Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan Thn 2010 No 9 - Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Thn 2010 No 7 - Penyelenggaraan Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan Desa Thn 2010 No 6 - Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Thn 2010 No 5 - Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra Kabupaten Mamuju Thn 2010 No 4 - LPPD Radio

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Thn 2010 No 3 - Pedoman dan Mekanisme

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Thn 2009 No 6 - Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Thn 2009 No 5 - Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup Thn 2009 No 4 - Retribusi Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada hari Jumat, 8 Juni 2012, bertempat di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Makassar, dilakukan penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011. LKPD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2011 diserahkan Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Haedar, S.E., kepada Ketua DPRD Kab Mamuju Utara, Yaumil RM, dan Sekretaris Daerah...

 

Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. LKPD yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah meliputi Neraca, Laporan Aliran Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyerahan ini merupakan LKPD terakhir yang diterima oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, setelah sebelumnya...

 

Bertempat di  Ruang Rapat lantai 1 Gedung Balai Diklat BPK RI di Makassar, Senin 28 Mei 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Opini WDP ini adalah yang kelima kalinya didapatkan oleh Kabupaten Mamuju sejak TA 2007. Hakekat pemberian...

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKHNIS

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TTG PEMBENTUKAN ORGN. DAN TATA KERJA DINAS

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Majene PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TTG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKDA DAN SEKWAN

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PERDA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN