DATA BPS: Pengangguran Lebih Banyak Perempuan daripada Laki-laki di Sulbar
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat, tingkat pengangguran terbuka di Sulbar hingga Februari 2024 mencapai 3,02 persen. Berita selengkapnya. . .
Audit BPK Terhadap LKPD Sulbar 2023, Inspektorat Dorong OPD Lakukan Perbaikan Kinerja
MAMUJU, RADAR SULBAR –Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulbar telah rampung.
Kepala Inspektorat Pemprov Sulbar M. Natsir menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK perlu menjadi perhatian bersama bagi OPD. Dia pun berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi OPD agar lebih memperhatikan manajemen dan kinerja. Berita selengkapnya. . .
Pemda Mamasa Tak Mampu Bayar Dana Pilkada Sesuai SE Mendagri, Kok Bisa ?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemendagri. Ketua KPU Mamasa, Sumarlin, pihaknya baru baru menerima sebanyak Rp 3 miliar. Berita selengkapnya. . .
Polemik Siltap Kades di Mamasa Belum Terbayar, Kepala BPKAD Bilang Begini
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Dana penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa di Kabupaten Mamasa, masih terus menjadi polemik.
Baru-baru ini, Apdesi Mamasa, kembali pertanyakan dana siltap Kepala Desa yang belum terbayarkan. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Inspektorat Usulkan Jadwal Paripurna Penyerahan LHP BPK-LKPD 2023
MAMUJU - Inspektorat Pemprov Sulbar menjadwalkan Penyerahan LHP BPK Terhadap LKPD T.A. 2023. Sekretaris Inspektorat Pemprov Sulbar Abdul Syahid Hasan mengatakan, sesuai arahan Inspektur Pemprov Sulbar, M. Natsir, rencananya agenda penyerahan LHP dimaksud dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2024.
(Catatan Berita) : Evaluasi Kemendagri, Inspektorat Sulbar Siap Benahi MCP
MAMUJU - Inspektorat Jenderal Kemendagri kembali melakukan rapat evaluasi triwulan terhadap kinerja PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Kepala Inspektorat Sulawesi Barat M. Natsir turut mendampingi bersama sejumlah OPD lainnya. Natsir berkomitmen menindaklanjuti sejumlah catatan dalam evaluasi tersebut.
Pemprov Sulbar Gelar Exit Meeting, Tanda Usainya Pemeriksaan Interen BPK
Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Exit Meeting di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Senin 6 Mei 2024. Pelaksanaan exit meeting menandakan selesainya masa pemeriksaan intern BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2023. Berita selengkapnya. . .
Musrenbangnas, Jokowi Sentil Pemprov & Pemda yang Gemar Rapat dan Studi Banding
TRIBUN-SULBAR.COM - Presiden Jokowi menyentil jajaran Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia saat memberi sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang digelar di JCC, Senayan Jakarta pada Senin (6/5/2024).
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan agar anggaran pemerintah tidak habis digunakan hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding. Berita selengkapnya. . .
Polres Polman Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Covid-19
POLMAN, SULBAR EXPRESS – Polres Polman, Sulbar, menetapkan tiga tersangka korupsi dana Covid-19 2021.
Satreskrim Polres Polman menetapkan tiga tersangka usai melalukan gelar perkara pada Kamis pekan lalu. Dua dari tiga tersangka merupakan mantan Kepala Puskesmas di Kabupaten Polman. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah staf tim verifikator Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman. Berita selengkapnya. . .
Inspektorat Mamuju Temukan Dugaan Korupsi Rp 800 Juta di Desa Tanambuah
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Inspektorat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), umumkan hasil audit kasus dugaan korupsi di Desa Tanambuah,Kecamatan Sampaga,Kabupaten Mamuju. Berita selengkapnya. . .
Kewajiban Pejabat?
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Kepala Perwakilan Terima Audiensi Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar
Mamuju, (03/05) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat Hery Ridwan didampingi Kasubag Humas dan TU I Made Anom Jumitra menerima kunjungan (Audiensi) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat Pamuji Raharja di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat 3 Mei 2024.
Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi untuk mempererat kerja sama dan sinergitas yang...
Halalbihalal Keluarga Besar BPK RI
Mamuju (22/04), Kepala Perwakilan (Kalan) Hery Ridwan didampingi Kepala Sekretariat Muhammad Ali Porseni Baso dan Kepala Subauditorat Rizki Satriyo Nugroho serta pejabat struktural lingkup BPK Perwakilan Sulawesi Barat menghadiri undangan Halalbihalal dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring melalui aplikasi zoom meeting, pada Senin...
Pejabat yang dimaksud dalam UU 15 Tahun 2004
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
Stunting Sulbar di 2023 Turun di 4.7 Poin Tapi Total Fertility Rate & Prevalensi Stunting Zona Merah
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -- Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, menilai upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif.
Atas kolaborasi seluruh pihak Sulbar dinilai berhasil menurunkan angka stunting ada tahun 2023 dengan angka 4,7 poin. Berita selengkapnya. . .
(Catatan Berita) : Triwulan Pertama 2024, DPRD Sulbar Sahkan 6 Ranperda
Kolaborasi Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam penyusunan berbagai produk hukum telah berjalan baik dan harmonis. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih.
(Catatan Berita) : ASN Pemprov Sulbar Yang Tambah Libur TPP-Nya Dipotong 25 Persen
Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan sidak di hari pertama kerja lingkup Pemprov Sulbar, Selasa (16/4/2024). Sidak dilakukan untuk memastikan ASN Pemprov Sulbar masuk berkantor pasca libur cuti bersama dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1445 H.
Inspektorat Mamuju Segera Audit Pekerjaan Fisik di Desa Tanambuah Mamuju Terkait Korupsi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Inspektorat Mamuju terus mengusut kasus dugaan korupsi di Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Berita selengkapnya. . .
MATRIKS Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Aanggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah...
Matriks perbandingan peraturan permendagri No. 54 Tahun 2019 dengan perubahan Permendagri No. 41 Tahun 2020