Mamuju, (11-11) – Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat Aminullah menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama Pimpinan KPK RI di wilayah Provinsi Sulbar di Hotel Grand Mutiara Mamuju pada Kamis, 11 November 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati se- Sulbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta tamu undangan lainnya.
Rapat koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pantauli Siregar tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi barat yang telah dimulai sejak awal 2018. Kala itu, pelaksanaan rencana aksi diikuti dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Tim Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK-RI.
Melalui Kegiatan Monitoring Centre of Prevention (MCP), diimplementasikan delapan area intervensi program pencegahan korupsi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah agar kepala daerah membangun mekanisme pengawasan yang memadai dan meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal sehingga tujuan dari penanganan korupsi terintegrasi menjadi semakin lebih baik.
Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur Sulawesi Barat, Ali Ba’al Masdar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat berkomitmen dan sepenuhnya mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK RI sejak tahun 2018 melalui MCP yang difokuskan pada delapan area itu. ” Ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kerja lebih keras semua pihak terkait agar terus meningkatkan kerjasama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ” ucap Ali Baal Masdar.
