Mamuju (11-14) – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, melaksanakan diskusi internal bersama Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 pada Kamis, 14 November 2024. Diskusi ini berfokus pada temuan pemeriksaan serta evalusi pemeriksaan kepatuhan terkait pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 pada periode tahun anggaran 2023 sampai dengan  semester I...

Staf Bagian Data pengelolaan pupuk bersubsidi, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTHP) Mamuju, Muhammad Arifin mengaku belum mendapat laporan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di kecamatan Kalukku. Langkah penindakan masih sulit sebab komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) di Kabupaten Mamuju masih belum ada. Satuan KPPP ada di pemprov sulbar di dinas ketahanan pangan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menarik minat para investor berbondong-bondong ke Sulawesi Barat (Sulbar) adalah pengembangan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur maka minat investor juga akan meningkat.

Sejumlah kegiatan dilaksanakan Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin bersama PJ Ketua TPP PKK Sulbar, Sofha Marwah Bahtiar pada kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, Senin 11 November 2024.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelontorkan anggaran sebesar Rp 23 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Setelah memegang Kursi Ketua DPRD Sulbar, Partai Golkar kembali menunjukkan dominasinya pada penyusunan komisi sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulbar.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar hadir langsung dan menjadi saksi penting dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kejaksaan Tinggi Sulbar pada Jumat, (1/11/24) di Graha Sandeq Gubernur.

Sudah dua ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Stadion Manakarra Mamuju, masing-masing MH Kepala Cabang CV Mulya Karya Persada dan MR sebagai kontraktor. Namun hingga kini Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Barat belum merilis hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dalam proyek yang menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp9,3 miliar tersebut.

Untuk memenuhi kecukupan sumber  protein warga Sulawesi Barat, Pemprov melalukan tebar bibir ikan nila di sejumlah wilayah di Bumi Malaqbi. Tidak tanggung kurang lebih 200 ribuan bibit ikan nila ditebar oleh Pemprov Sulbar, di swakelolakan bersama Pemuda Pelopor Kemandirian Pangan Sulbar, dan target wilayah yang telah dibagikan ke Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sedang mendalami indikasi dugaan korupsi pengelolaan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa tahun anggaran 2021 dan 2023.

Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa, melaporkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar). Laporan tersebut, buntut penangelolaan keuangan di Kabupaten Mamasa yang carut-marut, hingga terjadi tunggakan di mana-mana.

Matriks Perbandingan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Selasa, 5 November 2024.

Pjs Bupati Majene Habibie Azis mengatakan, hasil dari rapat koordinasi ini baik Pjs kepala desa maupun mantan kepala desa untuk berkonsolidasi terkait penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan inspektorat. hingga dua pekan kedepan, karena batas penyelesaian yang diberikan oleh Polda Sulbar hingga november dalam bentuk penyelesaian administratif maupun penhembalian uang. Sekretaris Inspektorat kabupaten Majene...

Mamuju, (10/11) – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, BPK Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan upacara bendera di lapangan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Minggu 10 November 2024. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat  Muhammad Ali Porseni Baso sebagai Inspektur Upacara, dengan Fadillah Faharuddin sebagai Komandan...

Jakarta (6/11) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengelola Implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2024 yang digelar pada Rabu, 6 November 2024. Acara ini dilaksanakan di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja BPK Se-Indonesia.

Pembayaran gaji PPPK ini bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Spesific Grant (SG) Khusus. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Kasman Kabil menjelaskan anggaran yang dipersiapkan untuk penggajian PPPK bersumber dari DAU Khusus. Penerimaan DAU terbagi dua yakni DAU Block Grant (BG) yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada DAU SG anggaran pemerintah pusat...

Belanja Jasa non kapitasi yang belum dibayarkan yakni makan minum pasien, rawat inap, persalinan dan rujukan selama tiga bulan yakni mulai dari september hingga november 2023. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman Muhammad Nawir menjelaskan belum dibayarkan karena pemakaian bendahara dinas kesehatan. Di bagian keuangan sudah dibayarkan tinggal di dinas kesehatan. masalah nya dan...

Inspektur Inspektorat Polman Ahmad Saifuddin menyampaikan, pemeriksaan terkait dana desa kedepan bukan lagi Diskrimsus Polda tapia akan langsung diperiksa dibawah Koordinasi Kabupaten yang melaporkan langsung ke Kaporli

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kabupaten Majene Kasman Kabil menyebutkan RAPBD 2025 diproyeksi sebesar Rp900 miliar lebih. Paling lambat 30 Novembersudah harus disepakati. Jika tidak disepakati maka APBD 2025 akan menggunakan lagi Peraturan Bupati (Perbup) bukan Perda, seperti APBD Perubahan tahun 2024. Untuk saat ini utang yang masih tersisa sekitar Rp 10 miliar. Utang...