Sumber : Tribun Timur (http:// makassar.tribunnews.com/) Edisi      : 30 Juli 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir menanggapi pernyataan Prof Andi Muhammad Sofyan, yang hadir memberikan keterangan ahli dalam siding perkara empat eks piminan DPRD Sulbar sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7/2018). Selengkapnya. . .

Sumber : Tribun Timur (http:// makassar.tribunnews.com/) Edisi      : 19 Juli 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU –Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Barat, sudah menjadwalkan pemeriksaan Abdul Rahman Syam (ARS) tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub Sulbar 2017. Selengkapnya. . . 

Sumber : Tribun Timur (http:// makassar.tribunnews.com/) Edisi      : 13 Juli 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ketua KPU Sulbar Rustang angkat bicara terkait penetapan sekertaris KPU Sulbar berinisial ARS, sebagai tersangka kasus dygaan korupsi pengadaan APK Pilgub Sulbar oleh Polda Sulbar. Selangkapnya. . .

KUA-PPAS 2019 Pasangkayu Masuk ke DPRD

Mamasa Hattrick WTP

Sumber : Tribun Timur (http:// makassar.tribunnews.com/) Edisi      : 12 Juli 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Polda Sulbar menetapkan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, berinisial ARS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga kampanye (APK) pada Pilgub Sulbar 2017. Selengkapnya. . .

Sumber : Tribun Timur (http:// makassar.tribunnews.com/) Edisi      : 6 Juli 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju dibawah kepemimpinan H. Habsi Wahid - Irwan SP Pababari sebagai Bupati dan Wakil Bupati sukses meraih predikat Upini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2017, Jumat (6/7/2018). Selengkapnya. . .

Sumber : Tribun Timur (http://makassar.tribunnews.com) Edisi      : 5 Juni 2018 TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Kueangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tahun 2017. Selengkapnya. . .

Berasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1, Poin 11, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemerinsa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Mamuju, (22/8). Semarak perayaan Hari Raya Idul Adhal 1439 Hijriyah dimeriahkan dengan kegiatan penyembelihan hewan qurban bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Bertempat di Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, rangkaian proses penyembelihan, pengemasan, dan pendistribusian dilakukan oleh seluruh peagawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat secara mandiri dan bersama-sama. Kegiatan penyembelihan hewan qurban ini merupakan rutinitas tahunan di...

Berasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan, Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari rangkaian proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai keputusan BPK.

Jumat (17/8). Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 berlangsung tertib dan khidmat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Inspektur Upacara dan Asdar, selaku Komandan Upacara. Di usia yang ke-73 ini, BPK  sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan...

Sumber : Radar Sulbar Edisi      : 10 Agustus 2018 TOPOYO, RADAR SULBAR– Pemkab Mateng mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Sulbar, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Selengkapnya. . .

Pemeriksaan Keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.   Pemeriksaan Kinerja merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).   Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan...

Mamuju, (10/8). Berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan keakraban dan kekompakan serta kebersamaan disela-sela kesibukan kegiatan pemeriksaan, salah satunya dengan mengadakan senam bersama. Bertempat di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dilangsungkan senam bersama yang dipandu oleh seorang instruktur dan diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri atas pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), cleaning...

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1, Poin 1, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Mamuju (7/8). BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Melaksanakan Tes Potensi Akademik dan TOEFL sebagai sarana bagi pegawai dalam peningkatan kompetensi diri, baik yang akan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggai maupun yang akan mengikuti pelatihan-pelatihan singkat yang diselenggarakan di dalam ataupun di luar negeri. Kegiatan Tes TOEFL dan TPA ini telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun selama dua hari pada...

Mamuju, (2/8). Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia BPK RI menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) yang diikuti sebanyak 34 pegawai. KTF bertujuan sebagai sarana membagi pengalaman dan ilmu pengetahuan pegawai BPK yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri kepada pegawai BPK lainnya. Pemateri KTF dibawakan dalam tiga sesi, dimana sesi pertama dibawakan...

Sidang Tipikor Kasus Penyalahgunaan APBD Sulbar 2016: Rp 2,5 Juta Sebelum Kontrak

Realisasi Belanja Pemkab Pasangkayu Tahun 2017 Capai 96,62 Persen