PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Home Blog Page 102

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Download Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA PERHOTELAN

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RPJMD Tahun 2014-2019

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014

Perbedaan Audit Kinerja dengan Audit Keuangan (menurut The Swedish National Audit Office)

ASPEK AUDIT KINERJA AUDIT KEUANGAN Tujuan Menilai apakah audit telah mencapai tujuan atau harapan yang ditetapkan Menilai apakah akun-akun benar disajikan secara wajar Fokus Program dan kegiatan organisasi Sistem akuntansi dan sistem manajemen Dasar Akademik Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi, dan lain-lain Kurang lebih telah terstandarisasi Metode Bervariasi antara satu proyek dan proyek lainnya Kurang lebih telah terstandarisasi Kriteria Penilaian Lebih subjektif. Terdapat kriteria yang unik untuk masing-masing audit Kurang subjektif. Kriteria untuk semua kegiatan audit Laporan Struktur dan isi laporan...

Standar Pemeriksaan BPK RI?

Standar yang digunakan oleh Pemeriksa BPK  RI dalam melakukan pemeriksaan  adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini juga digunakan oleh pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. SPKN disusun oleh BPK RI melalui Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007.  Penyusuanan SPKN merupakan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...

Ketua BPK Sejak Lahirnya BPK?

1.    R. Soerasno (1946 - 1957) 2.    Drs. Mr. A.K. Pringgodigdo (1957 - 1961) 3.    I Gusti Ktut Pudja S.H (1960 - 1964) 4.    Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1964 - 1966) 5.    D. Suprayogi (1966 - 1973) 6.    Umar Wirahadi Kusumah (1973 - 1988) 7.    M. Jusuf (1988 - 1993) 8.    Prof. Dr. Sumarlin (1993 - 1998) 9.    Prof. Dr. Billy Yoedono (1998 - 2004) 10.  Prof. Dr....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Download File Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015
Free WordPress Themes, Free Android Games