Curhat PPPK Guru dan Nakes di Polman, Belum Terima Notifikasi Gaji Selama 3 Bula Terakhir
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pengangkatan 2024 curhat soal gajinya tiga bulan terakhir belum dibayarkan sampai Rabu (5/6/2024). Berita selengkapnya. . .
Ajukan Pembatalan SK, Ardi Trisandi Soroti Pelanggaran dalam Pembentukan Panwaslu Pasangkayu
Mamuju, Katinting.com – Ardi Trisandi mengajukan surat permohonan peninjauan kembali atau pembatalan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Panwaslu Kecamatan di Pasangkayu. Rabu (5/6)
Mantan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ini, menuduh adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dinilai cacat administrasi dan hukum. Berita selengkapnya. . .
Laporan BPK: BP Tapera Belum Balikin Rp 567 M ke Pensiunan PNS di 2020-2021
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Pasangkayu Raih Predikat WTP ke-9 Kali, Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Baik & Transparan
TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu kembali menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Mamuju Kembali Raih WTP dari BPK
MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023.
Capaian ini, sekaligus menjadi ke tiga kali berturut-turut pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi Sebagai bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017. Berita selengkapnya. . .
Pemeriksa Keuangan Ada Temuan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Segera Panggil yang Terkait
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Temuan tersebut terkait adanya pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan. Berita selengkapnya. . .
PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU, POLEWALI MANDAR, MAJENE, PASANGKAYU, DAN MAMUJU TENGAH
Mamuju (03/06)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan...
BPK SULBAR SERAHKAN LHP LKPD DAN IHPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023
Mamuju (03/06) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Pemerintah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 dan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat di kantor sementara DPRD Sulawesi Barat Pada senin, 3 Juni 2024.
Kegiatan tersebut diawali pembukaan oleh Ketua...
BPK Temukan Kelebihan Bayar Gaji dan TPP Pegawai Rp 276 Juta di LKPD Pemprov Sulbar 2023
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Hal itu disampaikan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan BPK RI Dwi Sabardiana saat sambutan di rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Daerah Pemprov Sulbar tahun anggaran 2023, Senin (3/6/2024). Berita selengkapnya. . .
PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU, POLEWALI MANDAR, MAJENE, PASANGKAYU, DAN MAMUJU TENGAH
Senin (03/06) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 pada Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju tengah Tengah di auditorium Lantai 3 Kantor BPK Sulbar.
Selengkapnya...
PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023 PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Mamuju – Humas dan TU Perwakilan
Senin (06/03) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2023 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Selengkapnya...
BPK di Periksa oleh siapa?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan olah akuntan publik.
Terkait Dugaan Penyalagunaan Program Pengadaan Meteran Air & Pipanisasi di UPTD Air Bersih, Aktivis Minta BPKP & BPK RI Segera Serahkan Hasil Auditnya
Mamuju Tengah, Katinting.com – Kasus dugaan penyalagunaan pengadaan meteran air dan pipa di UPTD Air Bersih Mamuju Tengah, yang saat ini dalam penanganan Satreskrimsus Polres Mamuju Tengah, menunggu laporan BPKP & BPK RI. Berita selengkapnya. . .
Atasi Defisit, Bahtiar Perintahkan Pemkab Polman Double Refocusing
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis 30 Mei 2024. Berita selengkapnya. . .
Prevalensi Stunting di Mamuju Menurun, Tapi Masih Perlu Perhatian
MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Meski terjadi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju, namun dirasakan belum begitu optimal untuk segera keluar dari persoalan tersebut.
Berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Namuju tercatat 33,84, telah menurun di tahun 2023 menjadi 32,78. Berita selengkapnya. . .
Dampak Mutasi OPD di Polman Bikin Repot Pansus Gali Data
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Seluruh OPD secara bergiliran menghadiri panggilan Pansus DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Mereka hadir membawa dokumen di ruang aspirasi kantor legislator, Sabtu 25 Mei 2024. Berita selengkapnya. . .
MATRIKS Perbandingan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah...
Matriks Perbandingan Perbub Mamasa nomor 5 Tahun 2021 atas perubahan Perbub Mamasa Nomor 19 Tahun 2021
(Catatan Berita) : KPU Resmi Tetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju Hasil Pemilu 2024
KPU Mamuju resmi menetapkan 30 Anggota DPRD Mamuju hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (02/5/2024) malam. Keputusan KPU Kabupaten Mamuju itu dibacakan Ketua KPU Mamuju, Indo Upe, melalui Surat Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Hasil Perolehan Partai Politik dan Nomor 507 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam Pemilu...
(Catatan Berita) : Dicopot Tahun Lalu, Randis Eks Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Tak Kunjung Dikembalikan
Kendaraan Dinas (Randis) eks Ketua DPRD Mamuju, Azwar Anshari Hasbi berjenis Toyota Fortuner dan mobil mantan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi jenis Toyota Camry, tak kunjung dikembalikan dan masih dalam penguasaan pribadi. Padahal Keduanya kini tidak lagi menjabat dengan kasus berbeda. Azwar Anshari Habsi dicopot dari ketua DPRD Mamuju, sejak 18 September 2023 lalu.
Hasil Pemeriksaan ?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.