Perjalanan Dinas Fiktif Inspektorat dan Sekretariat DPRD Mamuju Tengah Capai Rp162 Juta
MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan Inspektur dan Sekretaris DPRD menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp162 juta pada dua organisasi perangkat daerah (OPD). Berita selengkapnya. . .
BKN Diminta Ambil Alih Pemecatan Jalaluddin Duka, ASN Korupsi di Mamuju
MAMUJU – Badan Kepegawaian Negara (BKN) didesak untuk mengambil alih dan segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Jalaluddin Duka, S.Sos., M.Si, seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi. Berita Selengkapnya. . .
Edukasi “Memilah Sampah Menabung Emas” Meriahkan Pertemuan Rutin Dharma Wanita BPK Sulbar
Mamuju (17/07) Dharma Wanita Persatuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat mengadakan pertemuan rutin yang dirangkaikan dengan arisan bulanan. Kegiatan ini diisi dengan sesi berbagi pengetahuan dari Bank Sampah Manakarra Keren Kabupaten Mamuju dengan tema “Memilah Sampah Menabung Emas”.
Acara yang digelar dalam suasana kekeluargaan ini diisi dengan laporan dari Koordinator Bidang Ekonomi...
Pemprov Sulbar Rampingkan OPD dari 35 Jadi 29
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulbar Suhardi Duka setuju perampingan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, yang menjadi ranperda inisiatif di DPRD Sulbar.
Persetujuan ini dilahirkan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar membahas tiga agenda, salah satunya rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sulbar, Selasa 15 Juli 2025. Berita selengkapnya. . .
Pencairan Hibah Parpol di Sulbar Menyentuh Angka 60 Persen
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pencairan dana hibah partai politik (Parpol) pemilik kursi di parlemen Sulbar tahun ini mencapai 60 persen. Diharap tepat sasaran.
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman, menjelaskan bahwa dana hibah tersebut dialokasikan untuk dua pos utama, pendidikan politik dan operasional partai Berita selengkapnya. . .
BPK Perwakilan Sulawesi Barat Hadiri Rakornis DJPKN VI di Lombok, Frider Sinaga Dipercaya Jadi Moderator
Mamuju,(11/07) – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, turut menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) yang diselenggarakan pada 7 hingga 10 Juli 2025 di Lombok. Acara penting ini turut dihadiri oleh para Kepala BPK Perwakilan dan pejabat struktural BPK lainnya di lingkungan DJPKN VI.
Pamboang Tertinggi Kasus Stunting di Majene Capai 848 Anak, Ini Kata Dinkes!
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Kecamatan Pamboang menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Menujuk data terbaru aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per Mei 2025, sebanyak 848 anak di Pamboang stunting. Berita selengkapnya. . .
Fathan Subchi Resmikan Logo Baru DJPKN VI: Representasi Kekuatan Indonesia Timur
Mamuju,(11/07) - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Fathan Subchi, didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI, Laode Nusriadi, secara resmi meluncurkan logo dan slogan baru DJPKN VI. Peluncuran ini menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Koordinasi Teknis DJPKN VI yang digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat.
Logo baru...
Atasi Temuan BPK 19 Tahun Terakhir, Pemprov Sulbar Akan Bentuk Tim Khusus
Mamuju, Beritaini.com – Pemprov Sulbar terus menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Barat. Atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) Asisten I Muh Jaun serta jajaran lainnya melaksanakan rapat koordinasi, Rabu 9 Juli 2025. Berita selengkapnya. . .
Kendaraan Dinas Tak Produktif Milik Diskominfo Sulbar Segera Dilelang
MAMUJU, RADAR SULBAR – Sebagai bentuk implementasi arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, Diskominfo SP Sulbar bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggaran dan Barat (Sulseltrabar) melakukan penilaian kendaraan terhadap sejumlah kendaraan dinas, Rabu, 9 Juli 2025. Berita...
Belanja Fiktif BBM, Kadis LHK Akui Baru Kembalikan Rp 20 Juta
SKOR News, Polewali Mandar - Instruksi Bupati Polman kepada Kadis LHK, Muhammad Jumadil agar memerintahkan Kabid Kebersihan dan PPTK Kegiatan Penanganan Sampah untuk mengembalikan anggaran belanja fiktif BBM ke Kas Daerah, hingga kini belum selesai dilaksanakan.
Auditor Inspektorat Kab. Polman, Ramlah Tato yang dihubungi skornews (8/7) mengatakan, temuan belanja BBM yang direkomendasikan BPK belum selesai dilaksanakan....
Jasa Tenaga Kebersihan RSUD Mamuju Habiskan Rp667 Juta, BPK Temukan Kelebihan Bayar Ratusan Juta
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Bupati Mamuju agar menginstruksikan Direktur RSUD Mamuju untuk menarik kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa tenaga kebersihan RSUD kepada CV TP untuk disetorkan ke Kas BLUD senilai Rp181.613.396,85. Berita selengkapnya. . .
80 Persen APBD Polman Bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat
POLMAN, SULBAR EXPRESS — Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat audiensi dan workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Kantor Bupati Polman, Senin 7 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong perencanaan dan pengelolaan anggaran sektor kesehatan yang lebih efektif. Berita selengkapnya. . .
Bupati Polman Belum Laksanakan Rekomendasi BPK?
SKOR News, Polewali Mandar - Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar, Budi Utomo mengaku tidak mengetahui rekomendasi BPK dan belum menerima perintah (instruksi) Bupati terkait tindaklanjut temuan, sebagaima direkomendasikan BPK dalam catatatan LHP atas LKPD Kab. Polewali Mandar, TA. 2024.
"Merekomendasikan Bupati Polewali Mandar untuk memerintahkan Sekretaris DPRD agar lebih cermat merealisasikan pembayaran belanja Makan Minum dan...
Diduga Disalahgunakan, Belanja Hibah Rp345 Juta di Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Sulbar Tak Dilengkapi Laporan Penggunaan Dana
MAJENE – Belanja hibah senilai Rp345 Juta di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Sulawesi Barat tidak dilengkapi belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Berita selengkapnya. . .
Belanja Makan-Minum Rapat Sekretariat Daerah Mamuju Capai Rp2,4 Miliar, LPJ Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
MAMUJU – Anggaran belanja makan dan minum rapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang tahun anggaran 2024 mencapai Rp2.440.985.240,00. Namun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Hal tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 20224, Nomor : 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan...
Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab Pasangkayu Capai Rp42 Miliar, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran
PASANGKAYU – Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2024, diketahui jika perjalanan dinas pemerintah Kabupaten Pasangkayu senilai Rp42 miliar.
Hal tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor : 11.B/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2025, oleh Direktorat...
Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Berita selengkapnya. . .
Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Berita selengkapnya. . .
Anggaran Rp1 Miliar Belanja Kegiatan Kantor dan Alat Listrik Sekretariat Daerah Polman Diduga Disalahgunakan
POLMAN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan potensi penyalahgunaan atas realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik senilai Rp1.027.607.475,00.
Hal itu termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, Nomor : 13.B/LHP/XIX.MAM/06/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada...
