Bertempat di Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, pada tanggal 31 Januari 2011, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, S.H., M.H., mendapatkan kesempatan pertama untuk meletakkan batu di lokasi yang diperuntukkan sebagai pondasi gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah diawali, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si., mendapat kesempatan kedua dan dilanjutkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Arsyad Hafid, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Drs. H. Habsi Wahid, M.M., dan terakhir Camat Simboro, Sahari Bulan, S.H.
Peletakan batu pertama ini menjadi awal mulai dibangunnya gedung BPK RIPerwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menurut rencana dibangun secara multi years mulai 6 Desember 2010 di atas tanah seluas + 8.620 m2 dengan bangunan seluas + 4.225 m2. Gedung ini berada di atas bukit Rangas dengan ketinggian + 21 m di atas permukaan laut, menghadap ke Teluk Mamuju atau Selat Makassar, dan berada di dalam kawasan masterplan lokasi kantor-kantor pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dan kantor instansi vertikal yang ada di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
Di lokasi gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat rencananya dibangun gedung utama dan gedung serbaguna, masing-masing tiga lantai. Gedung Utama lantai I digunakan untuk pelayanan terkait dengan instansi luar yaitu ruang Sub Bagian Hukum dan Humas dan Sub Bagian Umum. Lantai II digunakan untuk pelayanan internal yaitu ruang Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan, Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian SDM. Lantai III digunakan untuk tugas teknis pemeriksaan yaitu ruang Kepala Sub Auditorat Sulawesi Barat, Seksi Sulawesi Barat I, dan Seksi Sulawesi Barat II. Gedung Serbaguna digunakan untuk pelayanan poliklinik, kantin, ruang diklat, dan auditorium.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor ini bertujuan lebih mendekatkan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan entitas yang diperiksanya agar dapat lebih mudah mengambil peran dalam membantu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat mewujudkan suatu tata pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Saat ini, Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat masih berada di Makassar dan menempati gedung Balai Diklat di Makassar lantai 2.
