PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 44

Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, Bahtiar Apresiasi Kinerja DPRD Sulbar

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Pemprov Sulbar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berita selengkapnya. . .

Komisi II DPRD Sulbar Desak Pemerintah Daerah Tertibkan Keuangan dan Kelola Aset dengan Baik

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar dalam rapat paripurna yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (10/6/2024). Berita selengkapnya. . .

Tindak Lanjut LHP BPK, Bahtiar Segera Tertibkan Pengelolaan Aset

MAMUJU, RADAR SULBAR –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin turut hadir pada Paripurna DPRD Sulbar membahas Penyampaian Komisi tentang LHP-BPB terhadap LKPD 2023. Setelah mendengar beberapa pandangan Komisi DPRD Sulbar, Bahtiar menekankan pada satu poin terkait pengelolaan aset. Hal ini juga menjadi catatan BPK dalam LHP yang diterima belum lama ini. Berita Selengkapnya. . .

Perusahaan Masuk Temuan BPK, DPRD Sulbar: Jangan Menangkan Tender Berikutnya

MAMUJU, RADAR SULBAR — Sejumlah paket pekerjaan infrastruktur menjadi temuan BPK dalam LHP BPK terhadap LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi atensi sejumlah Komisi-Komisi DPRD Sulbar. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan, ia menyinggung perusahaan jasa konstruksi yang masuk dalam catatan LHP BPK. Berita selengkapnya. . .

Tindak Lanjut Hasil LHP BPK, DPRD Sulbar Langsung Gelar Raker Dengan OPD

Mamuju, 8enam.com.-Bahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat gelar Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah Pemprov Sulbar, Rabu (5/6/2024). Berita selengkapnya. . .

Komisi II DPRD Sulbar Bahas Tindak Lanjut LHP BPK Terhadap LKPD 2023

Mamuju,  Katinting.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulbar, Rabu, (5/6). Rapat tersebut membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

LHP BPK RI, Komisi I DPRD Provinsi Sulbar Gelar Rapat Bersama OPD

MAMUJU || SUARANEGERI – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Mitra Kerja Komisi I selama 2 (Dua) hari, tanggal 5-6 Juni 2024. Berita selengkapnya. . .

Curhat PPPK Guru dan Nakes di Polman, Belum Terima Notifikasi Gaji Selama 3 Bula Terakhir

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pengangkatan 2024 curhat soal gajinya tiga bulan terakhir belum dibayarkan sampai Rabu (5/6/2024). Berita selengkapnya. . .

Ajukan Pembatalan SK, Ardi Trisandi Soroti Pelanggaran dalam Pembentukan Panwaslu Pasangkayu

Mamuju,  Katinting.com – Ardi Trisandi mengajukan surat permohonan peninjauan kembali atau pembatalan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Panwaslu Kecamatan di Pasangkayu. Rabu (5/6) Mantan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ini, menuduh adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dinilai cacat administrasi dan hukum. Berita selengkapnya. . .

Laporan BPK: BP Tapera Belum Balikin Rp 567 M ke Pensiunan PNS di 2020-2021

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut. Berita selengkapnya. . .

Pemkab Pasangkayu Raih Predikat WTP ke-9 Kali, Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Baik & Transparan

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu kembali menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

Pemkab Mamuju Kembali Raih WTP dari BPK

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023. Capaian ini, sekaligus menjadi ke tiga kali berturut-turut pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi Sebagai bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017. Berita selengkapnya. . .

Pemeriksa Keuangan Ada Temuan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Segera Panggil yang Terkait

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut terkait adanya pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan. Berita selengkapnya. . .

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU, POLEWALI MANDAR, MAJENE, PASANGKAYU, DAN MAMUJU TENGAH

Mamuju (03/06)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kabupaten Mamuju, Kabupaten  Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan...

BPK SULBAR SERAHKAN LHP LKPD DAN IHPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

  Mamuju (03/06) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas  Laporan Keuangan Pemerintah daerah Pemerintah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 dan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat di kantor sementara DPRD Sulawesi Barat Pada senin, 3 Juni 2024. Kegiatan tersebut diawali pembukaan oleh Ketua...

BPK Temukan Kelebihan Bayar Gaji dan TPP Pegawai Rp 276 Juta di LKPD Pemprov Sulbar 2023

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Hal itu disampaikan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan BPK RI Dwi Sabardiana saat sambutan di rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Daerah Pemprov Sulbar tahun anggaran 2023, Senin (3/6/2024). Berita selengkapnya. . .

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU, POLEWALI MANDAR, MAJENE, PASANGKAYU, DAN MAMUJU TENGAH

Senin (03/06) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 pada Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju tengah Tengah di auditorium Lantai 3 Kantor BPK Sulbar. Selengkapnya...

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan Senin (06/03) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2023 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Selengkapnya...

BPK di Periksa oleh siapa?

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan olah akuntan publik.

Terkait Dugaan Penyalagunaan Program Pengadaan Meteran Air & Pipanisasi di UPTD Air Bersih, Aktivis Minta BPKP & BPK RI Segera Serahkan Hasil Auditnya

Mamuju Tengah,  Katinting.com – Kasus dugaan penyalagunaan pengadaan meteran air dan pipa di UPTD Air Bersih Mamuju Tengah, yang saat ini dalam penanganan Satreskrimsus Polres Mamuju Tengah, menunggu laporan BPKP & BPK RI. Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games