PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 22

Anggaran Pembayaran Listrik Dikorupsi?

SKOR News, Polewali Mandar - Rp 7.549.828.311 anggaran pembayaran listrik pada Bagian Umum, Setda Kab. Polman, TA 2023 diduga dikorupsi.  Hal itu disampaikan aktivis LKPA, Zubair. Menurutnya, Laporan Realisasi Bagian Umum sebesar Rp 7.581.449.550 lebih besar dari anggaran tersedia di APBD. Berita selengkapnya. . .

Majene Kembali Terancam Defisit: BKAD Diduga Gunakan Rp 15 Miliar DAU untuk Bayar Program PAD

MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene kembali menghadapi ancaman defisit anggaran yang diprediksi akan memperburuk kondisi keuangan daerah.  Dugaan mencuat setelah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dikabarkan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 15 miliar untuk membiayai program yang seharusnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berita selengkapnya. . .

Mahasiswa Desak Inspektorat Tuntaskan Audit Proyek Fiktif Anggota DPRD Majene

MAJENE – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Majene, Rabu 5 Desember 2024. Berita selengkapnya. . .

Sisa Gaji PPPK DIKORUPSI Berjamaah ?

SKOR News, Polewali Mandar - Aktivis LKPA, Zubair menduga sisa gaji PPPK Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 32 Miliar memang direncanakan untuk "dicuri". Berita selengkapnya. . .

Anggota BPK Fathan Subchi Mendorong UNS Menerapkan Good University Governance

Surakarta, 6 Desember 2024. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi menyampaikan pidato kunci dalam Focus Group Discussion bertajuk Harmonisasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dalam Membangun Good University Governance kepada perwakilan Majelis Wali Amanat, Komite Audit, Rektorat, dan civitas academica di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Desak Audit Proyek Fiktif Desa Paminggalan Majene

Kepala Inspketorat Kabupaten Majene Andi Amran mengungkapkan bahwa tim inspektorat sudah beberapa kali bolak balik ke desa paminggalan yang jaraknya lumayan jauh untuk tinjau lokasi, dan menyelidiki dugaan proyek fiktif berupa pembangunan jalan jembatan.

Sulbar Dapat Kucuran Rp21,8 Miliar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan fokus pada pemulihan infrastruktur vital, fasilitas publik yang terdampak bencana di Sulbar. Pelaksananya akan dikoordinasikan langsung oleh BPBD Sulbar di bawah pemprov sulbar. Plt Pelaksana Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatah menegaskan dana hibah ini akan dimanfaatkan untuk mendukung program dimaksud.

Inflasi Sulbar November 2024: Mamuju Tertinggi Majene Terendah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada November 2024, Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 1,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,08. Berita selengkapnya. . .

Sudah 2 Bulan Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju ‘Mandek’ di Meja BPKP Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Sudah dua bulan kasus dugaan korupsi perjalan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Mamuju, bergulir di Badan Pemeriksaan Keungan Provensi (BPKP) Sulawesi Barat (Sulbar). Berita selengkapnya. . .

Sutinah Kembali Serahkan Ambulans Baru Untuk Tiga Puskesmas

Mamuju, 8enam.com.-Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi kembali menyerahkam mobil ambulace untuk tiga Puskesmas, ini membuktikan dukungan untuk pelayanan kesehatan. Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan sektor kesehatan menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju. Berita selengkapnya. . .

APBD 2025 Kabupaten Majene Disahkan, Pendapatan Ditarget Rp 965 M

MAJENE, RADAR SULBAR — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majene tahun 2025 disahkan oleh DPRD Majene menjadi APBD 2025 dalam sidang paripurna dewan, Jumat 29 November. Berita selengkapnya. . .

APBD Polman 2025 Capai Rp 1,6 Triliun

POLEWALI, RADAR SULBAR — Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Polewali Mandar akhirnya menyetujui Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berita selengkapnya. . .

Diproyeksi Defisit Rp35 Miliar APBD Mamuju 2025

Ketua DPRD Mamuju Syamsudin Hatta mengungkapkan bahwa dalam RAPBD, Pendapatan diproyeksi sebesar Rp1,244 triliun, terdiri dari PAD Rp109 miliar, transfer daerah Rp1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21 miliar. sementara belanja sebesar Rp1,281 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp882 miliar, belanja modal Rp233 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, belanja transfer Rp158...

Surplus Rp2,5 Miliar: APBD 2025 Capai Rp1,6 Triliun

pj Bupati Polewali mandar, Muhammad Ilham Borahima mengungkapkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 setelah persetujuan bersama DPRD dengan Kepala Daerah. kemudian kepala daerah menyhampaikan rancangan perda APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi tiga hari setelah persetujuan bersama.

Pendapatan Rp695 M, PAD Hanya Rp110 M: APBD Majene Disahkan

Ketua DPRD Majene, M. Idwar berharap pasca persetujuan APBD 2025 dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang ditetapkan dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Termasuk menyelesaikan semua utang yang ada ditahun 2022 dan 2023 dapat dibayarkan ditahun 2025. Harapannya target PAD sebesar Rp110 miliar lebih dapat direalisasikan sehingga tak ada lagi defisit anggaran.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: 50 KK Terima Bantuan Usaha

Kepala Disperindakop dan UKM Polewali Mandar, Andi Chandra Sigit, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada para penerima bukan berupa uang tunai. Melainkan bahan jualan yang dapat langsung digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, bantuan juga mencakup penyediaan etalase jualan sebagai sarana penunjang untuk mendukung kelancaran usaha mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi dikalangan masyarakat kurang mampu.

Pembahasan RAPBD 2025 Berpotensi Mundur

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Mamuju tahun 2025 belum rampung. Permendagri nomor 33tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD menerangkan bahwa jika ssampai akhir tahun RAPBD belum disahkan, maka potensi digantikan dengan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang APBD yang artinya besaran sama dengan APBD tahun sebelumnya dan konsekuensinya Kepala daeran dan...

Terget PAD Galian C Cenderung Naik

Kepala Dispenda Polman Alimuddin mengatakan, kecenderungan PAD pajak galian C ini mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya pengiriman material seperti cipping dan pasir ke kalimantan. Tahunn 2024 ditargetkan penerimaan PAD sebesar Rp2 miliar.

Serapan APBN 2024 menggembirakan: Belanja dan Pendapatan Meningkat

Realisasi pendapatan negara di provinsi ke 33 di indonesia ini mencapai Rp966,19 miliar atau 68,64 persen dari target APBN 2024. Begitu juga penerimaan pajak sebesar Rp825,38 miliar atau 62,87 persen dari terget. Kepala kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo mengunkapkan bahwa pendapatan negara di Sulbar menunjukkan tren positif didukung oleh peningkatan realisasi perpajakan dari transaksi perdagangan kakao, administrasi...
Free WordPress Themes, Free Android Games