuk 172 SD dan 38 SMP di Majene mencapai Rp25.265.500.000...