Sumber: pojokcelebes.com
Pojokcelebes.com | Banyaknya kasus pelaporan hukum terkait pengelolaan anggaran Desa seperti Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) di Kabupaten Mamasa, memantik keprihatinan sejumlah lembaga penggiat korupsi.
Salah satunya lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan lembaga Komunitas pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Mamuju. Menurut Ketua DPD lembaga KPK, instansi Inspektorat Kabupaten Mamasa, selaku pengawasan harus benar – benar bisa memperlihatkan kinerjanya sebagai pengawasan. Namun kata Baharuddin, terkadang di saat melakukan pemeriksaan oleh tim milik pemerintah itu, justru banyak yang lolos dan hasilnya kadang berbeda saat terjadi pelaporan dengan alasan perbaikan atau pembinaan.
