PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 16

(Catatan Berita) : DPRD Dan Pemprov Sulbar Sepakati Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Diharapkan Dongkrak PAD

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Jaringan Utilitas.Kesepakatan ini tercapai dalam rapat paripurna DPRD Sulbar di gedung DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (30/1/2025). 

(Catatan Berita) : Proyek Jalan Rp15 Miliar Gunakan BBM Subsidi, Wakil Ketua DPRD Polman: Ini Pelanggaran Berat!

Proyek pengerjaan jalan lintas kabupaten senilai Rp15 miliar di Desa Kalapa Dua, Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar, yang dikerjakan oleh PT Wira Karsa menuai kontroversi. Sabtu, (25/1/25).

Abdul Wahab Minta Ke TAPD Tuntaskan Hutang 2022 Dan 2023 Di Tahun 2025

MAJENE- Wakil Ketua DPRD Majene, H. Abdul Wahab minta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melunasi hutang milik Pemkab Majene di tahun 2025. Hal itu, disampaikan dirinya saat menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Majene beberapa bulan lalu. Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Pemprov Sulbar Beri Diskon Pajak Kendaraan 13,94 Persen, Bebas Denda Hingga 31 Maret 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

(Catatan Berita) : Terima LHP Penanganan Kebencanaan, Pj Bahtiar Minta Rekomendasi BPK Segera Tindaklanjuti

PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga triwulan III 2024.

(Catatan Berita) : Kas Pemkab Polman Sekarat, Rp 15 Miliar SP2D 2024 Gagal Cair, Termasuk Gaji PTT

Badan Keuangan Pemkab Polewali Mandar (Polman) mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang gagal dicairkan tahun 2024 nilainya mencapai Rp 15 miliar. Penyebabnya, dana pada kas daerah tersisa Rp 200 juta, sementara kewajiban yang harus dipenuhi mencapai Rp 15 miliar.

(Catatan Berita) : Dana Hibah Parpol 2024 Belum Lunas, Ancam Mobilisasi Pemkab Polman

Dana hibah partai politik (parpol) triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tidak terbayarkan. Pengurus parpol kemudian mendatangi kantor Bupati Polman mendesak haknya diselesaikan, Senin 6 Januari 2025.

Anggota VI BPK RI Fathan Subchi Tekankan Pentingnya Optimalisasi Pelayanan Pasien JKN pada RS Pemerintah

Surakarta, Jumat (31/01), Anggota VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, MAP, CIISA, ChFA, memberikan paparannya tentang Peran RS Pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pasien JKN pada acara Seminar Asosiasi Rumah Sakit Kemenkes Indonesia (ARSKI) di Surakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS; Dirjen Farmasi dan Alat...

(Catatan Berita) : Polisi Periksa 6 Saksi Dugaan Penipuan Libatkan Pemkab Polman, Korban Rugi Rp 148 Juta

Polres Polewali Mandar (Polman) memeriksa enam orang saksi dugaan penipuan dan penggelapan di bagian umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, Kamis (16/1/2025).

(Catatan Berita) : Dorong Peningkatan PAD, DPRD Pasangkayu Harap Karyawan Perusahaan Tak Berobat Di Palu Saat Sakit

 Dalam rapat kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu, bersama bagian perekonomian Pemerintah Daerah, pada Jumat (17/1/2025), salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Muhammad Dasri mengajukan pertanyaan kritis kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

DPRD dan Pemprov Sulbar Sepakati Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Diharapkan Dongkrak PAD

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Jaringan Utilitas. Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Polresta Mamuju Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Alkes Dinkes Mamuju

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) atropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, terus bergulir di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mamuju.

(Catatan Berita) : Penerimaan Pajak Samsat Mamuju 2024 Lampaui Target

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Mamuju, Sulawesi Barat, berhasil melampaui target pada tahun 2024. 

(Catatan Berita) : Indeks SPBE Sulbar Raih Predikat Sangat Baik

Prestasi gemilang diraih pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan memperoleh predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Lampu Hias Rp 1,3 Miliar Program Bupati Majene Tak Kunjung Menyala, Warga Protes

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Warga Kota Majene menyampaikan keluhan terhadap pemasangan lampu hias di sepanjang jalan utama kota yang tidak pernah menyala sejak dipasang.  Proyek dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Majene ini, yang diharapkan mempercantik suasana malam kota ini justru mengecewakan masyarakat. Berita selengkapnya. . .

Pendapatan APBN Regional Sulbar 2024 Melebihi Target

MAMUJU, RADAR SULBAR –Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Sulbar kembali merilis Perkembangan APBN Regional Sulbar Hingga 31 Desember 2024.  Tercatat realisasi pendapatan Rp1,3 triliun atau 107 persen dari target APBN 2024. Ini didukung oleh penerimaan pajak dan kontribusi sektor, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berita selengkapnya. . .

Kesal Upah Tak Dibayar Sejak 2 Tahun, Buruh Segel Gedung SMK Budi Mulia Kalukku

MAMUJU, Mekora.id – Buruh bangunan bernama Hamzah di SMK Budi Mulia di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) terpaksa menyegel gedung sekolah, pada Selasa, (21/1/2025). Menurut Hamzah, hal itu terpaksa dilakukan setelah upah sebesar Rp 23 juta tidak kunjung dibayar oleh kepala proyek untuk enam kelas di SMK Budi Mulia Kalukku yang dibangun. Padahal ia...

Kejari Mamasa Geledah Kantor Dinkes Terkait Dugaan Korupsi BOK

MAMASA, iNewsMamuju.id – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamasa melaksanakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games