15 Puskesmas di Pasangkayu Proses Jadi BLUD, Ini Kelebihannya
TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu melaksanakan kegiatan Penilaian dokumen persyaratan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024. Berita selengkapnya. . .
Pengadaan Seragam Linmas Desa dinilai Tak Sesuai Prosedur
Pengamat Kebijakan Publik Polman, Zubair menilai pengadaan seragam dinas untuk linmas seda sebelumnya tidak pernah di bahas dalam RKPDesa dan tidak tersedia alokasinya dalam APBDesa.
Penyuluh dan DPRD Tolak Sawah Jadi Lokasi Pembangunan Daur Ulang Sampah
Penolakan Forum Penyuluh Pertanian dan Gapoktan disuarakan saat rapat koordinasi penyuluh pertanian di aula BPP Polewali, senin 14 oktober 2024.
(Catatan Berita) : Rakor PUPR Pusat Dan Sulbar: Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulbar Tahun 2024 di Grand Meleo Hotel Mamuju pada Kamis (3/10).
(Catatan Berita) : Petugas Kebersihan Di Mamasa Mogok Kerja Gegara Gaji 4 Bulan Belum Dibayar
Petugas kebersihan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan aksi mogok kerja karena belum menerima gaji 4 bulan. Akibatnya, tumpukan sampah dibiarkan berserakan di sejumlah lokasi hingga membuat warga resah. Kepala DLHK Mamasa, Welem saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).
(Catatan Berita) : Menuju Provinsi Informatif: Rakor PPID Se-Sulbar Diharapkan Dapat Tingkatkan Indeks Keterbukaan
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
(Catatan Berita) DPRD Polman Tetapkan Pimpinan Dewan Periode 2024-2029
DPRD Polewali Mandar mengelar rapat paripurna pengumuman,pimpinan DPRD definitif periode 2024-2029 Jumat 4 Oktober. Paripurna ini dipimpin Ketua sementara Muh Yusuf Tato didampingi perwakilan Fraksi Nasdem, Imam Singkarru.
Triwulan II 2024, Tujuh Desa Belum Ajukan Pencairan Dana Desa
POLEWALI, RADAR SULBAR – Tujuh desa di Kabupaten Polewali Mandar belum mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Triwulan II tahun anggaran 2024.
Tujuh desa yang belum mengajukan pencairan dana desa triwulan II yakni Desa Panyampa Kecamatan Campalagian, Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo, Desa Piriang Tapiko Tutar dan Rumpa Kecamatan Mapilli. Kemudian Desa Tenggelang dan Pussui Barat Kecamatan Luyo dan...
Jelang Pilkada, Pendamping PKH dan TKSK Jangan Gunakan Program Pemerintah untuk Intervensi Pemilih
Jelang Pilkada serentak, Kepala Dinas Sosial Polman, Azwar Jasin Sauru, peringatkan pendamping program keluarga harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar tak terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan data dinsos Polman, jumlah pendamping PKH yang bertugas di wilayah Polman saat ini sebanyak 113 orang sementara TKSK sendiri berjumlah 16 orang sesuai jumlah kecamatan yang ada di...
Tujuh Desa Belum Ajukan Pencairan Dana Desa
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Polman Soepardi menyampaikan dari 144 desa tersisa, tujuh desa lagi yang belum mengajukan pencairan DD untuk tahap II. Penyaluran Dana Desa (DD) triwulan II tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April hingga Juni. Penyaluran dana desa tahap II tahun 2024 paling cepat dilakukan pada bulan April.
Kewajiban Pejabat Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Pipa PDAM Bocor Sebabkan Kerusakan Jalan
Kepala PPK 1.3 Kabupaten Majene Ishak Rahim mengatakan kerusakan jalan nasional di ruas jalan Ahmad Yani depan kantor Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan karena pipa PDAM Tirta Mandar Majene bocor. Salah satu kendala dalam perbaikan jalan tersebut dimana dasar aspal masih dalam kondisi basah karena dikena air dari pipa bocor tersebut.
Bantuan Gempa Tahap II Kian Mengambang
Sebagian warga menduga itu hanya jualan politik, sebab kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, Muh Taslim Sukirno tidak memberikan kejelasan kapan bantuan tersebut benar-benar disalurkan. Taslim mengaku saat ini tengah dilakukan perekrutan pendamping yang akan bertugas melakukan pendataan, memastikan memvalidasi data jumlah penerima bantuan gempa tahap dua.
Tidak Netral, Kapus Ranga-ranga Mamuju Jadi Tersangka Terancam 6 Bulan Penjara
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Puskesmas Ranga-Ranga, Mamuju, Hamzah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Mamuju 2024. Berita selengkapnya. . .
Penanganan Kemiskinan Ekstrim : 766 KK Terima Bantuan Beras
Kepala Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, Abdul Rasak menjelaskan setiap KK mendapatkan beras satu karung dengan berat 10 kilogram. Penyaluran bantuan beras ini sudah dilakukan sebanyak 8 kali. Bantuan beras tersebut berasal dari pusat dan provinsi dalam bentuk program pengentasan kemiskinan ekstrim.
Giliran Dokter Se-Kabupaten Mamasa Mogok Kerja Perkara Gaji Tidak Dibayar
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Beredar surat pernyataan dari dokter umum dan dokter gigi se-Kabupaten Mamasa, mogok kerja lantaran tak dibayar gaji dan insentif selama 10 bulan. Berita selengkapnya. . .
Pjs Bupati Majene Habibi Azis Sebut Dana Stimulan Gempa Diusahakan Cair Akhir Bulan Oktober 2024
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati MajeneHabibi Azis usahakan dana stimulan gempa tahap dua cair akhir bulan Oktober 2024. Berita selengkanya. . .
enjelasan BKD Mamuju Soal Tidak Ada Kuota PPPK di DPRD Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, Hasriadi menanggapi terkait kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang tidak disediakan oleh Pemkab di DPRD Mamuju. Berita selengkapnya. . .
BKD Sulbar Rancang Skema PPPK Paruh Waktu untuk Tekon Gagal di Seleksi PPPK, Apa Maksudnya?
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pegawai tenaga kontrak (tekon) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, berpeluang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Berita selengkapnya. . .
BPK RI Audit Kerugian Keuangan Negara Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar), sudah ekspose berkas perkara kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Mamuju ke BPK RI Pusat untuk dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Berita selengkapnya. . .