Bisnis.com, INDRAMAYU - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif. Hal tersebut disampaikan Arief untuk merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perjalanan dinas fiktif senilai Rp5,03 miliar. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pembukaan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, Senin (10/6/2024). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM MAMUJU - Pemprov Sulbar mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun 2023. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar tidak kooperatif dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi I DPRD Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak lagi menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, dari berbagai kementerian dan lembaga sepanjang tahun 2023. Penyimpangan disebutkan mencapai angka Rp39,26 miliar. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Pemprov Sulbar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar dalam rapat paripurna yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (10/6/2024). Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, RADAR SULBAR –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin turut hadir pada Paripurna DPRD Sulbar membahas Penyampaian Komisi tentang LHP-BPB terhadap LKPD 2023. Setelah mendengar beberapa pandangan Komisi DPRD Sulbar, Bahtiar menekankan pada satu poin terkait pengelolaan aset. Hal ini juga menjadi catatan BPK dalam LHP yang diterima belum lama ini. Berita Selengkapnya. . .

MAMUJU, RADAR SULBAR — Sejumlah paket pekerjaan infrastruktur menjadi temuan BPK dalam LHP BPK terhadap LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi atensi sejumlah Komisi-Komisi DPRD Sulbar. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, dari sejumlah rekomendasi yang disampaikan, ia menyinggung perusahaan jasa konstruksi yang masuk dalam catatan LHP BPK. Berita selengkapnya. . .

Mamuju, 8enam.com.-Bahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat gelar Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah Pemprov Sulbar, Rabu (5/6/2024). Berita selengkapnya. . .

Mamuju,  Katinting.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulbar, Rabu, (5/6). Rapat tersebut membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU || SUARANEGERI – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Mitra Kerja Komisi I selama 2 (Dua) hari, tanggal 5-6 Juni 2024. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pengangkatan 2024 curhat soal gajinya tiga bulan terakhir belum dibayarkan sampai Rabu (5/6/2024). Berita selengkapnya. . .

Mamuju,  Katinting.com – Ardi Trisandi mengajukan surat permohonan peninjauan kembali atau pembatalan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Panwaslu Kecamatan di Pasangkayu. Rabu (5/6) Mantan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ini, menuduh adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dinilai cacat administrasi dan hukum. Berita selengkapnya. . .

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu kembali menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023. Capaian ini, sekaligus menjadi ke tiga kali berturut-turut pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi Sebagai bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut terkait adanya pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan. Berita selengkapnya. . .

Mamuju (03/06)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kabupaten Mamuju, Kabupaten  Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan...