Kasus Dugaan Korupsi RSUD Majene Masih Tunggu Audit BPK, Kapan Penetapan Tersangka?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene.
Meski sudah memasuki tahap penyidikan sejak Juni 2024, penetapan tersangka dalam kasus ini belum dilakukan karena masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Berita selengkapnya. . .
Wagub Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024
SULBARONLINE.COM, Mamuju – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Barat , Salim S Mengga memimpin entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar 2024, Kamis, 10 April 2025. Berita selengkapnya. . .
MATRIKS Perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Mamuju...
Matriks-Perda-Mamuju-Nomor-4-Tahun-2018-sebagaimana-diubah-dengan-Perda-Nomor-6-Tahun-2024Download
BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat dan Pemprov Sulbar Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2024
Mamuju,(10/04)- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Entry meeting dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, Kabid Pemeriksaan BPK...
Wagub Sulbar Minta OPD Tertibkan Pencatatan Aset, Jika Melanggar Hukum Polisi Bertindak
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Guna menghadirkan penataan dan pencatatan aset daerah yang lebih baik, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menggelar rapat bersama sejumlah OPD, Rabu 9 April 2025.
Dalam rapat tersebut, Salim menekankan pentingnya pertanggungjawaban aset daerah oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulbar. Ia meminta semua aset daerah didata dengan benar. Berita selengkapnya. . .
BPK Sulbar Gelar Halalbihalal dan Silaturahmi Virtual Bersama Pimpinan BPK RI
Mamuju,(09/04)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara Halalbihalal yang dirangkaikan dengan kegiatan Halalbihalal BPK RI secara daring bersama seluruh jajaran Pimpinan BPK RI. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua serta para Anggota BPK RI selaku pimpinan lembaga.
Dari Sulawesi...
BPK Temukan Aset Pemprov Sulbar Tidak Sesuai dengan Kondisi di Lapangan
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar ungkap buruknya pengelolaan aset di Pemprov Sulbar selama ini.
Salah satu temuan BPK dalam laporan keuangan adalah adanya ketidaksesuaian antara aset di lapangan dengan laporan keuangan yang disajikan Pemprov Sulbar. Berita selengkapnya. . .
PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2024 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN DI SULAWESI BARAT
Rabu (26/03) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2024 Entitas Pemeriksaan (Pemerintah Provinsi/Kabupaten) Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun LKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan...
BPK Sulbar Terima LKPD Unaudited TA 2024 dari Lima Pemerintah Daerah
Mamuju, (26/03) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2024 dari lima entitas pemeriksaan di wilayah Sulawesi Barat pada Rabu (26/03).
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan pemerintah daerah...
Mobil Dinas Pemprov yang Raib Bertambah Jadi 38 Unit, Wagub Sulbar: Kita akan Terus Kejar
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Aset berupa mobil dinas milik Pemprov Sulbar masih banyak yang tak diketahui keberadaannya.
Rupanya mobil dinas milik Pemprov Sulbar yang masih dicari itu bertambah dari 24 unit menjadi 38 unit. Angka tersebut sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Berita selengkapnya. . .
Randis Pemprov Sulbar Tak Diketahui Rimbanya Sudah 38 Unit, Wagub Salim: Wajib Dikembalikan!
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Sulbar diketahui rimbanya bertambah menjadi 38 unit.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyampaikan ada 24 unit. Berita selengkapnya. . .
ASN Pemkab Mamasa Belum Terima THR, Kepala BPKAD: Dalam Proses, Kita Belum Pastikan Waktunya
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum jelas.
Saat ini pihak badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa masih dalam proses perhitungan. Berita selengkapnya. . .
Kejari Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Polman
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulbar, dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polman. Berita selengkapnya. . .
Perubahan Layanan Pengelolaan Informasi Publik BPK Sulbar
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik, kami informasikan bahwa terhitung mulai Maret 2025, semua layanan informasi publik yang meliputi permintaan informasi, keberatan atas informasi, dan pengaduan masyarakat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan dilaksanakan hanya melalui laman resmi: https://sulbar-ppid.bpk.go.id
Kami menghimbau seluruh Stakeholder BPK...
Kejari Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Polman, Mulai Anggaran UP Hingga Perjalanan Dinas Fiktif
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulbar, memanggil tiga pejabat di lingkup Pemkab Polman. Ketiganya bakal dimintai klarifikasi terkait dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Polman.
Ketiga pejabat tersebut adalah Plt Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pemkab Polman tahun 2025 Andi Iskandar, mantan Plt Kabag Umum tahun 2024 Jarsat Alam Maulana, serta mantan Kabag Umum tahun 2022, Andi Rajab. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : PMII Majene Desak Kejati Sulbar Usut Tuntas Dugaan Korupsi APBD: Tuntaskan Mafia Anggaran
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Majene mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat untuk segera menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.
(Catatan Berita) : Jembatan Kabe Di Tommo Mamuju Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta, SDK; Dari Pemprov Sulbar Rp 500 Juta
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, secara resmi membuka Jembatan Kabe yang terletak di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, pada Sabtu (8/3/2025).
Kejari Polman Panggil Plt Kabag Umum Pemkab Polman untuk Klarifikasi Dugaan Korupsi Anggaran 2025
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman) melayangkan surat kepada Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemkab Polman Andi Iskandar.
Andi Iskandar diundang untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Anggaran Uang Persediaan (UP) tahun 2025. Berita selengkapnya. . .
Kasus Penyalahgunaan Dana Kapitasi Dinkes Polman 2023 Naik Tahap Penyidikan
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kasus penyalahgunaan dana kapitasi Dinas Kesehatan Polewali Mandar (Polman), Sulbar, tahun 2023 terus bergulir. Perkara ini telah naik tahap penyidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Polman.
Puluhan ASN Dinkes Polman telah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Polman. Selain itu penyidik juga telah meminta penghitungan kerugian negara pada kasus penyalahgunaan anggaran tersebut. Berita selengkapnya. . .
