Ketua DPRD Mamuju Syamsudin Hatta mengungkapkan bahwa dalam RAPBD, Pendapatan diproyeksi sebesar Rp1,244 triliun, terdiri dari PAD Rp109 miliar, transfer daerah Rp1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21 miliar. sementara belanja sebesar Rp1,281 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp882 miliar, belanja modal Rp233 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, belanja transfer Rp158...

pj Bupati Polewali mandar, Muhammad Ilham Borahima mengungkapkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 setelah persetujuan bersama DPRD dengan Kepala Daerah. kemudian kepala daerah menyhampaikan rancangan perda APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi tiga hari setelah persetujuan bersama.

Ketua DPRD Majene, M. Idwar berharap pasca persetujuan APBD 2025 dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang ditetapkan dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Termasuk menyelesaikan semua utang yang ada ditahun 2022 dan 2023 dapat dibayarkan ditahun 2025. Harapannya target PAD sebesar Rp110 miliar lebih dapat direalisasikan sehingga tak ada lagi defisit anggaran.

Kepala Disperindakop dan UKM Polewali Mandar, Andi Chandra Sigit, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada para penerima bukan berupa uang tunai. Melainkan bahan jualan yang dapat langsung digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, bantuan juga mencakup penyediaan etalase jualan sebagai sarana penunjang untuk mendukung kelancaran usaha mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi dikalangan masyarakat kurang mampu.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Mamuju tahun 2025 belum rampung. Permendagri nomor 33tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD menerangkan bahwa jika ssampai akhir tahun RAPBD belum disahkan, maka potensi digantikan dengan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang APBD yang artinya besaran sama dengan APBD tahun sebelumnya dan konsekuensinya Kepala daeran dan...

Kepala Dispenda Polman Alimuddin mengatakan, kecenderungan PAD pajak galian C ini mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya pengiriman material seperti cipping dan pasir ke kalimantan. Tahunn 2024 ditargetkan penerimaan PAD sebesar Rp2 miliar.

Realisasi pendapatan negara di provinsi ke 33 di indonesia ini mencapai Rp966,19 miliar atau 68,64 persen dari target APBN 2024. Begitu juga penerimaan pajak sebesar Rp825,38 miliar atau 62,87 persen dari terget. Kepala kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo mengunkapkan bahwa pendapatan negara di Sulbar menunjukkan tren positif didukung oleh peningkatan realisasi perpajakan dari transaksi perdagangan kakao, administrasi...

MAMUJU, Mekora.id -Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, resmi disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kesepakatan itu berlangsung di Gedung DPRD Mamuju, Jl Yos Sudarso, Jumat (29/11/2024) sore. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat telah selesai menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang APBD Majene Tahun Anggaran 2025. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menyampaikan rekomendasi atau catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju 2025. Berita selengkapnya. . . .

MAMUJU, RADAR SULBAR — Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 melalui sidang Paripurna, Sabtu malam 30 November 2024. Berita selengkapnya. . .

PASANGKAYU, SULBAR EXPRESS – DPRD Pasangkayu menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama Pemkab terhadap Ranperda APBD Pasamgkayu 2025. Nilainya Rp 956 miliar. Berita selengkapnya. . .

Jakarta (25/11) Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, didampingi Kepala Subauditorat dan Kepala Sekretariat Perwakilan menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) AKN V dan AKN VI dengan tema “Sinergitas Optimal AKN V dan AKN VI untuk Transformasi Menuju BPK yang Lebih Baik”. Rakor ini berfokus pada peningkatan efektivitas pemeriksaan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan...

MAMUJU, RADAR SULBAR –Realisasi Pendapatan Negara di provinsi ke 33 di Indonesia ini mencapai Rp 966,19 miliar atau 68,64 persen dari target APBN 2024. Begitu juga Penerimaan Pajak sebesar Rp 825,38 miliar atau 62,87 persen dari target. Berita selengkapnya. . .

Sejak jumat 22 November, TK tersebut disegel oleh ummiati yang mengaku pemilik lahan itu. lahan tersebut berukuran 19,5 kali 45 meter sesuai sertifikat hak milik ummiati, nomor 319. Akibat penyegelan itu, proses belajar mengajar di TK tersebut sempat terganggu, anak-anak diliburkan sementara. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora),...

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Wakil Ketua Komisi III DPRD Polman, Muliadi mempertanyakan realisasi anggaran Rp285 juta yang dikelola oleh BPBD Polman untuk menangani KLB DBD di Ambopadang. Dimana dalam penanggulangan DBD, pihak desa mengeluarkan anggaran untuk fogging, sementara sudah ada anggarannya di BPBD

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Polman Alimuddun menjelaskan transaksi pembayaran pajak CV PAL diterima pada malam hari tanggal 13 November lalu sebanyak Rp 142.256.000 Rinciannya jumlah kubikasi 3.564 m3 atau dikenakan Rp 4 Ribu per kubiknya. Pembayaran dilakukan malam hari karena pengisian form pajak sudah selesai dan sudah siap berangkat.

Lurah Madatte, Muhammad Rasyid mengungkapkan bahwa terjadinya genangan air di beberapa wilayah pasca hujan selama dua jam karena debit air tidak seimbang dengan saluran drainase. Khususnya saluran drainase jalan poros Polewali - Monowulyo depan SDN 017 manding tersumbat ke samping drainase kejaksaan.

Jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), kini diemban oleh Pelaksana Harian (Plh), Amujib, setelah masa jabatan Muhammad Idris berakhir sejak Jumat, 15 November 2024 kemarin.