Keterangan Foto: Gambar Ilustrasi vintilator rumah sakit Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Kasus dugaan korupsi alat kesehatan ( Alkes ) jenis ventilator RSUD Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, yang saat ini menuai polemik di masyarakat. Rupanya Jaksa Intelijen Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Pasangkayu, menghentikan melakukan full baket setelah pihak rekanan melakukan klarifikasi terhadap lapaoran tersebut. Dikonfirmasi kepada Kasi Intelijen Kejari Pasangkayu Muh....

Keterangan Foto: Karma Yunus, anggota DPRD Pasangkayu melakukan aksi panjat cetakan abutmen jembatan desa Pakava Sumber: http://katinting.com/ Pasangkayu, Katinting.com – Warga melayangkan protes soal pembangunan jembatan di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pasalnya, tersisa satu bulan sesuai waktu pelaksanaan yakni 300 hari kalender. Tercantum pada papan informasi, proyek ini dikerjakan oleh PT. Bintang Tholaling dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3,592 miliar...

Keterangan Foto: Ilustrasi staf khusus Sumber: www.masalembo.com MAJENE, MASALEMBO.COM - Pembentukan staf khusus atau Tim Bupati Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) melalui Peraturan Bupati Majene Nomor 17 Tahun 2017 dinilai melabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, serta Permendagri Nomor 134 Tahun 2018.   Anggota Staf Khusus (TBUP3D) yang mayoritas...

Sumber: www.masalembo.com MAJENE, MASALEMBO.COM - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene mengakui telah menerima laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran oleh tujuh kepala desa. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Kejari meminta sejumlah dokumen ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Majene belum lama ini. Selengkapnya . . .

Ket foto : Kondisi pasar Lakahang di kab Mamasa, yang menelan anggaran pembangunan hingga kini masih terbengkalai. Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Dugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) pada pembangunan pasar Rakyat Lakahang di Kecamatan Lakahang Kabupaten Mamasa, yang sudah lama ditangani Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Mamasa. Nampaknya, buka babak baru. Belum lama ini, dikabarkan pihak Kejari Mamasa, dalam penanganan...

Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Pasangkayu, keker salahsatu desa di Kabupaten Pasangkayu yang diduga memainkan dana desa ( DD ) yang menyebabkan adanya dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah. Aroma korupsi ini semakin mneyengat setelah tim intelijen Kejari Pasangkayu tengah melakukan Pulbaket. Selengkapnya . . .

Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Terdakwa korupsi bibit kopi Kabupaten Mamasa, Ir. Donatus Marru, dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum ( JPU ) dengan tuntutan 1 tahun 2 bulan kurungan penjara, denda 100 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti 1 Miliar. “ Menyatakan bersalah terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana satu tahun Dua bulan kurungan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan kota....

Sumber: www.masalembo.com MAJENE, MASALEMBO.COM - Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majene segera mengungkap dan menuntaskan dugaan korupsi sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Majene.    Hal itu terkait tindak lanjut laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 terhadap tujuh desa di...

Sumber: radarsulbar.co.id POLEWALI – Dana insentif Nakes yang ditransfer Badan Keuangan Daerah ke rekening pribadi petugas medis yang masuk dalam tim penanganan Covid-19 sebesar Rp5 juta untuk satu orang baik perawat atau bidan. Sementara untuk dokter nilainya lebih diatas lagi yakni Rp7 juta hingga Rp10 juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insentif yang diterima oleh Nakes di puskesmas melalui rekening masing-masing penerima ditarik...

Sumber: radarsulbar.co.id MAMUJU – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA pada Disdikbud Sulbar tahun 2020, terus berproses di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Hingga Selasa 24 Agustus, perkara yang mendudukan tiga terdakwa, Yakni Bursa Edi, Aking Djide dan Burhanuddin Bohari sudah melalui 26 kali persidangan. Mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa. Bahkan...

