Mamuju(14/03)- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal, pada Jumat (14/3) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Turut mendampingi dari BPK Sulbar yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Angga Hervianto, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhammad Ali Porseni Baso, Kepala...

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) merilis temuan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap awal tahun 2024 mencapai Rp 1,1 miliar, Jumat (14/3/2025). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih mengkaji data-data atau dokumen soal kasus dugaan korupsi perjalan dinas fiktif DPRD Mamuju. BPKP Sulbar belum melalukan audit karena saat ini masih memeriksa data-data secara detail dan juga terus berkoordinasi dengan penyidik Kejari Mamuju. Berita selengkapnya. . .

Terassulbar.com, Mamuju – Irjen Pol Adang Ginanjar, Kapolda Sulbar, didampingi Irwasda (Inspektur Pengawasan Daerah) dan Kabid Keu (Kepala Bidang Keuangan) menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya di ruang tamu Kapolda, Kamis (13/3/25). Berita selengkapnya. . .

Mamuju.mediacentralnews.com – Irjen Pol Adang Ginanjar, Kapolda Sulbar, didampingi Irwasda (Inspektur Pengawasan Daerah) dan Kabid Keu (Kepala Bidang Keuangan) menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya di ruang tamu Kapolda, Kamis (13/3/25). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Bahas soal adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 81 miliar, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, temui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, Kamis (13/3/2025). Pertemuan berlangsung di Kantor Kejari Mamasa, Jl Rantekatoan Desa Osango Kecamatan Mamasa.Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat utang keuangan daerah di Pemerintah Daerah (Pemda) Polman capai Rp 60 miliar di 2025. Devisit anggaran ini terjadi secara berulang selama tiga tahun terakhir sejak 2023 kemarin. Berita selengkapnya. . .

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Inspektorat Polewali Mandar (Polman), Sulbar, merilis temuan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap awal tahun 2024 mencapai Rp 1,1 miliar. Temuan ini melibatkan sejumlah OPD di Pemkab Polman. Temuan tersebut mencakup beberapa aspek. Diantaranya belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran honorarium yang tidak tepat, belanja perjalanan dinas, serta masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja barang di beberapa sekolah....

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar menemukan adanya kerugian akibat penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sembilan sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2024. Kerugian negara yang harus dikembalikan oleh sembilan sekolah tersebut mencapai Rp 327 juta. Sembilan sekolah yang terlibat terdiri dari lima SMP dan empat SD. Berita selengkapnya. . .

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, rupanya telah limpahkan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah senilai Rp 22 miliar di Sekretariat Pemkab Polman tahun 2023 kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, Inspektorat Polman juga melimpahkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di Kantor Dinas Kesehatan Polman sebesar Rp 1 miliar tahun 2023 ke APH. Hal itu terkait dugaan penyelewengan dana kapitasi Puskesmas. Berita selengkapnya. . .

Mamuju (13/03)- Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Frider Sinaga didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Angga Hervianto, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhammad Ali Porseni Baso, Kepala Subbagian Hukum Ringga Haryo Handoko dan Kepala Subbagian Humas & TU Mohammad Insanial Mubarak melakukan kunjungan kerja ke Kepolisan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Polda Sulbar) dalam rangka silaturahmi pada Kamis, 13 Maret 2025.

Pemerintah Provinsi Sulbar bersama DPRD Sulbar sepakat melanjutkan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Sulbar. Hal itu disampaikan usai mendengar pendapat Gubernur Sulawesi Barat terkait tiga ranperda insiatif pada sidang paripurna di DPRD Sulbar, Kamis 6 Maret 2025.

Mamuju (13/03)- Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Frider Sinaga S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA , ACPA, CSFA., didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Angga Hervianto, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhammad Ali Porseni Baso, Kepala Subbagian Hukum Ringga Haryo Handoko dan Kepala Subbagian Humas & TU Mohammad Insanial Mubarak melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menerjunkan enam tim auditor untuk audit pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah (Pemda) Polman, Kamis (13/3/2025). Hal itu disampaikan kepada Inspektorat Polman, Ahmad Saifudin saat ditemui di ruang kerjanya. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Mamuju masih bergulir di meja penyidik Kejakasaan Negeri (Kejari) Mamuju. Kasus ini bergulir sejak Agustus 2024 lalu namun sampai hari ini prosesnya masih terus berjalan di meja penyidikan. Berita selengkapnya. . .

Lima Anggota Komisi Informasi Pemprov (KIP) Sulbar masa jabatan 2025-2029 resmi dilantik, Rabu 5 Maret 2025. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 183 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat anggota komisi informasi provinsi Sulbar masa jabatan 2020-2024 dan pengangkatan Anggota KI Provinsi Sulbar masa jabatan 2025-2029, kelima anggota KIP Sulbar dilantik Masram, Muh Ikbal, Amran Jaya, M.Danial, dan...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menunjuk Herdin Ismail sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar. Keputusan ini menyusul berakhirnya masa jabatan Pj Sekprov Amujib pada 28 Februari 2025.