Mamuju, (30/06) – Disambut langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (BPS Sulbar), Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Muhamad Toha Arafat menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor BPS Sulbar, Mamuju. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dan disaksikan secara virtual oleh stakeholder BPS. mengingat Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan implementasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Zona Integritas merupakan sebutan bagi Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait hal ini, Kepala BPS Sulbar, Win Rizal mengatakan bahwa pencanangan zona integritas oleh BPS Provinsi Sulbar adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
Mendapat dukungan berbagai pihak, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Instansi Vertikal dan Forkopimda di lingkup Provinsi Sulawesi Barat seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman, STIE Mamuju, dan BPKP yang berpartisipasi dengan menjadi saksi atas pencanangan WBK dan WBBM pada BPS. Selain itu, BPS Sulbar juga mendapat dukungan dari BPK Sulbar melalui penandatanganan piagam dukungan pencanangan pembangunan ZI dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dasar BPK, yakni Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Kegiatan ini juga mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi dengan kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Selain memberikan apresiasi kepada BPS Sulbar, M. Idris juga mengingatkan untuk tetap menerapkan nilai-nilai malaqbi dalam pencanangan zona integritas dalam mendorong Provinsi Sulbar menjadi kuat. “Sesuai dengan Visi Gubernur Sulbar, kita perlu mendemonstrasikan nilai malaqbi yang lebih dengan menerapkan perilaku yang baik, komitmen yang tidak bersalah guna, dan yang paling penting, seluruh penyelenggara negara di Provinsi Sulbar ini tidak boleh bermain dengan kewenangan yang dimilikinya,” tegas Idris. DF
