Gowa (23/12) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat serta LHP-DTT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa secara virtual pada Kamis, 23 Desember 2021.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Hery Ridwan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada KPU dan BAWASLU Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah .
BPK RI berharap agar permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam LHP tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun dalam pengelolaan program dan kegiatan selanjutnya. Bagi para pemangku kepentingan, Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang menyampaikan terima kasih atas LHP yang telah disampaikan terkait pemeriksaan pelaksanaan Pilkada serentak, semoga apa yang menjadi rekomendasi BPK RI dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan yang lain, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo mengapresiasi kinerja dan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Barat serta menjadikan hasil rekomendasi BPK RI sebagai momentum untuk melakukan perbaikan.
Diakhir kegiatan, Hery Ridwan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, khusunya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah beserta jajarannya yang telah bersinergi dengan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hubungan dan sinergitas yang baik ini kami harapkan dapat tetap terjaga. Semoga upaya ini turut mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang Maju, Makmur, dan Malaqbi.
