(Catatan Berita) : Mamuju Simpan Harta Karun Incaran Dunia, Diusulkan Jadi Wilayah Tambang
Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan telah mengusulkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk logam tanah jarang (LTJ). Lokasi yang diusulkan berlokasi di Mamuju, Sulawesi Barat. LTJ sendiri merupakan mineral yang tengah jadi primadona. LTJ merupakan komponen penting untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga alat elektronik maju.
(Catatan Berita) : Eks Kepala Desa Di Mamuju Ditangkap Usai Korupsi Dana Desa
Seorang pria berinisial IS (41) yang juga merupakan eks kepala desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), ditangkap polisi atas dugaan korupsi dana desa sewaktu masih menjabat. Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman mengatakan bahwa IS merupakan eks Kepala Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang. Dari hasil penyidikan polisi, IS melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2021-2022 saat masih menjabat kepala...
Laporan Keuangan adalah?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasl 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1...
Eks Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Tak Kembalikan Randis, Tiga Kali Surat Sekretariat Diabaikan
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Mantan Ketua DPRD Mamuju, Azwar Anshari Habsi dan Mantan Wakil Ketua II Andi Dodi Hermawar tidak kembalikan kendaraan dinas usai menjabat. Berita selengkapnya. . .
MATRIKS Perbandingan Peraturan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama...
Matriks Perbandingan Perbub Majene nomor 15 Tahun 2022 atas perubahan Perbub Majene Nomor 13 Tahun 2021
LKPA: Pj. Bupati Polman ASBUN, BPK Tidak Pernah Dimintai Pendapat
SKOR News, Polewali Mandar - Asal Bunyi (ASBUN) Pernyataan Pj. Bupati Polewali Mandar yang mengatakan telah meminta pendapat BPK RI terkait kebijakan pengadaan seragam LINMAS yang telah dihibahkan ke KPUD pada Februari 2024 lalu, dibantah BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat. Berita selengkapnya. . .
Ada Aroma Dugaan Korupsi di Dinkes Mamuju, Polisi Usut Dugaan Markup Pengadaan Alat Antropometri
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sat Reskrim Polresta Mamuju, tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat atropometri di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Berita selengkapnya. . .
Rp 3,5 Miliar Dana Non Kapitasi Puskesmas di Polman Belum Dibayarkan
POLMAN, SULBAR EXPRESS – DPRD Kabupaten Polewali Mandar( Polman) menyoroti tunggakan dana non kapitasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman sebesar Rp 3,5 miliar tahun 2023.
Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mentransfer dana non kapitasi Rp 3,5 miliar tersebut ke kas daerah Pemkab Polman. Berita selengkapnya. . .
Batas Waktu Penyampaian Jawaban/Penjelasan ?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 20 Ayat (3) menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
DATA BPS: Pengangguran Lebih Banyak Perempuan daripada Laki-laki di Sulbar
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat, tingkat pengangguran terbuka di Sulbar hingga Februari 2024 mencapai 3,02 persen. Berita selengkapnya. . .
Audit BPK Terhadap LKPD Sulbar 2023, Inspektorat Dorong OPD Lakukan Perbaikan Kinerja
MAMUJU, RADAR SULBAR –Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulbar telah rampung.
Kepala Inspektorat Pemprov Sulbar M. Natsir menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK perlu menjadi perhatian bersama bagi OPD. Dia pun berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi OPD agar lebih memperhatikan manajemen dan kinerja. Berita selengkapnya. . .
Pemda Mamasa Tak Mampu Bayar Dana Pilkada Sesuai SE Mendagri, Kok Bisa ?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemendagri. Ketua KPU Mamasa, Sumarlin, pihaknya baru baru menerima sebanyak Rp 3 miliar. Berita selengkapnya. . .
Polemik Siltap Kades di Mamasa Belum Terbayar, Kepala BPKAD Bilang Begini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Dana penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa di Kabupaten Mamasa, masih terus menjadi polemik.
Baru-baru ini, Apdesi Mamasa, kembali pertanyakan dana siltap Kepala Desa yang belum terbayarkan. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Inspektorat Usulkan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK-LKPD 2023
MAMUJU - Inspektorat Pemprov Sulbar menjadwalkan Penyerahan LHP BPK Terhadap LKPD T.A. 2023. Sekretaris Inspektorat Pemprov Sulbar Abdul Syahid Hasan mengatakan, sesuai arahan Inspektur Pemprov Sulbar, M. Natsir, rencananya agenda penyerahan LHP dimaksud dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2024.
(Catatan Berita) : Evaluasi Kemendagri, Inspektorat Sulbar Siap Benahi MCP
MAMUJU - Inspektorat Jenderal Kemendagri kembali melakukan rapat evaluasi triwulan terhadap kinerja PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Kepala Inspektorat Sulawesi Barat M. Natsir turut mendampingi bersama sejumlah OPD lainnya. Natsir berkomitmen menindaklanjuti sejumlah catatan dalam evaluasi tersebut.
Pemprov Sulbar Gelar Exit Meeting, Tanda Usainya Pemeriksaan Interen BPK
Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Exit Meeting di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Senin 6 Mei 2024. Pelaksanaan exit meeting menandakan selesainya masa pemeriksaan intern BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2023. Berita selengkapnya. . .
Musrenbangnas, Jokowi Sentil Pemprov & Pemda yang Gemar Rapat dan Studi Banding
TRIBUN-SULBAR.COM - Presiden Jokowi menyentil jajaran Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia saat memberi sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang digelar di JCC, Senayan Jakarta pada Senin (6/5/2024).
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan agar anggaran pemerintah tidak habis digunakan hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding. Berita selengkapnya. . .
Polres Polman Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Covid-19
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Polres Polman, Sulbar, menetapkan tiga tersangka korupsi dana Covid-19 2021.
Satreskrim Polres Polman menetapkan tiga tersangka usai melalukan gelar perkara pada Kamis pekan lalu. Dua dari tiga tersangka merupakan mantan Kepala Puskesmas di Kabupaten Polman. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah staf tim verifikator Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman. Berita selengkapnya. . .
Inspektorat Mamuju Temukan Dugaan Korupsi Rp 800 Juta di Desa Tanambuah
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Inspektorat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), umumkan hasil audit kasus dugaan korupsi di Desa Tanambuah,Kecamatan Sampaga,Kabupaten Mamuju. Berita selengkapnya. . .
Kewajiban Pejabat?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
