PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 8

Pemkab Mateng Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024

SULBARONLINE.COM, Mateng – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menerima kunjungan secara resmi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rangka entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Berita selengkapnya. . .

Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar, Salim S. Mengga Bertemu Kepala BPK

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar Salim S. Mengga memimpin entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, Kamis 10 April 2025. Agenda ini terkait pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun anggaran 2024. Berita selengkapnya. . .

28 ASN Pemprov Sulbar Hanya Dimutasi Usai Terlibat Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

TRIBUN - SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 28 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat dalam perjalanan dinas fiktif telah dimutasi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir usai mengungkap indikasi perjalanan dinas fiktif yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Berita selengkapnya. . .

Dana Penyertaan Modal Bumdes Desa Dungkait Tapalang Barat Mamuju Raib Dipakai Bisnis Online

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dana penyertaan modal Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) senilai Rp 40 juta raib ditangan Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bernama Bakri. Uang puluhan juta itu diduga raib karena tertipu bisnis online bermodus jual beli barang atau investasi. Berita selengkapnya. . .

Kasus Dugaan Korupsi RSUD Majene Masih Tunggu Audit BPK, Kapan Penetapan Tersangka?

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. Meski sudah memasuki tahap penyidikan sejak Juni 2024, penetapan tersangka dalam kasus ini belum dilakukan karena masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Berita selengkapnya. . .

Wagub Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024

SULBARONLINE.COM, Mamuju – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Barat , Salim S Mengga memimpin entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar 2024, Kamis, 10 April 2025. Berita selengkapnya. . .

BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat dan Pemprov Sulbar Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2024

Mamuju,(10/04)- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Entry meeting dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, Kabid Pemeriksaan BPK...

Wagub Sulbar Minta OPD Tertibkan Pencatatan Aset, Jika Melanggar Hukum Polisi Bertindak

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Guna menghadirkan penataan dan pencatatan aset daerah yang lebih baik, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menggelar rapat bersama sejumlah OPD, Rabu 9 April 2025. Dalam rapat tersebut, Salim menekankan pentingnya pertanggungjawaban aset daerah oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulbar. Ia meminta semua aset daerah didata dengan benar. Berita selengkapnya. . .

BPK Sulbar Gelar Halalbihalal dan Silaturahmi Virtual Bersama Pimpinan BPK RI

Mamuju,(09/04)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara Halalbihalal yang dirangkaikan dengan kegiatan Halalbihalal BPK RI secara daring bersama seluruh jajaran Pimpinan BPK RI. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua serta para Anggota BPK RI selaku pimpinan lembaga. Dari Sulawesi...

BPK Temukan Aset Pemprov Sulbar Tidak Sesuai dengan Kondisi di Lapangan

MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar ungkap buruknya pengelolaan aset di Pemprov Sulbar selama ini. Salah satu temuan BPK dalam laporan keuangan adalah adanya ketidaksesuaian antara aset di lapangan dengan laporan keuangan yang disajikan Pemprov Sulbar. Berita selengkapnya. . .

PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2024 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN DI SULAWESI BARAT

Rabu (26/03) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2024 Entitas Pemeriksaan (Pemerintah Provinsi/Kabupaten) Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun LKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, dan...

BPK Sulbar Terima LKPD Unaudited TA 2024 dari Lima Pemerintah Daerah

Mamuju, (26/03) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2024 dari lima entitas pemeriksaan di wilayah Sulawesi Barat pada Rabu (26/03). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan pemerintah daerah...

Mobil Dinas Pemprov yang Raib Bertambah Jadi 38 Unit, Wagub Sulbar: Kita akan Terus Kejar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Aset berupa mobil dinas milik Pemprov Sulbar masih banyak yang tak diketahui keberadaannya. Rupanya mobil dinas milik Pemprov Sulbar yang masih dicari itu bertambah dari 24 unit menjadi 38 unit. Angka tersebut sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Berita selengkapnya. . .

Randis Pemprov Sulbar Tak Diketahui Rimbanya Sudah 38 Unit, Wagub Salim: Wajib Dikembalikan!

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Sulbar diketahui rimbanya bertambah menjadi 38 unit. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyampaikan ada 24 unit. Berita selengkapnya. . .

ASN Pemkab Mamasa Belum Terima THR, Kepala BPKAD: Dalam Proses, Kita Belum Pastikan Waktunya

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum jelas. Saat ini pihak badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa masih dalam proses perhitungan. Berita selengkapnya. . .

Kejari Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Polman

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulbar, dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polman. Berita selengkapnya. . .

Perubahan Layanan Pengelolaan Informasi Publik BPK Sulbar

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik, kami informasikan bahwa terhitung mulai Maret 2025, semua layanan informasi publik yang meliputi permintaan informasi, keberatan atas informasi, dan pengaduan masyarakat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan dilaksanakan hanya melalui laman resmi: https://sulbar-ppid.bpk.go.id Kami menghimbau seluruh Stakeholder BPK...

Kejari Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Polman, Mulai Anggaran UP Hingga Perjalanan Dinas Fiktif

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Sulbar, memanggil tiga pejabat di lingkup Pemkab Polman. Ketiganya bakal dimintai klarifikasi terkait dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Polman. Ketiga pejabat tersebut adalah Plt Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pemkab Polman tahun 2025 Andi Iskandar, mantan Plt Kabag Umum tahun 2024 Jarsat Alam Maulana, serta mantan Kabag Umum tahun 2022, Andi Rajab. Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : PMII Majene Desak Kejati Sulbar Usut Tuntas Dugaan Korupsi APBD: Tuntaskan Mafia Anggaran

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Majene mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat untuk segera menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.
Free WordPress Themes, Free Android Games