PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 2

(Catatan Berita) : Dugaan Korupsi Perumda Majene Rp11 Miliar Naik ke Penyidikan, Tersangka Belum Ditetapkan

Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene naik ke tingkat penyidikan. Dugaan korupsi penyertaan modal senilai Rp 11 miliar di Perumda Majene tahun anggaran 2022-2024 ini, masih dalam proses penyidikan lebih dalam untuk menentukan siapa tersangka.

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2024 KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN MAMASA

Jumat (13/06) esuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU 15Tahun 2006, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran (TA) 2024yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran atas penyajian laporan keuangan.Atas pemeriksaan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, FriderSinaga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan...

BPK Sulbar Serahkan LHP 2024 ke Pemkab Mamasa dan Polman, Dapat Opini WDP

Mamuju, 13 Juni 2025 — Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Mamasa serta Ketua DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Penyerahan ini merupakan amanat konstitusi dalam rangka mendorong transparansi dan...

BPK Sulbar Perkuat Integrasi Isu Lingkungan dalam Pemeriksaan

Mamuju, 11 Juni 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemeriksaan Berperspektif Lingkungan Hidup” sebagai upaya memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap isu-isu keberlanjutan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Frider Sinaga, dan menghadirkan dua narasumber, yaitu Edward Ganda...

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2024

Mamuju, — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024. Penyerahan dilakukan oleh Staf Ahli BPK RI Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, didampingi Kepala...

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2024

Selasa (11/06) –  Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2024 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Sulbar Jadi Pelopor! Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Cairkan Gaji 12 dan TPP 13 Sekaligus

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencairkan gaji ke-13, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Mei, dan TPP ke-13 secara serentak.

(Catatan Berita) : Pemprov Sulbar Serahkan SK CPNS Formasi 2024 Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila

Pemprov Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan Surat Keputusan kepada 8 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024, diserahkan Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail mewakili Gubernur pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Senin 2 Juni 2025.

(Catatan Berita) : Batik Air Hentikan Rute Mamuju-Makassar, Gubernur Sulbar Siapkan Subsidi untuk Wings Air

Kurangnya frekuensi penumpang untuk penerbangan rute Mamuju-Makassar membuat maskapai Batik Air menghentikan layanan penerbangan rute Mamuju-Makassar mulai Juni 2025.

Pemkab Polman Belum Bagikan DBH TA 2023 Ke Pemerintah Desa

SKOR News, Polman - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Non Pajak (retribusi) TA. 2023 Pemkab. Polewali Mandar belum dibagikan ke Pemerintah Desa.  Berbeda dengan TA. 2024, Pemerintah Desa telah menerima pembagian DBH pada Maret TA. 2025. Hal itu mememunculkan pertanyaan publik, kenapa tidak mendahulukan pembayaran DBH TA. 2023 agar tidak menimbulkan "kesemrawutan" tatakelola keuangan. Berita...

Tanah Kas Desa Tanambuah Terancam Hilang, Kades Nasrullah Berencana Melapor ke Polisi

MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Kepala Desa Tanambuah, H.Muh.Nasrullah Geram gegara sudah berulang kali melayangkan surat panggilan kepada pihak pengelola aset Desa yakni Tanah Kas Desa (TKD) namun tidak ada respon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Tanambuah Nasrullah kepada media bahwa bukan hanya sekali dilayangkan surat panggilan dan itu tidak ada respon. Berita selengkapnya. . .

MK Tolak PK Bupati Mamuju, Ahli Waris Ajukan Eksekusi Lahan Pasar Baru Usai Menang di Semua Pengadilan

MAMUJU – Setelah hampir satu dekade berjuang di jalur hukum, A. Darmawati Atjo, ahli waris dari almarhum M. Djawar Atjo Mea, secara resmi mengajukan permohonan eksekusi atas sebidang tanah seluas 6.000 meter persegi yang terletak di kawasan Pasar Regional Mamuju.  Meski telah dimenangkan di semua tingkatan peradilan, lahan yang disengketakan tersebut hingga kini masih dikuasai oleh...

Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Terakhir Dengan  Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2024...

Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Terakhir Dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2024Download

(Catatan Berita) : Perkuat Akuntabilitas Pengadaan Barang Jasa, BPSDM Pemprov Sulbar Lakukan Pelatihan Bagi ASN

Pegawai dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa oleh pusat Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat.

(Catatan Berita) : Jembatan Putus Diterjang Banjir, Warga Polman Bangun Rakit Bambu agar Anak Bisa Ikut Ujian Sekolah

Warga Desa Tapua, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terpaksa membangun rakit bambu untuk membantu anak-anak mereka menyeberangi sungai menuju sekolah, menyusul putusnya jembatan penghubung akibat banjir bandang, Rabu (21/5/2025) lalu.

Penyebab Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan di Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi kendala di wilayah Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Program vital yang selama ini melayani 14 sekolah termasuk TK Pembina, SDN 4 Mamuju, MTs, dan MAN di kawasan tersebut, terpaksa dihentikan sementara. Berita selengkapnya. . .

Fantasis ! Realisasi Dana Desa di Sulbar Capai Rp 157 Miliar, untuk BLT & Ketahanan Pangan

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Barat menunjukkan tren positif hingga 30 April 2025.  Pendapatan APBN mencapai Rp415,11 miliar, atau 34,59 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.199,92 miliar. Berita selengkapnya. . .

Rp 24 M untuk Sanitasi dan SPAM di Polman

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Polewali Mandar (Polman) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk mendukung program sanitasi dan pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Polman. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR tahun anggaran 2025. Rinciannya, Rp 10 miliar program sanitasi, dan Rp 14 miliar digunakan untuk pembangunan jaringan SPAM di wilayah yang...

Pimpinan DPRD Polman Kuras Rp2 Miliar APBD untuk Pengadaan Randis Baru

Voice Sulawesi – Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) masuk dalam daftar penerima Kendaraan dinas (Randis) baru tahun 2025 ini.  Pengadaan mobil dinas untuk tiga pimpinan dewan itu dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah per unit. Berita selengkapnya. . .

Rp839 Juta Habis di Proyek Rehabilitasi Masjid Madaniah Pasangkayu, BPK Bongkar Kejanggalan!

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id – Proyek rehabilitasi Masjid Madaniah di Pasangkayu yang menghabiskan anggaran fantastis sebesar Rp839.570.000 kembali menjadi sorotan tajam publik. Meski sudah melewati pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat dan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Pasangkayu, pengerjaan proyek tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games