Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulbar Senilai Rp2 Miliar Dinilai BPK Pemborosan Belanja Pegawai
MAJENE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar menemukan adanya pemborosan belanja pegawai Pemprov Sulbar senilai Rp2 miliar atas honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Temuan itu tercatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor : 08.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan...
Anggaran Mencekik, Pemkab Mamuju Batalkan Penerimaan PPPK Tahap Dua
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju membatalkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua tahun ini.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, karena keterbatasan anggaran daerah (APBD) meski kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah Mamuju masih dibutuhkan. Berita selengkapnya. . .
Mamasa, Tunjangan Guru Diselewengkan Oknum Dinas Pendidikan
SKOR News, Mamasa || Sulbar - Ribuan Guru Sekolah Dasar penerima (TPG dan TKG) Kab. Mamasa, TA. 2024 dikurangi tunjangannya, Puluhan Guru penerima melebihi jumlah seharusnya dan Ratusan Guru penerima tidak berhak menerima tunjangan.
Diketahui, Penerima serta besaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) jenjang Sekolah Dasar telah ditetapkan dalam SK Menteri Pendidikan dan...
Prof Zudan Ungkap Alasan BKN Tak Terbitkan Pertek Usulan Pelantikan JPT Eselon II Pemprov Sulbar
TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh memberi jawaban, atas kekecewaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terkait tak diprosesnya persetujuan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar oleh BKN.
Prof Zudan yang juga mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat mengatakan, BKN tak memproses persetujuan teknis (pertek) usulan pelantikan pejabat tinggi pratama, atau eselon II di Sulbar, karena eks...
Gaji ke-13 ASN Guru Tak Dibayar Pemda, Kadis Pendidikan Mamasa Bilang Begini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, meminta para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersabar menunggu pembayaran gaji ke-13 yang hingga akhir Juni 2025 belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 ASN, termasuk guru dan tenaga kesehatan, biasanya sudah dibayarkan pada awal Juni. Berita selengkapnya. . .
Gaji ke-13 ASN di Pemkab Mamasa Belum Terbayarkan hingga Akhir Juni 2025
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), hingga akhir Juni 2025 belum terbayarkan.
Hal ini dijelaskan oleh salah satu guru di Mamasa, Rimawati, kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (30/6/2025). Berita selengkapnya. . .
Pemprov Sulbar Distribusikan 1.870 Ekor Kambing ke Kabupaten
POLMAN, RADAR SULBAR–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Dinas TPHP) Sulawesi Barat mulai mendistribusikan ternak kambing untuk 5 Kabupaten Se Sulbar.
Adapun jumlah ternak kambing yang rencana akan didistribusikan Pemprov Sulbar, sebanyak 1.870 ekor, terdiri dari 1.700 ekor betina dan 170 ekor jantan, dimana kelompok penerima berjumlah 95 kelompok tani/ternak. Berita selengkapnya. . .
Pemprov Sulbar Bentuk Koperasi untuk ASN, Kelola Mini Market hingga Klinik
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat resmi membentuk Koperasi "Panca Daya" bagi aparatur sipil negara (ASN).
Koperasi ini nantinya akan bergerak pada tiga unit usaha, yaitu simpan pinjam, mini market, dan klinik kesehatan. Berita selengkapnya. . .
Kejati Sulbar Periksa Sekda Mamasa,Kadis Perkim & Kepala Inspektorat Terkait APBD 2023
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), periksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa, Muhammad Syukur.
Selain itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Labora dan Kepala Inspektorat Mamasa Yohanis, juga turut dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Sulbar. Berita selengkapnya. . .
Dana Desa Majene Capai Rp52,65 Miliar, BPKP Ingatkan Risiko Korupsi dan BUMDes Merugi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp52,65 miliar untuk tahun anggaran 2025.
Dana tersebut dialokasikan untuk 62 desa dan diharapkan dapat mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Dorong Transparansi Badan Publik, KI Sulbar Bentuk PPID Hingga Tingkat Desa
Pemerintahan yang transparan merupakan salah satu visi -misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. Olehnya Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Pemprov Sulbar mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga tingkat desa.
(Catatan Berita) : Bupati Pasangkayu, Uji Kompetensi JPT Pratama untuk Pastikan Pejabat yang Tepat di Tempat yang Tepat
Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, secara resmi membuka pelaksanaan Uji Kompetensi (Job Fit) dan Evaluasi Kinerja bagi 26 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini digelar di Pusat Penilaian (Assessment Centre) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, mulai 9 hingga 11 Juni 2025.
BPK Temukan Pengelolaan Retribusi GOR dan Stadion di Majene Tak Sesuai Ketentuan
MAJENE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan retribusi Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene. Berita selengkapnya. . .
BPK Temukan Ketekoran Kas Rp1,36 Miliar di Setda Polman
POLMAN, RADAR SULBAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kas fisik dan kas yang tercatat dalam pembukuan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Nilai ketekoran kas tersebut mencapai Rp1,36 miliar.
Temuan ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terbaru. Ketekoran kas semacam ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan pencatatan, kehilangan uang, atau...