PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 115

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Perda_SULBAR_No2_Th2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Perda_SULBAR_No3_Th2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Perda_SULBAR_Np 2_Th 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Provinsi Sulawesi Barat. P_SULBAR_1_2010  

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2011

Retribusi Izin Usaha Perikanan Perda No.9 thn 2011 - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Semester II Tahun 2012

Selasa, 18 Desember 2012 bertempat di ruang auditorium lantai 3, BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan penyerahan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan semester II tahun 2012. Pada kesempatan ini dilangsungkan penyerahan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekaligus, yakni penyerahan LHP Manajemen Aset TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; LHP Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang...

Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

     Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan triwulan III tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Auditorium lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju, Bustamin Bausat dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim serta tim tindak lanjut dari 6...

Laporan Pertanggungjawaban Banparpol Belum Auditable

Pada hari Senin, 13 Agustus 2012, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan “Workshop Peningkatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Menuju Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Auditable”. Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Badan / Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten se wilayah Provinsi Sulawesi Barat serta 54 orang pengurus DPW / DPD / DPC Partai...

Masih Opini WDP untuk LKPD Kabupaten Polewali Mandar TA 2011

Pada hari Jumat, 3 Agustus 2012, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Makassar, dilakukan penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011. Acara ini dihadiri Ketua DPRD, Wakil Bupati serta Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat...

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan BangunanPerda Tahun 2011 Nomor 27 ttg Retribusi IMB

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Tahun 2011 Nomor 25 ttg Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perda Tahun 2011 Nomor 24 ttg Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan Perda Tahun 2011 Nomor 23 ttg Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek Perda Tahun 2011 Nomor 22 ttg Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Perda Tahun 2011 Nomor 21 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda Tahun 2011 Nomor 20 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Perda Tahun 2011 Nomor 19 ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Perda Tahun 2011 Nomor 18 ttg Retribusi Terminal

Kabupaten Mamasa belum beranjak dari OPINI WDP untuk LKPD TA 2011

Pada hari Selasa, 24 Juli 2012, bertempat di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Makassar, dilakukan penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2011. Acara ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Thomas D; Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Benhard Buntutiboyong; Kepala DPKAD serta Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mamasa. LKPD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2011...

Masih WDP untuk Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat TA 2011

Rabu, 4 Juli 2012, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, dilakukan penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilakukan oleh Anggota III BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si, didampingi Auditor...
Free WordPress Themes, Free Android Games