PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 14

Dinkes Majene Tak Terima Bantuan dari Pusat, Pemkab Diminta Anggarkan Pengadaan Obat

MAJENE, RADAR SULBAR — Tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene tak lagi menerima bantuan anggaran pengadaan obat untuk Puskesmas dari pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan RI. Padahal setiap tahunnya Dinkes Majene menerima bantuan pengadaan obat dari pusat sebesar Rp 3 miliar. Berita selengkapnya. . .

Efek Kebijakan Prabowo, Jalan Rusak Kabupaten Mamuju Tak Ada Perbaikan di Tahun 2025

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 berdampak pada pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Surya Yuliawan mengatakan tahun 2025 ini, anggaran pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Mamuju itu tidak ada atau zero anggaran. Berita selengkapnya. . .

Imbas Efisiensi Anggaran 2025, Pemprov Sulbar Bakal Penyesuaian RKPD

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Efisiensi anggaran tahun 2025 oleh pemerintah pusat berdampak pada pengurangan alokasi dana di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Berita selengkapnya. . .

Anggaran DAU-DAK Pemprov Sulbar Dipangkas Rp124 Miliar Jadi Tantangan Gubernur Terpilih

SULBAR – Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Imbasnya seluruh daerah ikut terkena pemotongan anggaran, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berita selengkapnya. . .

Dokter di Mamasa Mogok Kerja Gegara Gaji, Insentif dan Klaim Jasa Medik Tak Dibabayar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Beredar informasi di sejumlah grup WhatsApp Mamasa, perihal dokter mogok kerja lantaran tak dibayar gaji dan insentif serta klaim jasa medik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Berita Selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Anggaran Dipangkas Rp130,2 Miliar, Suhardi Duka Siap Tata Ulang APBD

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru saja menghadapi tantangan baru. Anggaran dipangkas untuk sektor infrastruktur mencapai Rp 130,2 miliar, dan informasi ini langsung menggema di kalangan pejabat daerah.Ketua TAPD Sulbar mengonfirmasi kabar ini melalui sambungan telepon.

Gaji Ribuan PPPK di Majene Bebani APBD Tahun 2026

MAJENE – Isu terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian serius belakangan ini. Terutama dalam hal besaran gaji dan tunjangan. Berita selengkapnya. . .

BKD Bakal Sidang Etik ASN Disdik Sulbar yang Selingkuhi Istri Orang

MAMUJU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan tetap melanjutkan sidang etik terhadap Syauqi, Aparatur Sipil Negara (ASN) seorang pejabat Dinas Pendidikan SULBAR yang kedapatan selingkuh dengan honorer inisial NF, yang telah bersuami. Berita selengkapnya. . .

Efisiensi Anggaran, Pemkab Mateng Alami Pengurangan Rp 48 Miliar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) di tahun 2025 mengalami pengurangan anggaran. Hal itu disampaikan, Kepala Badan Keuangan Mateng, Imansyah saat ditemui di Kantornya, Kompleks Kantor Bupati Jl Tammauni Pue Ballung, Kecamatan Tobadak, Selasa (11/2/2025). Berita selengkapnya. . .

Ragam Masalah Pengelolaan Aset Pemda

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini terungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 yang juga telah dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024. Berikut hasil pemeriksaan BPK. Berita selengkapnya. . .

Dana BOK Puskesmas Karataun Didemo dan Dilaporkan ke Kejari Mamuju

MAMUJU, Mekora.id – Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Karataun, Kabupaten Mamuju di Soal. Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Mamuju (SEMAJU) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, pada, Jumat (07/02/2025) siang. Para demonstran dengan lantang menyuarakan dugaan penyelewengan anggaran BOK tahun 2024 di Puskesmas Karataun, Kecamatan Kalumpang. Berita selengkapnya....

Efek Recofusing, 54 Desa di Mamuju Tengah Dapat Pengurangan Dana Desa

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) terancam akan dikurangi imbas dari recofusing anggaran. Kepala BPKPAD Mateng Imansyah mengatakan, Dana Desa yang berusmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu berpotensi akan dikurangi tahun 2025 ini. Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Besaran Gaji, Tunjangan Hingga Fasilitas Didapat Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat Terpilih

Besaran gaji, tunjangan dan fasilitas didapat Suhardi Duka Gubernur Sulawesi Barat terpilih yang diagendakan dilantik Prabowo 6 Februari 2025. Pasangan  Suhardi Duka-Salim S.Mengga meraih suara tertinggi pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Provinsi Sulbar di Pilkada 2024.

Efisiensi Anggaran : ASN Sulbar Menanti Kebijakan Kerja Fleksibel atau Work From Anywhere

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah terus berupaya melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan menerapkan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA). Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mulai menerapkan kebijakan ini, memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dengan skema tiga hari di kantor (Work From Office atau WFO) dan dua hari dari lokasi lain (Work From Anywhere). Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Tukin ASN Polman Bakal Dibayarkan Sebelum Masa Jabatan Pj Bupati Berakhir

Aparatur Sipil Negara (ASN) Polewali Mandar kini bernafas lega. KarenaPemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) akan membayarkanTunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN. Selama dua tahun terakhir ini, ASN PemkabPolman tak pernah menerima Tukin.

Normalisasi Sungai Matakali, PUPR Polman Butuh Anggaran Rp 785 Juta

POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Proses normalisasi sungai Matakali Kecamatan Matakali diambil alih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar. Hal ini dilakukan karena pekerjaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V hanya bisa menuntaskan pekerjaan 1,5 kilometer. Sementara pengerukan harus dilakukan hingga muara sungai sepanjang 8 kilometer. Berita selengkapnya. . .

Kepala Daerah Terpilih Dilarang Angkat Tenaga Ahli, Tim Pakar Hingga Stafsus

JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Setelah dilantik, Gubernur, bupati dan walikota terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus). Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh. Berita selengkapnya. . .

Kantor Baznas Sulbar Mulai Dibangun di Kompleks Kantor Gubernur

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pembangunan kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat dimulai, Sabtu (8/2/2025). Berita selengkapnya. . .

Hanya Habiskan Anggaran, Prof Zudan Tegaskan Kepala Daerah Terpilih Tidak Boleh Rektur Tenaga Ahli

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Daerah terpilih tak boleh lagi mengangkat honorer dan staf ahli jika resmi menjabat nanti. Kepala BKN RI Prof Zudan Arif Fakhrulloh, seluruh rekrutmen pegawai harus melalui mekanismen penerimaan CASN. Berita selengkapnya. . .

Kepala Daerah Terpilih Dilarang Rekrut Honorer & Staf Ahli, Prof Zudan: Pegawai Sudah Terlalu Banyak

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh memperingatkan seluruh kepala daerah terpilih, agar tidak lagi menjalankan kebijakan berupa merekrut atau mengangkat pegawai baru, jika bukan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games