Selain Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Sulbar juga melakukan Pemeriksaan Penanganan Prevalensi Stunting dalam lingkup...
Pemeriksaan atas Penanganan Prevalensi Stunting dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan Prevalensi Stunting melalui program/kegiatan yang berkaitan dengan...
Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Hasil...
Tata Cara Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
Datang langsung ke Kantor BPK dhi. Pusat Informasi dan Komunikasi;
Jenis Opini BPK
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).
Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion). dan
Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer).
BPK Sulbar Meraih Penghargaan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan
Penghargaan tersebut merupakan capaian ke-dua kalinya yang diperoleh dari BPK RI Pusat di Jakarta atas Pelayanan Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi...
Tujuan Pemeriksaan LKPD?
Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa Tanggapan pejabat...
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara...
Hasil Pemeriksaan
Berasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan, Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari rangkaian proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan...
Kedudukan BPK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan...
Selain menyatakan opini, LHP atas LKPD memuat apa saja?
Selaian menyatakan Opini atas LKPD, dalam LHP BPK juga memuat LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Sistem Pengendalian Intern yang...
Kewajiban Pejabat Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan...
Pejabat yang dimaksud dalam UU 15 Tahun 2004
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa...
Opini
Berasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1, Poin 11, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan...
Kedudukan BPK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa BPK berkedudukan di...
Kriteria dalam Pemeriksaan LKPD?
Dalam pemeriksaan atas LKPD yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dilakukan dengan memperhatika kriteria sebagai berikut:
Kewajiban Pejabat Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang...
Al-Quran Berbahasa Mandar
Pada tahun 2005, percetakan Al Qur’an milik pemerintah Arab Saudi, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah telah menerbitkan kitab...
Kewajiban Pejabat?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan...