SKOR News, Polman - Rp 8,3 Miliar anggaran kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Polewali Mandar telah dicairkan seluruhnya secara tunai oleh bendahara pengeluaran Setda. Namun, hanya honorarium tahap ke-1 (Januari-April) sebesar Rp 2,7 M yang dibayarkan kepada rohaniawan, sepanjang TA. 2023. Berita selengkapnya. . .

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dalam kategori Klasterisasi Satker Besar di Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Matriks Perbandingan Perbub Mamuju nomr 22 Tahun 2022 dan Perbub Mamuju Nomor 12 Tahun 2023

MAJENE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene dinilai tidak rasional dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir. Imbasnya, analisis tren atas saldo utang belanja selama tiga tahun terakhir dari 2021 hingga 2023, menyebabkan nilai utang belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene cenderung mengalami kenaikan. Berita selengkapnya. . .

MAJENE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene dinilai tidak rasional dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir. Imbasnya, analisis tren atas saldo utang belanja selama tiga tahun terakhir dari 2021 hingga 2023, menyebabkan nilai utang belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene cenderung mengalami kenaikan. Berita selengkapnya. . .

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) merencanakan membentuk Dinas Peternakan. Pembentukan dinas peternakan untuk mengenjot peningkatan hasil peternakan di Sulbar. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib mengatakan, rencana pembentukan Dinas Peternakan dengan memisahkan dari Dinas TPHP adalah untuk meningkatkan hasil peternakan di wilayah Sulbar sebagai penyanggah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju telah mengucurkan dana Rp15 miliar untuk preservasi jalan Kota Mamuju yang rusak dan berlubang. Diketahui jalan tersebut ada tiga titik di Mamuju yakni, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Kurungan Bassi dan Jl. Ahmad Kirang.

Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Mitra Kerja Komisi I dari tanggal 5 s/d 6 Juni 2024. Rapat ini diadakan dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Tahun Anggaran 2023.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Majene tahun 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Kasi Intel Kejari Majene M. Zaki Mubarak, kepada awak media melalu pesan WhatsApp, Selasa 4 Juni 2024.

Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023. Capaian positif Pemkab Mamuju ini sekaligus menandai hattrick (tiga kali berturut-turut) pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi sebagai Bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017 silam di kabupaten yang bergelar Manakarra ini.

Penggiat anti korupsi Sulawesi Barat, Muhaimin Faisal melaporkan dugaan korupsi dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukkan untuk Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), sebesar 120 juta rupiah, di Kejari Mamuju, Senin (3/6/2024).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sudirman, angkat suara terkait keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa. Dari total Rp32 miliar yang disekapati, baru Rp 3 miliar yang cair. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementrian dalam negeri (Kemendagri) yakni 40 persen dari total anggaran. Berita selengkapnya. . .

Matriks Perbandingan PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Mamuju (12/06) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran (TA) 2023. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Rizki Satriyo Nugroho, didampingi Plh. Kepala Perwakilan, Muhammad Ali Porseni Baso, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten...

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta DPRD Sulbar membantu mengkonsolidasikan dana untuk KPU Mamasa. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mamuju, Muhammad Syahrir mengatakan anggota dewn belum membahas APBD Perubahan 2024. Syahrir menjelaskan, rencana pembahasan APBD Perubahan akan dilaksanakan, setelah pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Mantan Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Andi Zulkifli Rahman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta atas kasus korupsi pengadaan Kapal Feri Mini di Dinas Perhubungan Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Berita selengkapnya. . .