Ket foto : Mesin utama PLTMH yang terlihat jadi barang pajangan. sampai saat ini belum juga difungsikan. Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Pupus sudah mimpi masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, keluar dari krisis listrik berkepanjangan. Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM sebuah mesin listrik tenaga mikrohidro ( PLTMH ), kini hanya menjadi barang pajangan di tengah hutan karena tidak bisa difungsikan. Selengkapnya...

Ket Foto : Terlihat salahsatu mesin utama pada PLTMH, terlihat tidak terurus dan ditumbuhi rumput. Sumber: www.pojokcelebes.com Pojokcelebes.com | Aroma korupsi kembali menyengat pada proyek kementerian koperasi dan UKM berupa bantuan mesin pembangkit listrik tenaga mikrohidro ( PLTMH ), yang berada di Desa Pangandaran Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, yang hingga kini tidak berfungsi alias mangkrak. Dugaan permainan culas pada proyek pembangunan PLTMH...

Ket foto: Contoh lahan yang ideal dinyatakan sebagai lahan reflanting, diatasnya tampak sisa ceping tembangan pohon sawit sebelumnya Sumber: katinting.com Mateng, Katinting.com – Klaim Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, beberapa waktu lalu, bahwa sudah sedang memulai proses investigasi dan penyelidikan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Mamuju Tengah dan Pasangkayu, membuat Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat, menunggu...

DPRD bersama Pemerintah kabupaten Majene sepakat melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempersiapkan hak interpelasi kepada Pemerintah Sulbar atas belum disalurkannya bantuan hibah APBD Sulbar untuk kepentingan masyarakat.  "Lima fraksi di DPRD Sulbar menyepakati akan melakukan interpelasi kepada Pemerintah Sulbar yang sampai saat ini belum menyalurkan alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang, di Mamuju, Kamis.

Sumber: sulbaronline.com SULBARONLINE.COM, Mamuju — Lembaga Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat mempertanyakan kelambatan proses hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat terkait kasus replanting atau peremajaan sawit di Mamuju Tengah (Mateng). Ketua SOMPHAD Sulawesi Barat, Muh. Amril menegaskan, jika Kejati Sulbar tidak mampu membongkar kasus hukum replanting di Mateng, maka disarangkan agar menyampaikan ke ruang publik...

Sumber: https://www.rakyatindonesia.id MAMUJU -Rakyatindonesia.id Gubernur Sulbar H. Ali Baal Masdar di minta mencopot Direktur RSUD Regional Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Indahwati Nursyamsi, menyusul sekelumit permasalahan yang terjadi di Rumah sakit milik Pemprov tersebut. Desakan untuk mencopot dr Indahwati Nursyamsi ini datang dari Forum Pemerhati Kinerja Pemerintah (FPKP) Sulselbar Agus Abdul Rahman. Jumat 27 Agustus 2021 melalui via seluler miliknya. Selengkapnya ....

Sumber: www.rakyatindonesia.id MAMUJU -- RAKYATINDONESIA.ID Kepala Bidang Anggaran BPKPD Provinsi Sulbar Hasanuddin meminta maaf sekaligus mengklarifikasi terkiat maraknya pemberitaan yang menganggap Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah membohongi pihak DPRD Sulbar. "Secara pribadi saya memohon maaf kepada pihak DPRD Sulbar terkait pernyataan saya, yang dianggap telah membohongi pihak DPRD. Sekali lagi saya meminta," Kata Hasanuddin saat di konfirmasi media...

Ket foto: RAPAT. Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Sudirman bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim dan Abdul Rahim memimpin Rapat Komisi di Ruang Rapat Komisi di DPRD Sulbar, Selasa 24 Agustus 2021 Sumber: https://radarsulbar.co.id/ MAMUJU – Komisi IV DPRD Sulbar kembali melakukan monitoring terhadap pihak RS Regional Sulbar dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Hasilnya, utang RS...

Gowa, (25/08) – Memasuki periode Semester II Tahun 2021, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan dan Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan diawali dengan kegiatan Entry Meeting yang di Pimpin oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Hery  Ridwan dan diikuti oleh Pimpinan Pemerintah Dearah atau yang mewakili seperti, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny...