Gowa, (25/08) – Memasuki periode Semester II Tahun 2021, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan dan Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan diawali dengan kegiatan Entry Meeting yang di Pimpin oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Hery Ridwan dan diikuti oleh Pimpinan Pemerintah Dearah atau yang mewakili seperti, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Bupati Polewali Mandar, M. Natsir Rahmat, dan Asisten 3 Kabupaten Mamuju Tengah, Colleng Sulaiman secara daring melalui Media Zoom Meeting.
Entry Meeting dilakukan terhadap empat obyek Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan dan dua obyek Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu yaitu:
- Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju, Majene, dan Polewali;
- Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
- Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali;
- Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali;
- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada KPUD Provinsi Sulawesi Barat, KPUD Kabupaten Mamuju, KPUD Kabupaten Majene, KPUD Kabupaten Pasangkayu, KPUD Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Kabupaten Mamuju, Bawaslu Kabupaten Majene, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan instansi terkait lainnya di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Tobadak; dan
- Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa.
Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang dilakukan BPK merupakan perwujudan peran Oversight BPK yaitu meningkatkan nilai ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan ini dapat menjadi bahan dalam menyusun peran foresight BPK RI yang saat ini sedang disusun yaitu ”Membangun Kembali Indonesia Pasca COVID-19: Skenario, Peluang. Dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”
Lebih lanjut Hery Ridwan mengapresiasi sinergitas dan kerja sama yang telah terjalin selama ini seraya berharap agar pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan berjalan lancar dengan memperoleh dukungan data/informasi dan penjelasan dari pejabat dan pihak-pihak terkait sehingga dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang baik dan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Pada kesempatannya, Wakil Gubernur Sulawesi Barat selaku Penanggung Jawab Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar dapat berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong peningkatan publik dan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
