Senin (03/06) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 pada Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju tengah Tengah di auditorium Lantai 3 Kantor BPK Sulbar. Selengkapnya...

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan Senin (06/03) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2023 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Selengkapnya...

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan olah akuntan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.