Dukung TMMD di Desa Sejati, Pemkab Mamuju Tengah Kucurkan Rp750 Juta
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1418/Mamuju, akan berlangsung 30 hari di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat. Dari 23 Juli hingga 21 Agustus 2025 Berita selengkapnya. . .
Gubernur SDK Serahkan Rancangan APBDP 2025 ke DPRD Sulbar
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Perubahan 2025 ke DPRD Provinsi Sulbar, Rabu 23 Juli 2025.
Paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 sekaligus ekspose KUA PPAS APBD 2026 dan Laporan Realisasi Semester I APBD 2025 dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri...
Respon Temuan BPK, Pemprov Sulbar Perbaiki Sistem Pembayaran Honor dan TPP
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar rapat penyesuaian alokasi honor pengelola keuangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini dilakukan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta perubahan struktur organisasi yang memicu perpindahan antar OPD di lingkup Pemprov Sulbar. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Potensi Penyalahgunaan Dana Hibah Rp345 Juta di Pemprov Sulbar
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp345.000.000,00 yang sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Sudah Ditindaklanjuti, Pemprov Sulbar Diminta Perbaiki Sistem Pengendalian Internal
Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, 18-20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto.
BPK Rekomendasi Bupati Mamuju Tengah Instruksikan Kepala Disdikbud Kembalikan Rp512 Juta Kelebihan Bayar Pelatihan
MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran belanja kursus singkat (pelatihan) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) senilai Rp512.705.000,00. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Kelebihan Bayar ATK Rp859 Juta di Sekretariat Daerah Pasangkayu
PASANGKAYU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menemukan belanja alat (bahan) untuk kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp859.457.216,00. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Proyek Hanggar Sampah Di Polman Menyisakan Persoalan, Warga Anggap Tak Transparan
Proyek pembangunan hanggar pengelolaan sampah di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, masih menyisakan sejumlah persoalan.
(Catatan Berita) : SP2D Online Pemprov Sulbar Mulai Diterapkan 14 Juli 2025, Proses Pencairan Lebih Cepat Dan Transparan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan peluncuran sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu 13 Juli 2025.
(Catatan Berita) : 80 Persen APBD Polman Bergantung Pada Dana Transfer Pemerintah Pusat
Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat audiensi dan workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Kantor Bupati Polman, Senin 7 Juli 2025.
(Catatan Berita) : Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, Asnawi menyayangkan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp1,75 miliar di lingkungan DPRD Sulawesi Barat, yang sebagian besar dananya telah "dikembalikan" ke kas daerah. Asnawi mengatakan sungguh ironi besar dalam wajah penegakan hukum dan moralitas publik.
(Catatan Berita) : BKN Batalkan Uji Kompetensi Pejabat Sulbar, Ada Peserta Eks Napi Korupsi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan persetujuan uji kompetensi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor).
(Catatan Berita) : DPRD Sulbar Harap Transparansi Pengelolaan Keuangan Terus Ditingkatkan
Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Sulbar.
BPK Sulbar Hadiri Kick Off dan FGD Pemeriksaan Belanja Pilkada 2024 di Jakarta
Jakarta, – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, turut menghadiri kegiatan Kick Off dan Forum Group Discussion (FGD) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Acara penting ini berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada tanggal 21 Juli...
KONI Mamuju Kelola Hibah Rp550 Juta, LPJ Tak Didukung Bukti Lengkap, Toko Bantah Nota ATK
MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban belanja hibah KONI pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju, terdapat belanja yang tidak diyakini. Berita selengkapnya. . .
Diduga Mark Up Hingga Rp269 Juta, Sewa Hotel Kegiatan Dinas Pendidikan Mamuju Tengah Jadi Temuan BPK
MATENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran belanja sewa Hotel di Dinas Pendidikan Mamuju Tengah Senilai Rp269.500.500,00. Berita selengkapnya. . .
DPRD Mamasa Protes, Tak Pernah Dilibatkan dalam Pergeseran Anggaran Pemda Selama 5 Tahun
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa.
Bahkan, kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Berita selengkapnya. . .
Retret Pemprov Sulbar Bahas Transparansi Keuangan, BPK RI: WTP Tak Cukup, Tingkatkan Kapasitas SDM dan Administrasi Aset
MAMUJU, Mediasuaranegeri.com – Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, digelar selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu, 18 hingga 20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Berita selengkapnya. . .
61,6% Persen Rekomendasi BPK Sudah Ditindaklanjuti, Pemprov Sulbar Diminta Perbaiki Sistem Pengendalian Internal
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, 18-20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan.
Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto. Berita selengkapnya. . .
Perabot-Peralatan di Rujab Bupati dan Wabup Mamasa Raib Dibawa Pihak yang Tidak Berhak
MAJENE – Berdasarkan hasil cek fisik Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, diketahui bahwa terdapat peralatan dan mesin milik Pemkab Mamasa yang tercatat pada rumah jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati tidak ditemukan keberadaannya. Berita selengkapnya. . .
