Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023. Capaian positif Pemkab Mamuju ini sekaligus menandai hattrick (tiga kali berturut-turut) pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi sebagai Bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017 silam di kabupaten yang bergelar Manakarra ini.

Penggiat anti korupsi Sulawesi Barat, Muhaimin Faisal melaporkan dugaan korupsi dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukkan untuk Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), sebesar 120 juta rupiah, di Kejari Mamuju, Senin (3/6/2024).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sudirman, angkat suara terkait keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa. Dari total Rp32 miliar yang disekapati, baru Rp 3 miliar yang cair. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, hingga saat ini belum membayar dana Pilkada ke KPU Mamasa berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementrian dalam negeri (Kemendagri) yakni 40 persen dari total anggaran. Berita selengkapnya. . .

Matriks Perbandingan PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Mamuju (12/06) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran (TA) 2023. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Rizki Satriyo Nugroho, didampingi Plh. Kepala Perwakilan, Muhammad Ali Porseni Baso, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten...

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta DPRD Sulbar membantu mengkonsolidasikan dana untuk KPU Mamasa. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mamuju, Muhammad Syahrir mengatakan anggota dewn belum membahas APBD Perubahan 2024. Syahrir menjelaskan, rencana pembahasan APBD Perubahan akan dilaksanakan, setelah pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Mantan Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Andi Zulkifli Rahman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta atas kasus korupsi pengadaan Kapal Feri Mini di Dinas Perhubungan Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Berita selengkapnya. . .

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif. Hal tersebut disampaikan Arief untuk merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perjalanan dinas fiktif senilai Rp5,03 miliar. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pembukaan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, Senin (10/6/2024). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM MAMUJU - Pemprov Sulbar mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun 2023. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuding Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar tidak kooperatif dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi I DPRD Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak lagi menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2023. Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, dari berbagai kementerian dan lembaga sepanjang tahun 2023. Penyimpangan disebutkan mencapai angka Rp39,26 miliar. Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Pemprov Sulbar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berita selengkapnya. . .

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar dalam rapat paripurna yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (10/6/2024). Berita selengkapnya. . .

MAMUJU, RADAR SULBAR –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin turut hadir pada Paripurna DPRD Sulbar membahas Penyampaian Komisi tentang LHP-BPB terhadap LKPD 2023. Setelah mendengar beberapa pandangan Komisi DPRD Sulbar, Bahtiar menekankan pada satu poin terkait pengelolaan aset. Hal ini juga menjadi catatan BPK dalam LHP yang diterima belum lama ini. Berita Selengkapnya. . .