TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakhrulloh, membantah klaim bahwa pemecatan 41 Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) disebabkan oleh regulasi dari BKN.  Berita selengkapnya. . .

Mamuju, Sulbarkita.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bakal mencarikan pekerjaan baru bagi 41 sekuriti yang terdampak penghapusan tenaga honorer. Hal itu disampaikan Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, dalam siaran persnya, Rabu, 5 Februari 2025. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berencana merumahkan sementara para sekuriti yang bekerja di lingkungan perkantoran mereka. Keputusan ini diambil karena adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 Ayat 3, yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Berita selengkapnya. . .

SULBARONLINE.COM, Mamuju – Rencana sekuriti Pemprov Sulbar akan rumahkan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 65 ayat 3. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita selengkapnya. . .

POLMAN, RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) siapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Anggaran ini untuk pembangunan Puskesmas Batupanga di Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo. Rencananya Puskesmas Batupangan akan di relokasi ke tempat yang baru karena lokasi saat ini di Jalan Bendungan Sekka Sekka sudah sempit. Sehingga di relokasi ke tempat yang baru. Berita selengkapnya....

POLMAN, RADAR SULBAR — Bagian Umum Sekertariat Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar siapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk pengadaan mobiler rumah jabatan (Rujab) Bupati Polewali Mandar tahun 2025. Berita selengkapnya. . .

Matriks-Perbandingan-Perbup-Majene-Nomor-6-Tahun-2023-dan-Perbup-Majene-Nomor-5-Tahun-2024Download

Akibat BPJS dan Siltap aparat desa yang tak dibayarkan selama sembilan bulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu melakukan demo dan menduduki Kantor Bupati Mamasa, Rabu 22 Januari 2025.

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Jaringan Utilitas.Kesepakatan ini tercapai dalam rapat paripurna DPRD Sulbar di gedung DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (30/1/2025). 

Proyek pengerjaan jalan lintas kabupaten senilai Rp15 miliar di Desa Kalapa Dua, Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar, yang dikerjakan oleh PT Wira Karsa menuai kontroversi. Sabtu, (25/1/25).

MAJENE- Wakil Ketua DPRD Majene, H. Abdul Wahab minta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melunasi hutang milik Pemkab Majene di tahun 2025. Hal itu, disampaikan dirinya saat menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Majene beberapa bulan lalu. Berita selengkapnya. . .

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga triwulan III 2024.

Badan Keuangan Pemkab Polewali Mandar (Polman) mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang gagal dicairkan tahun 2024 nilainya mencapai Rp 15 miliar. Penyebabnya, dana pada kas daerah tersisa Rp 200 juta, sementara kewajiban yang harus dipenuhi mencapai Rp 15 miliar.

Dana hibah partai politik (parpol) triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tidak terbayarkan. Pengurus parpol kemudian mendatangi kantor Bupati Polman mendesak haknya diselesaikan, Senin 6 Januari 2025.

Surakarta, Jumat (31/01), Anggota VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, MAP, CIISA, ChFA, memberikan paparannya tentang Peran RS Pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pasien JKN pada acara Seminar Asosiasi Rumah Sakit Kemenkes Indonesia (ARSKI) di Surakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS; Dirjen Farmasi dan Alat...

Polres Polewali Mandar (Polman) memeriksa enam orang saksi dugaan penipuan dan penggelapan di bagian umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, Kamis (16/1/2025).

 Dalam rapat kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu, bersama bagian perekonomian Pemerintah Daerah, pada Jumat (17/1/2025), salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Muhammad Dasri mengajukan pertanyaan kritis kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Jaringan Utilitas. Berita selengkapnya. . .

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) atropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, terus bergulir di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mamuju.