Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Mamuju Masih Rendah di Triwulan II, Hanya Mencapai 41 Persen
BANNIQ.Id.Mamuju. – Kabar kurang menggembirakan datang dari sektor pendapatan daerah Kabupaten Mamuju. Hingga memasuki triwulan kedua tahun ini, realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp 20,5 miliar atau sekitar 41,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 49,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Data ini dihimpun oleh Badan Pendapatan...
Terdapat Catatan BPK Terkait Aset PDAM Majene, Kepala BPKAD: Tak Ada Masalah Karena Tinggal Menunggu Penyerahan dari Kemen PU
BANNIQ.Id. Majene. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemkab Majene yang kembali mengukir prestasi gemilang dengan mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke Sepuluh Kalinya oleh BPK Perwakilan Sulbar, Selasa 27 Mei 2025 di Kantor BP Sulbar Jalan Abd.Malik Pattan Endeng Mamuju.
Meski kembali meraih WTP, terselip catatan BPK yang secara...
Empat Pemkab Kembali Raih Opini WTP dari BPK
BANNIQ.Id. Mamuju. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kembali memberikan penilaian Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP Keuangan tahun 2024, pada hari Selasa 27 Mei 2025 di kantor BPK Perwakilan Sulbar Jalan ABD Malik Pattana Endeng Mamuju. Berita selengkapnya. . .
Kabupaten Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu Raih Predikat WTP dari BPK Sulbar
MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Atas pemeriksaan tersebut, Kepala BPK...
Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Timoro Mamasa dan 2 Bendarahanya Jadi Tersangka
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa menetapkan kepala Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan RS dan dua bendarahanya yakni R dan OI, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.
R merupakan bendahara desa Timoro tahun anggaran 2022 dan OI bendahara tahun anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Pasangkayu Raih WTP Kesepuluh
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pasangkayu tahun anggaran 2024.
Penyerahan WTP untuk kesepuluh kalinya kepada Pemkab Pasangkayu atas LHP dan LKPD, diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sulbar Frider Sinaga di kantor BPK Perwakilan Sulbar di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa 27 Mei 2025. Berita selengakapnya. . .
Pemkab Mamuju Kantongi Opini WTP dari BPK RI Sulbar
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2024.
Penilaian terhadap kepatuhan dan kewajaran pengelolaan keuangan negara tersebut, disampaikan oleh kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga pada momen penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula Kantor BPK RI Sulbar, Selasa...
PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2024 KABUPATEN MAMUJU, MAJENE,PASANGKAYU DAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Selasa (27/05) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024 Entitas Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun...
BPK Sulbar Serahkan LHP LKPD TA 2024, Empat Kabupaten Raih Opini WTP
Mamuju(27/05)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada empat pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah pada Selasa 27 Mei 2025 di Aula Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Kasus Dugaan Penyalahgunaan APBD Majene: Kejati Sulbar Masih Lakukan Pendalaman Materi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene masih terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar).
Pihak Kejati menegaskan saat ini fokus pada pendalaman materi untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Berita selengkapnya. . .
Pulihkan Aset Daerah Kejari Mamasa Serahkan 30 Randis ke Pemkab, Ada Hanya Rongsokan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa menyerahkan 30 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Senin (26/5/2025).
Penyerahan aset tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan dan aset daerah, sekaligus tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat. Berita selengkapnya. . .
Belasan Kendaraan Dinas Camat di Polman Nunggak Pajak, Puluhan Randis OPD Diperiksa
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Belasan kendaraan camat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menunggak pajak.
14 kendaraan dinas (randis) ini nunggak pajak dan lainnya dalam kondisi rusak. Berita selengkapnya. . .
Ampera Bawa Bukti ke Polresta Mamuju Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rujab Wakil Bupati Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (Ampera) resmi melaporkan dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi rumah jabatan (rujab) wakil Bupati Mamuju ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mamuju, Senin (26/5/2025).
Laporan tersebut disertai sejumlah bukti yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berita selengkapnya. . .
Hore! TPP ASN Mamasa Dibayar Juni – Desember 2025, Dianggarkan di Anggaran Perubahan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Buati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan akan seger membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat.
Pembayaran TPP itu akan dianggarkan di APBD perubahan Pemkab Mamasa dan akan terhitung mulai bulan Juni hingga Desember 2025 mendatang. Berita selengkapnya. . .
24 Kelompok Tani di Mamuju Tengah Terima Traktor Senilai Rp 7,1 Milyar, Ini Syarat Penerima
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) menyerahkan bantuan traktor ke-24 kelompok tani sawah.
Penyerahan secara simbolis dilakukan di halaman Kantor Bupati Mateng, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Senin (26/5/2025). Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Pemkab Dinas Pertanian Anggarkan Rp14 Miliar Untuk Pupuk Gratis, Mulai Oktober 2025 – Maret 2026
Sebanyak Rp14 miliar dianggarkan Pemkab Mamasa melalui Dinas Pertanian Mamasa, untuk pengadaan pupuk gratis bagi petani. Penganggaran pupuk gratis tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah daerah (Pemda) Mamasa.
(Catatan Berita) : Dugaan Penyalahgunaan APBD 2023, Sekda Majene Ardiansyah Dicecar 9 Jam Di Kejati Sulbar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, Ardiansyah, menjalani pemeriksaan maraton selama sembilan jam penuh oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan APBD 2023 ini berlangsung di Kantor Kejati Sulbar, Mamuju, pada Kamis (8/5/2025) lalu.
(Catatan Berita) : Wagub Sulbar Salim S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah
Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga meminta tanggung jawab penuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap aset yang ada di kantor masing-masing.
(Catatan Berita) : Rp40 Miliar Digelontorkan, Wagub Salim Minta Program Stunting & Kemiskinan Terukur
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga (JSM), memimpin rapat bersama tim penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 19 Mei 2025.
Gerak Sulbar Layangkan Mosi Tidak Percaya Atas Putusan Kasus Korupsi Stadion Manakarra
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi Stadion Manakarra Mamuju.
Pasalnya, meskipun kontraktor dan konsultan perencanaan telah didudukkan sebagai terdakwa dan dituntut 6,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Gerak mempertanyakan ketiadaan tersangka lain dari pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen...