Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Bahkan, kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Nazlah, terdakwa dugaan korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Kamis (10/7/2025).

Kondisi jalan menuju Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali jadi sorotan. Jalan utama yang menjadi akses ribuan mahasiswa dan civitas akademika itu dinilai memprihatinkan dan belum juga mendapat penanganan serius.

MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menemukan kelebihan pembayaran belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan di dua SKPD Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp191.700.000,00. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menemukan selisih antara catatan riil toko dengan bukti laporan pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Natura dan Pakan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju. Berita selengkapnya. . .

POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Umum dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Polewali Mandar senilai Rp1.365.000.000,00 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran tidak dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya. . .

Anggota DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Subar) Ersad menyoroti krisi air bersih yang terus berulang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu. Ersad mendorong pihak rumah sakit menganggarkan pengadaan 2 unit mobil tangki air untuk tahun 2026.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1418/Mamuju, akan berlangsung 30 hari di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat. Dari 23 Juli hingga 21 Agustus 2025 Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Perubahan 2025 ke DPRD Provinsi Sulbar, Rabu 23 Juli 2025. Paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 sekaligus ekspose KUA PPAS APBD 2026 dan Laporan Realisasi Semester I APBD 2025 dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri...

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar rapat penyesuaian alokasi honor pengelola keuangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini dilakukan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta perubahan struktur organisasi yang memicu perpindahan antar OPD di lingkup Pemprov Sulbar. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp345.000.000,00 yang sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Berita selengkapnya. . .

Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, 18-20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto.

MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran belanja kursus singkat (pelatihan) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) senilai Rp512.705.000,00. Berita selengkapnya. . .

PASANGKAYU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menemukan belanja alat (bahan) untuk kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp859.457.216,00. Berita selengkapnya. . .

Proyek pembangunan hanggar pengelolaan sampah di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, masih menyisakan sejumlah persoalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan peluncuran sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu 13 Juli 2025.

Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat audiensi dan workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Kantor Bupati Polman, Senin 7 Juli 2025.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Asnawi mengatakan sungguh ironi besar dalam wajah penegakan hukum dan moralitas publik.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan persetujuan uji kompetensi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Sulbar.