Bupati Polman Belum Laksanakan Rekomendasi BPK?
SKOR News, Polewali Mandar - Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar, Budi Utomo mengaku tidak mengetahui rekomendasi BPK dan belum menerima perintah (instruksi) Bupati terkait tindaklanjut temuan, sebagaima direkomendasikan BPK dalam catatatan LHP atas LKPD Kab. Polewali Mandar, TA. 2024.
"Merekomendasikan Bupati Polewali Mandar untuk memerintahkan Sekretaris DPRD agar lebih cermat merealisasikan pembayaran belanja Makan Minum dan...
Diduga Disalahgunakan, Belanja Hibah Rp345 Juta di Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Sulbar Tak Dilengkapi Laporan Penggunaan Dana
MAJENE – Belanja hibah senilai Rp345 Juta di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Sulawesi Barat tidak dilengkapi belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Berita selengkapnya. . .
Belanja Makan-Minum Rapat Sekretariat Daerah Mamuju Capai Rp2,4 Miliar, LPJ Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
MAMUJU – Anggaran belanja makan dan minum rapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang tahun anggaran 2024 mencapai Rp2.440.985.240,00. Namun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Hal tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 20224, Nomor : 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan...
Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab Pasangkayu Capai Rp42 Miliar, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran
PASANGKAYU – Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2024, diketahui jika perjalanan dinas pemerintah Kabupaten Pasangkayu senilai Rp42 miliar.
Hal tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor : 11.B/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2025, oleh Direktorat...
Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Berita selengkapnya. . .
Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Berita selengkapnya. . .
Anggaran Rp1 Miliar Belanja Kegiatan Kantor dan Alat Listrik Sekretariat Daerah Polman Diduga Disalahgunakan
POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan potensi penyalahgunaan atas realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik senilai Rp1.027.607.475,00.
Hal itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, Nomor : 13.B/LHP/XIX.MAM/06/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada...
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lain Sebagaimana...
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2024Download
(Catatan Berita) : Dana Desa Rp 388 Juta Dalam Mobil Kades di Mamuju Dicuri, Pelaku Diburu
Mobil Pj Kepala Desa (Kades) Tapandullu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sasaran pencurian. Uang dana desa (DD) sebanyak Rp 388 juta yang berada dalam mobil raib dibawa kabur pelaku.
(Catatan Berita) : Kejari Majene Didesak Tahan Tersangka Korupsi Kapal Rp 2,1 M, KAMRI: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Kota Majene menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene yang hingga kini belum menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene.
(Catatan Berita) : Realisasi APBD Sulbar 2024 Tembus Rp1,91 Triliun, Surplus Rp 76 Miliar
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melaporkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (24/6/2025).
Dinas PUPR Mamasa Manipulasi Anggaran BTT
SKOR News, Mamasa || Sulbar - Dinas PUPR Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat diduga memanipulasi realisasi belanja Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1 Miliar lebih, TA. 2024 untuk penanganan bencana longsor di Tiga tempat, yakni Ruas Jalan Salualo-Salumaka, Nosu-Pana dan Pana-Tabang.
Sumber skornews mengatakan bahwa bukti pertanggungjawaban realisasi BTT dibuat sendiri dengan mencocokkan nilainya dengan...
BPK Temukan Rp2,2 Miliar Potensi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anggota DPRD Polman
POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan potensi kelebihan pembayaran tunjangan anggota DPRD Polewali Mandar Senilai Rp2.248.890.000,00.
Hal itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, Nomor : 13.B/LHP/XIX.MAM/06/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 13...
Diduga Ada Makelar Pada Proses Penyaluran Bibit Durian King dan Hewan Ternak
Majene, Sulbar,99news.id—Proses pengadaan bibit durian musang king dan hewan ternak pada Dinas Peternakan Sulawesi Barat yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8 miliar itu kini mendapat sorotan publik.
Hal itu lantaran publik menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan sebanyak 18 ribu ekor ternak kambing dan bibit durian musang king yang...
BPK Temukan Potensi Penyalahgunaan Pendapatan Parkir RSUD Mamuju
MAMUJU – Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan potensi penyalahgunaan penggunaan langsung atas pendapatan parkir RSUD Mamuju.
Hal itu terungkap dalam dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2024, Nomor : 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2025. Beritas selengkapnya. . .
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulbar Senilai Rp2 Miliar Dinilai BPK Pemborosan Belanja Pegawai
MAJENE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar menemukan adanya pemborosan belanja pegawai Pemprov Sulbar senilai Rp2 miliar atas honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Temuan itu tercatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor : 08.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Anggaran Mencekik, Pemkab Mamuju Batalkan Penerimaan PPPK Tahap Dua
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju membatalkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua tahun ini.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, karena keterbatasan anggaran daerah (APBD) meski kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah Mamuju masih dibutuhkan. Berita selengkapnya. . .
Mamasa, Tunjangan Guru Diselewengkan Oknum Dinas Pendidikan
SKOR News, Mamasa || Sulbar - Ribuan Guru Sekolah Dasar penerima (TPG dan TKG) Kab. Mamasa, TA. 2024 dikurangi tunjangannya, Puluhan Guru penerima melebihi jumlah seharusnya dan Ratusan Guru penerima tidak berhak menerima tunjangan.
Diketahui, Penerima serta besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) jenjang Sekolah Dasar telah ditetapkan dalam SK Menteri Pendidikan dan...
Prof Zudan Ungkap Alasan BKN Tak Terbitkan Pertek Usulan Pelantikan JPT Eselon II Pemprov Sulbar
TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh memberi jawaban, atas kekecewaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terkait tak diprosesnya persetujuan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar oleh BKN.
Prof Zudan yang juga mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat mengatakan, BKN tak memproses persetujuan teknis (pertek) usulan pelantikan pejabat tinggi pratama, atau eselon II di Sulbar, karena eks...
Gaji ke-13 ASN Guru Tak Dibayar Pemda, Kadis Pendidikan Mamasa Bilang Begini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, meminta para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersabar menunggu pembayaran gaji ke-13 yang hingga akhir Juni 2025 belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 ASN, termasuk guru dan tenaga kesehatan, biasanya sudah dibayarkan pada awal Juni. Berita selengkapnya. . .
