Terkendala Aturan Pemprov Sulbar Terpaksa Berhentikan 41 Sekuriti Solusinya Dialihkan ke Outsourcing
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Mirwan menjelaskan sekaitan dengan rencana pemberhentian 41 petugas sekuriti di lingkup Pemprov Sulawesi barat. Berita selengkapnya. . .
Januari 2025, Angka Stunting di Mamuju Tembus 4.622 Kasus, Kategori Mengkhawatirkan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, merilis angkat stunting per Januari 2025. Dari 15.276 balita diukur, sebanyak 4.622 anak divonis stunting. Berita selengkapnya. . .
Kepala Daerah Terpilih Dilarang Rekrut Staf Khusus dan Honorer, Ancaman Sanksi Bagi yang Melanggar
MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengeluarkan peringatan keras bagi kepala daerah terpilih yang baru saja meraih kursi pemerintahan.
Prof. Zudan menegaskan larangan tegas terhadap pengangkatan pegawai baru, khususnya pegawai honorer, tanpa melalui jalur yang sah, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berita selengkapnya. . .
Pemkab Polman Alokasikan Rp2,6 Miliar untuk Mobiler Kantor dan Rujab Bupati Baru
POLMAN – Sebagai bagian dari persiapan menyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Polman yang baru, Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk pengadaan mobiler, termasuk meja dan kursi, yang akan ditempatkan di Rumah Jabatan (Rujab) serta Kantor Bupati Polman. Berita selengkapnya. . .
Pemprov Sulbar Alihkan 41 Sekuriti ke Outsourcing Sesuai Aturan ASN Baru
MAMUJU – Kebijakan baru terkait aparatur sipil negara (ASN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membuat sejumlah petugas sekuriti terpaksa berhenti bekerja.
Sebanyak 41 orang sekuriti yang selama ini bertugas di lingkungan Pemprov Sulbar harus diberhentikan, seiring dengan diberlakukannya aturan yang mengharuskan perubahan dalam mekanisme pengangkatan pegawai di instansi pemerintah. Berita selengkapnya....
15 Dokter Kontrak di Majene Empat Bulan Tak Terima Gaji
MAJENE, RADAR SULBAR — Lima belas dokter kontrak di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Majene, belum menerima gaji sejak November 2024 hingga Februari 2025.
“Betul, gaji dokter kontrak Kabupaten Majene belum dibayarkan sejak bulan November 2024 hingga Februari 2025 ini,” ujar salah seorang dokter yang enggan disebutkan namanya, Kamis 6 Februari 2025. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Polman Alokasikan Delapan Miliar Rupiah Untuk Tukin ASN
POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) siapkan anggaran Rp. 8 miliar untuk membayarkan tunjangan kinerja (Tukin) sekira 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Polman Hamdani Hamdi mengatakan, pembayaran tunjangan kinerja ASN kemungkinan akan dibayarkan pekan depan atau minggu kedua Februari. Berita selengkapnya. . .
Tersangka Kasus Dana Covid-19, Tiga ASN Dinkes Polman Dinonaktifkan
POLMAN, RADAR SULBAR — Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi insentif dana covid-19 tahun 2020-2021. Berita selengkapnya. . .
Pemkab Polman Upayakan Percepat Pembayaran THR dan Gaji-13 Bagi Guru PAI
POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Guru Pendidikan Agama (PAI) desak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) segera bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun anggaran 2024. Guru PAI yang mengajar di sekolah naungan Pemkab Polman meminta THR dan gaji ke-13 dibayarkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Berita selengkapnya. . .
Dana Transfer ke Daerah Dipangkas Rp 50,59 Triliun
JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Tahun ini pemerintah benar-benar melakukan penghematan. Bahkan anggaran yang disalurkan ke daerah-daerah juga dipangkas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun. Berita selengkapnya. . .
Efisiensi APBN 2025, Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial di Sulawesi Barat Tetap Aman?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keuangan negara.
Namun, kebijakan ini tidak berarti memangkas anggaran yang telah dialokasikan, termasuk dana Transfer ke Daerah (TKD). Berita selengkapnya. . .
BPS Sulbar: Pertumbuhan Ekonomi Sulbar 2024 Melambat, Tumbuh 4,76 Persen Jauh di Bawah Nasional
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) merilis data pertumbuhan ekonomi daerah ini untuk triwulan IV 2024 di Aula BPS Sulbar, Jl Martadinata, Simboro, Mamuju, pada Rabu (5/2/2025). Berita selengkapnya. . .
41 Satpam Pemprov Sulbar Dirumahkan, Kepala BKN Tegaskan Tak Ada Aturan Seperti Itu
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakhrulloh, membantah klaim bahwa pemecatan 41 Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) disebabkan oleh regulasi dari BKN. Berita selengkapnya. . .
Honorer Dihapus, 41 Sekuriti Pemprov Sulbar Bakal Dicarikan Pekerjaan Baru
Mamuju, Sulbarkita.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bakal mencarikan pekerjaan baru bagi 41 sekuriti yang terdampak penghapusan tenaga honorer. Hal itu disampaikan Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, dalam siaran persnya, Rabu, 5 Februari 2025. Berita selengkapnya. . .
Puluhan Sekuriti Pemprov Sulbar Akan Dirumahkan, Ini Alasannya
MAMUJU, iNewsMamuju.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berencana merumahkan sementara para sekuriti yang bekerja di lingkungan perkantoran mereka.
Keputusan ini diambil karena adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 Ayat 3, yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Berita selengkapnya. . .
Taat Aturan, Karo Umum Tawarkan 3 Solusi Bagi Sekuriti yang Akan Dirumahkan
SULBARONLINE.COM, Mamuju – Rencana sekuriti Pemprov Sulbar akan rumahkan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 65 ayat 3.
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita selengkapnya. . .
Dinkes Polman Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Bangun Puskesmas Batupanga
POLMAN, RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) siapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Anggaran ini untuk pembangunan Puskesmas Batupanga di Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo. Rencananya Puskesmas Batupangan akan di relokasi ke tempat yang baru karena lokasi saat ini di Jalan Bendungan Sekka Sekka sudah sempit. Sehingga di relokasi ke tempat yang baru. Berita selengkapnya....
Pengadaan Mobiler Rujab Bupati Rp 2,6 Miliar
POLMAN, RADAR SULBAR — Bagian Umum Sekertariat Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar siapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk pengadaan mobiler rumah jabatan (Rujab) Bupati Polewali Mandar tahun 2025. Berita selengkapnya. . .
Matriks Perbandingan Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Atau Pihak...
Matriks-Perbandingan-Peraturan-Bupati-Majene-Nomor-6-Tahun-2023-Sebagaimana-Telah-Diubah-Dengan-Peraturan-Bupati-Majene-Nomor-5-Tahun-2024Download
(Catatan Berita) : BPJS Dan Siltap Aparat Desa Tak Dibayarkan, Massa Segel Dan Duduki Kantor Bupati Mamasa
Akibat BPJS dan Siltap aparat desa yang tak dibayarkan selama sembilan bulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu melakukan demo dan menduduki Kantor Bupati Mamasa, Rabu 22 Januari 2025.
