PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 10

(Catatan Berita) : Efisiensi Anggaran, Jalan Rusak Abdul Pattana Endeng Mamuju Tak Jelas Diperbaiki Atau Tidak

Rencana pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat (Sulbar) terancam batal menyusul kebijakan pemangkasan anggaran yang diminta Presiden Prabowo.   Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak besar pada program pembangunan di daerah.

Mesin Rusak, UPTD Pengolahan Kakao Polman Hampir Tiga Tahun Tak Beroperasi

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Bangunan UPTD Pengolahan Kakao di Jl Pembangunan Berlanjut, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polman, Sulbar, hampir tiga tahun tak beroperasi. Tujuh petak bangunan di dalam kompleks UPTD pengolahan kakao ini sudah tampak ditumbuhi lumut. Begitupun cat pada tembok bangunan mulai kusam dan memudar. Berita selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Terkendala Aturan, Pemprov Sulbar Terpaksa Berhentikan 41 Sekuriti, Solusinya Dialihkan Ke Outsourcing

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Mirwan menjelaskan sekaitan dengan rencana pemberhentian 41 petugas sekuriti di lingkup Pemprov Sulawesi barat. Mirwan menyebutkan keputusan ini diambil menyusul aturan yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negera (ASN).

(Catatan Berita) : Pengadaan Mobiler Rujab Bupati Rp 2,6 Miliar

Bagian Umum Sekertariat Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar siapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk pengadaan mobiler rumah jabatan (Rujab) Bupati Polewali Mandar tahun 2025.

(Catatan Berita) : Daftar Rincian Transfer DAK Sulawesi Barat 2025 Setelah Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran termasuk dana alokasi khusus ke Sulawesi Barat. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat keputusan tentang efisiensi belanja untuk tahun 2025 termasuk dana alokasi khusus (DAK).

(Catatan Berita) : BKD Sulbar: PPPK Tahap I Terima SK Maret 2025, CPNS Formasi 2024 Dijadwalkan April

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Sulawesi Barat (Sulbar) dipastikan akan menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan Maret 2025, dengan sejumlah ketentuan yang berlaku.

Hutang Pemkab Majene Di BPJS Kesehatan Kian Numpuk, Bersamaan Maraknya Pokir Dalam APBD 2025

MAJENE- Sejumlah program kegiatan dalam tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, ditemukan beberapa Pokok Pikiran (Pokir) milik DPRD Kabupaten Majene, Sabtu 15/2/2025. Pokir merupakan kepanjangan dari pokok pikiran. Intinya, pokir adalah usulan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat. Berita selengkapnya. . .

Tegas! Pj Sekda Polman Larang Kepala Dinas Hadiri Pelantikan Bupati Samsul Mahmud di Jakarta

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar (Polman) Hamdani Hamdi menegaskan tidak memberi izin kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berniat hadiri pelantikan Bupati H Samsul Mahmud dan Wakil Bupati H Andi Nursami Masdar di Jakarta, Jumat (14/2/2025). Berita selengkapnya. . .

Dinkes Majene Tak Terima Bantuan dari Pusat, Pemkab Diminta Anggarkan Pengadaan Obat

MAJENE, RADAR SULBAR — Tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene tak lagi menerima bantuan anggaran pengadaan obat untuk Puskesmas dari pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan RI. Padahal setiap tahunnya Dinkes Majene menerima bantuan pengadaan obat dari pusat sebesar Rp 3 miliar. Berita selengkapnya. . .

Efek Kebijakan Prabowo, Jalan Rusak Kabupaten Mamuju Tak Ada Perbaikan di Tahun 2025

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 berdampak pada pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Surya Yuliawan mengatakan tahun 2025 ini, anggaran pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Mamuju itu tidak ada atau zero anggaran. Berita selengkapnya. . .

Imbas Efisiensi Anggaran 2025, Pemprov Sulbar Bakal Penyesuaian RKPD

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Efisiensi anggaran tahun 2025 oleh pemerintah pusat berdampak pada pengurangan alokasi dana di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Berita selengkapnya. . .

Anggaran DAU-DAK Pemprov Sulbar Dipangkas Rp124 Miliar Jadi Tantangan Gubernur Terpilih

SULBAR – Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Imbasnya seluruh daerah ikut terkena pemotongan anggaran, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berita selengkapnya. . .

Dokter di Mamasa Mogok Kerja Gegara Gaji, Insentif dan Klaim Jasa Medik Tak Dibabayar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Beredar informasi di sejumlah grup WhatsApp Mamasa, perihal dokter mogok kerja lantaran tak dibayar gaji dan insentif serta klaim jasa medik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Berita Selengkapnya. . .

(Catatan Berita) : Anggaran Dipangkas Rp130,2 Miliar, Suhardi Duka Siap Tata Ulang APBD

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru saja menghadapi tantangan baru. Anggaran dipangkas untuk sektor infrastruktur mencapai Rp 130,2 miliar, dan informasi ini langsung menggema di kalangan pejabat daerah.Ketua TAPD Sulbar mengonfirmasi kabar ini melalui sambungan telepon.

Gaji Ribuan PPPK di Majene Bebani APBD Tahun 2026

MAJENE – Isu terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian serius belakangan ini. Terutama dalam hal besaran gaji dan tunjangan. Berita selengkapnya. . .

BKD Bakal Sidang Etik ASN Disdik Sulbar yang Selingkuhi Istri Orang

MAMUJU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan tetap melanjutkan sidang etik terhadap Syauqi, Aparatur Sipil Negara (ASN) seorang pejabat Dinas Pendidikan SULBAR yang kedapatan selingkuh dengan honorer inisial NF, yang telah bersuami. Berita selengkapnya. . .

Efisiensi Anggaran, Pemkab Mateng Alami Pengurangan Rp 48 Miliar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) di tahun 2025 mengalami pengurangan anggaran. Hal itu disampaikan, Kepala Badan Keuangan Mateng, Imansyah saat ditemui di Kantornya, Kompleks Kantor Bupati Jl Tammauni Pue Ballung, Kecamatan Tobadak, Selasa (11/2/2025). Berita selengkapnya. . .

Ragam Masalah Pengelolaan Aset Pemda

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini terungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 yang juga telah dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024. Berikut hasil pemeriksaan BPK. Berita selengkapnya. . .

Dana BOK Puskesmas Karataun Didemo dan Dilaporkan ke Kejari Mamuju

MAMUJU, Mekora.id – Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Karataun, Kabupaten Mamuju di Soal. Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Mamuju (SEMAJU) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, pada, Jumat (07/02/2025) siang. Para demonstran dengan lantang menyuarakan dugaan penyelewengan anggaran BOK tahun 2024 di Puskesmas Karataun, Kecamatan Kalumpang. Berita selengkapnya....

Efek Recofusing, 54 Desa di Mamuju Tengah Dapat Pengurangan Dana Desa

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) terancam akan dikurangi imbas dari recofusing anggaran. Kepala BPKPAD Mateng Imansyah mengatakan, Dana Desa yang berusmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu berpotensi akan dikurangi tahun 2025 ini. Berita selengkapnya. . .
Free WordPress Themes, Free Android Games