(Catatan Berita) : Dinas Perkim Sulbar Lakukan Percepatan Proses Hibah Tanah Dan Rumah Serta PSU Ke Pemkab Majene
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar), Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan, Asrul melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, konsolidasi terkait...
(Catatan Berita) : Karo Umum Sulbar Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2023
Kepala Biro Umum (Karo Umum) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Anshar Malle menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024, secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 19 Februari 2024.
Disdik Susun Program Jam Belajar Masyarakat, Warga Sulbar Belajar Mulai Pukul 18.00 WITA
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -- Pemprov Sulbar melalui Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat mencanangkan program Jam Belajar Masyarakat, untuk mendorong minat belajar masyarakat Sulbar, demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar. Berita selengkapnya. . .
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 4 Ayat (4) menyatakan bahwa Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Kadisbud Sulbar Tindaklanjuti Temuan BPK
Majene – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat, Dr.H.Mithhar Thala Ali, memimpin rapat guna menindaklanjuti hasil temuan penggunaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagaimana penekanan Pj gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrolla terkait tindak-lanjut temuan BPK yang dilaksanakan di ruang rapat Disdikbud Sulbar, Jum’at 23/2/2024. Berita selengkapnya. . .
Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2023 & Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024
Mamuju, (19/02) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024 se-Provinsi Sulawesi Barat secara serentak pada Senin, 19 Februari 2024. Pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan kegiatan Entry Meeting yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti...
Pemeriksaan Kinerja adalah?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan ata pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penurunan Stunting
Pemeriksaan Keuangan adalah?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
Buku Profil BPK Perwakilan Sulbar 2023
Buku profil BPK Perwakilan Sulbar merupakan salah satu produk publikasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang memuat kegiatan-kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat selama satu tahun anggaran yang ditujukan sebagai sarana untuk mensosialisasikan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Stakeholder dan Masyarakat pada umumnya.info selengkapnya klik link berikut:https://tinyurl.com/buku-profil-pdf atau
https://bit.ly/bukuprofilBPKsulbar2023
Transformasi Digital, Pemeriksaan BPK Didukung Teknologi Informasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memacu proses transformasi digital. Saat ini, seluruh proses bisnis BPK, khususnya pemeriksaan, telah dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan konsisten.
Transformasi digital ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mana salah satu poinnya adalah mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan. Berita selengkapnya. . .
Jenis-jenis Pemeriksaan BPK
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Biayai Program Kerja, Pemkab Polman Pinjam ke Bank
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Demi membiayai program kerja, Pemkab Polman meminjam dana ke Bank Sulselbar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua belah pihak di ruang pola kantor Bupati Polman, Rabu 31 Januari 2024. Berita selengkapnya. . .
DPRD Desak Pemkab Majene Bayarkan TPP ASN 100 Persen Tanpa Potongan
MAJENE – DPRD Kabupaten Majene mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar membayarkan 100 persen tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Majene. Berita selengkapnya. . .
Inspektorat Sulbar Warning OPD: Temuan BPK Masuk Rana Hukum Jika Tak Selesai dalam 60 Hari
MAMUJU, RADAR SULBAR — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar wajib menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bukan hanya tunjangan kinerja yang bakal tertunda sebagaimana penegasan PJ.Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh. Bahkan OPD bisa berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : DPRD dan Pemprov Sulbar Setujui Ranperda PPLH 2023-2053 dan Trantibum Linmas Menjadi Perda
MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dan Pemprov Sulbar sepakati
bersama dua rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), Rabu (24/1/2024). Dua ranperda tersebut yakni Ranperda tentang rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Sulbar tahun 2023-2053 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengendalian Masyarakat (Trantibum Linmas).
(Catatan Berita) : Data BKKBN Keluarga Berisiko Stunting di Sulbar Menurun dari 101.638 Jadi 91.887
MAMUJU - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat, angka keluarga berisiko stunting di Sulbar menurun. Pada tahun 2022 angka keluarga berisiko stunting di Sulbar sebanyak 101.638 keluarga. Sementara pada tahun 2023 menurun jadi 91.887 keluarga.
Kriteria dalam Pemeriksaan LKPD?
Dalam pemeriksaan atas LKPD yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dilakukan dengan memperhatika kriteria sebagai berikut:
Kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
Kecukupan Pengungkapan;
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Mogok Kerja, 5 Bulan Insentif Dokter di Mamasa Tidak Bayarkan, Klaim BPJS 14 Bulan Tidak Diterima
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 8 dokter di RSUD Kondosapata dan 17 dokter puskesmas di Kabupaten Mamasa, Sulbar, menyatakan mogok kerja. Berita selengkapnya. . .
PERSIAPAN PEMERIKSAAN LKPD TA 2023
Mamuju, (29/01) – Dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2023 bagi pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat....