BPK RI Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Sulawesi Barat pada BPD Sulselbar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat secara online pada Bank Sulselbar dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari Senin, 7 April 2014 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat, Sumedi, Gubernur Sulawesi Barat, Anwar...
Tatap Muka Ketua BPK RI dengan Pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Barat
Kepala Perwakilan dan Rombongan Ketua BPK
Dalam rangkaian acara peresmian kantor juga penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan PT BPD Sulselbar, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, menyempatkan sedikit waktunya untuk bertatap muka langsung dengan pegawai BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat yang bertempat di Auditorium Perwakilan Lt. 3 pada hari Minggu, 6 April 2014 pukul 19.30 WITA....
Ketua BPK RI Resmikan Kantor Perwakilan di Sulbar, Berharap Bisa Bekerja Lebih Baik
Mamuju (malaqbi.com) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Hadi Poernomo disaksikan Gubernur Sulbar dan sejumlah Bupati dan SKPD meresmikan secara langsung kantor BPK RI Sulawesi Barat yang berada di jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng kecamatan Simboro kabupaten Mamuju. Senin (7/4/2014).
Kantor yang menelan biaya 24 Milyar lebih dari APBN ini, berdiri megah dengan luas 8.620 Meter bujur...
Gedung BPK Sulbar Anggarannya Rp24 Miliar
Senin, 7 April 2014 21:53 WIB
Aco Ahmad
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gedung mewah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dalam proses pembangunan telah menghabiskan anggaran pemerintah sebesar Rp24 miliar lebih.
"Kita patut bersyukur karena gedung BPK telah diresmikan langsung oleh Ketua BPK RI, Drs Hadi Poernomo. Gedung berlantai tiga ini memiliki luas lahan 8.620 meter persegi dengan luas...
Pemda-BPK Sulbar Sepakat Akses Data Rekening
Minggu, 6 April 2014 14:31 WIB
Oleh: M Faisal Hanapi
MAMUJU (ANTARA Sulbar) - Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama akses data transaksi rekening dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulbar secara online.
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulbar, Agustinus Triyonojati di Mamuju, Minggu, mengatakan penandatanganan kerja sama...
BPK RI Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Sulawesi Barat pada BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Mamuju, Senin (7 April 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten se- Sulawesi Barat secara on-line pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (7/4) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat....
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
