PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 18

Memperingati HUT ke-78, BPK Sulawesi Barat Gelar Kegiatan Edukasi dan Donor Darah

Mamuju, 13 /01/2025 – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan dua kegiatan utama, yaitu BPK Mengajar dan BPK Melayani, yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, I Putu Wisudhantara, yang dalam...

KAMRI Minta BPK DAK Sanitasi 2024 Jadikan Sampel Pemeriksaan

MAJENE- Cair 100% pembangunan tangki septik individu atau MCK individu belum tuntas dikerjakan hingga tuai sorotan, Jumat 10/1/2025. Diketahui, pekerjaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-D) menelan anggaran 7 Milyar bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2024. Berita selengkapnya. . .

[HAK JAWAB] Angkat Bicara, Hamzary Jelaskan Dugaan Proyek Fiktif Di Desa Pamboborang

MAJENE- Dugaan korupsi terkait proyek fiktif Anggaran Dana Desa di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Sulawesi Barat, kini ditanggapi Hamzary, Pj Kepala Desa (Kades) Pamboborang. Klarifikasi dirinya disampaikan langsung melalui via telepon Whats App dan menilai sejumlah informasi diberitakan beberapa waktu lalu, Jumat 10/1/2025. Berita selengkapnya. . .

Kejari Majene Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan MCK Rp7 Miliar di PUPR Majene

MAJENE – Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) mendesak Kejaksaan Negeri Majene mengusut dugaan korupsi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Tangki Septik Individu Pedesaan senilai Rp7 Miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene 2024. Berita selengkapnya. . .

Pemprov Sulbar Beri Diskon Pajak Kendaraan 13,94 Persen, Bebas Denda hingga 31 Maret 2025

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Berita selengkapnya. . .

Kas Pemkab Polman Sekarat, Rp 15 Miliar SP2D 2024 Gagal Cair, Termasuk Gaji PTT

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Badan Keuangan Pemkab Polewali Mandar (Polman) mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang gagal dicairkan tahun 2024 nilainya mencapai Rp 15 miliar. Penyebabnya, dana pada kas daerah tersisa Rp 200 juta, sementara kewajiban yang harus dipenuhi mencapai Rp 15 miliar. Berita selengkapnya. . .

BPK PERWAKILAN SULBAR GELAR KEGIATAN “BPK MENYAPA” DENGAN KERJA BAKTI DI MAMUJU

Mamuju,(10/01) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan bertajuk BPK Menyapa. Salah satu agenda utamanya adalah kerja bakti Jumat Bersih yang berlangsung di sepanjang Jalan Arteri, Mamuju, Jumat 10 januari 2025. Kegiatan ini...

Gaji Tenaga Honorer RSUD Regional Sulbar Telat Dibayar, Ini Penjelasan Direktur RSUD

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Direktur RSUD Sulawesi Barat (Sulbar), dr Marintani Erna Dochri, memberikan penjelasan terkait keluhan tenaga honorer yang gajinya belum dibayarkan pada Desember 2024.   Keluhan ini muncul dari berbagai tenaga kontrak di RSUD Sulbar, termasuk tenaga keamanan (satpam), sopir ambulans, tenaga medis, dan honorer lainnya.  Berita selengkapnya. . .

Terima LHP Terkait Penanganan Kebencanaan, PJ Bahtiar Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

SULBARONLINE.COM, Mamuju – PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga Triwulan III 2024. Berita selengkapnya. . .

PENYERAHAN LHP KINERJA ATAS PENANGGULANGAN BENCANA PADA PROV. SULBAR, ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARANN JKN PADA PEMKAB MAMUJU, DAN PENGELOLAAN APBD PADA PEMKAB MAJENE                                                                    

kamis (09/01) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas 1) upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Prov. Sulbar; 2) pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kab. Mamuju;...

BPK Perwakilan Sulawesi Barat Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja kepada Pemerintah Daerah

Mamuju, (09/01) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten dan Pj. Gubernur/Bupati atau perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene. Acara ini berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat dan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi...

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemilu dan Belanja Daerah

Mamuju, 8 Januari 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 periode tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (Satker KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil...

PENYERAHAN LHP KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILU PADA SATKER KPU PROV. SULBAR DAN LHP KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH PADA KAB. POLMAN DAN MAMASA TA 2024                                                                    

Rabu (08/01) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan keuangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 periode tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemiluhan Umum (Satker KPU) Prov. Sulawesi Barat dan PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun...

Kejari Majene Diminta Periksa Seluruh PJ Kades Imbas Dugaan Proyek Fiktif di Desa Pamboborang

MAJENE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene diminta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penjabat (PJ) Kepala Desa di Kabupaten Majene. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Rahman, kepada sejumlah wartawan, Selasa 7 Januari 2025. Berita selengkapnya. . .

Tak Layak Pakai, Kapal Nelayan Bantuan DKP Majene Dijual ‘Makelar’

MAJENE – Bantuan kapal nelayan yang disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene menuai polemik.  Pasalnya, sejumlah kapal tersebut dinilai tidak layak pakai, sehingga para penerima manfaat enggan memanfaatkannya. Berita selengkapnya. . .

Anggaran Habis, Dana Operasional Kepala Lingkungan se-Majene Rp120 Juta Tidak Cair

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Sejumlah Kepala Lingkungan (Kaling) di Kabupaten Majene mengeluh dana insentif pengganti transportasi tahun 2023 belum cair. Hingga awal Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Majene melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) belum menyalurkan dana yang menjadi hak mereka. Berita selengkapnya. . .

Target PAD Kabupaten Majene Tahun 2024 Tidak Tercapai

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE  – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene Tahun 2024 tidak tercapai. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Djazuli Muchtar target pendapatan dalam setahun itu sebesar Rp 21 miliar. Berita selengkapnya. . .

Lima Kepala OPD Diisi Plt, Pemkab Majene Belum Lakukan Lelang Jabatan

MAJENE, RADAR SULBAR — Lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) lingkup Pemkab Majene sedang lowong. Para pejabat definitif sebelumnya sudah memasuki masa pensiun dan ada berpindah jabatan ke Pemprov. Berita selengkapnya. . .

Polman Terima Dana Desa 2025 Rp 134 Miliar, Terbanyak Desa Batetangnga

POLEWALI RADAR SULBAR — Kabupaten Polewali Mandar menerima Dana Desa 2025 sebesar Rp134.729.952.000 dari pemerintah pusat. Dana desa ini diperuntukkan untuk 144 desa se Kabupaten Polman. Dari total dana desa sebesar Rp 134.729.952.00 ini terdiri dari alokasi dasar sebesar Rp 88.899.757.000, alokasi formula Rp 40.369.779.000, alokasi afirmasi Rp 910.640.000 dan alokasi kinerja Rp 4.549.776.000. Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games